RADARPAPUA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Barat terus menjadi perhatian pemerintah setelah luas area terdampak di Kabupaten Fakfak tercatat mencapai sekitar 2.171,35 hektare hingga 31 Juli 2026.
Kondisi tersebut membuat Fakfak menjadi wilayah dengan karhutla terluas dibandingkan kabupaten lainnya di Papua Barat.
Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Papua Barat Jimmy Walter Susanto di Manokwari, Senin, mengatakan berdasarkan data aplikasi SiPongi+ (Sistem Pemantauan Karhutla) Kementerian Kehutanan, Fakfak masuk dalam kategori daerah rawan karhutla.
“Kondisi karhutla di Fakfak paling besar dibanding kabupaten lainnya di Papua Barat,” kata Jimmy saat rapat pembentukan satuan tugas (satgas) penanganan karhutla.
Selain Fakfak, karhutla juga tercatat terjadi di sejumlah wilayah lain. Data SiPongi+ menunjukkan Teluk Bintuni mengalami karhutla seluas 223,51 hektare, Manokwari Selatan 34,35 hektare, Pegunungan Arfak 33,61 hektare, dan Manokwari 33,54 hektare.
Secara keseluruhan, luas karhutla di Papua Barat sepanjang 2026 mencapai 2.496,39 hektare. Kebakaran tercatat terjadi pada Januari seluas 55,12 hektare, April 1,08 hektare, Juni 472,08 hektare, dan Juli menjadi periode dengan luas terbesar mencapai 1.968,11 hektare.
Baca Juga: Mentrans Siap Resmikan Transmigrasi Lokal di Papua, Ini Tujuan Programnya
“Tren karhutla 2026 meningkat dari 2025 yaitu seluas 1.228,71 hektare. Hampir 87 persen karhutla Papua Barat berada di Kabupaten Fakfak,” ucap Jimmy.
Berdasarkan fungsi kawasan, karhutla paling banyak terjadi di areal penggunaan lain (APL) dengan luas 1.558,53 hektare.
Selanjutnya hutan produksi 363,70 hektare, hutan produksi terbatas 308,40 hektare, hutan produksi konversi 229,25 hektare, serta hutan lindung 36,51 hektare.
Perkembangan terbaru juga menunjukkan titik api telah menyebar lebih luas. Berdasarkan pemantauan per 23 Agustus 2026, terdapat 373 titik api yang tersebar di tujuh kabupaten di Papua Barat, termasuk Teluk Wondama dan Kaimana.
“Data SiPongi+ yang terbaru per 23 Agustus pukul 16.00 WIT, titik api sudah menyebar ke semua kabupaten di Papua Barat,” jelas Jimmy.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Papua Barat Nomor 100.3.4.1 tertanggal 26 Juli 2026.
Baca Juga: Soroti Banyaknya Aparat di Papua, Pigai Desak TNI-Polri Ungkap Jumlah Personel
Surat edaran tersebut berisi langkah kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan sekaligus mengantisipasi potensi El Nino dan telah disebarkan ke tujuh kabupaten.
Pemerintah juga membentuk satgas penanganan karhutla yang melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri.
Pembentukan satgas diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan serta mempercepat penanganan apabila ditemukan titik api agar kebakaran tidak semakin meluas.
“Tim kami sudah melakukan patroli, termasuk ikut melakukan pemadaman api di Manokwari Selatan dan Fakfak,” ucap Jimmy.
Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru mengatakan kendaraan pemadam kebakaran (damkar) bantuan dari Kementerian Pertahanan telah disiapkan untuk mendukung penanganan karhutla di Papua Barat.
Personel TNI bersama kepolisian dan pemerintah daerah juga telah bersiaga untuk mengidentifikasi titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran.
Langkah tersebut dilakukan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran sekaligus mencegah api meluas ke wilayah lainnya.
“Kami juga mengimbau agar masyarakat tidak membuka kebun dengan cara membakar, atau membuang puntung rokok sembarang,” ucap Christian. (atr)
Editor : Tina Mamangkey