RADARPAPUA - Perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPR Papua Tengah menjadi perhatian Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah.
Lembaga tersebut meminta kedua pihak menghentikan aksi saling serang di ruang publik dan memilih komunikasi serta pembahasan bersama sebagai jalan keluar setiap persoalan.
Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak di Nabire, Selasa, mengatakan perbedaan pendapat antara lembaga eksekutif dan legislatif merupakan hal yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui koordinasi dan komunikasi antarlembaga, bukan dengan saling menyalahkan di hadapan publik.
"Lebih baik kita koordinasi dan hal yang tidak baik kita diskusi supaya ke depannya terbaik. Daripada kita mengkritik dan tidak menghasilkan, yang ada adalah permusuhan," katanya.
Agustinus menilai Papua Tengah sebagai daerah otonom baru masih membutuhkan fondasi pemerintahan yang kuat.
Baca Juga: Hasil Uji Ungkap Pencemaran, DPR Papua Barat Minta Aktivitas PT SAPB di Manokwari Ditutup
Karena itu, seluruh pemimpin di daerah tersebut diminta menghindari kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongdpran yang berpotensi menghambat proses pembangunan.
Menurut dia, kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap dibutuhkan sebagai bagian dari pengawasan. Namun, kritik sebaiknya disampaikan secara konstruktif setelah persoalan yang ditemukan dibahas terlebih dahulu antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Agustinus juga mengingatkan adanya pembagian kewenangan antara DPR Papua Tengah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
DPR memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan anggaran, sementara pemerintah daerah menjalankan program berdasarkan anggaran yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.
"Kalau sudah kita menentukan anggarannya, terus kita menyalahkan lagi, siapa yang salah? Kalau saling menyalahkan akhirnya rakyat sendiri yang justru bingung," ujarnya.
Selain meminta komunikasi yang lebih baik antarlembaga, Agustinus mendorong anggota DPR Papua Tengah untuk tidak hanya memperdebatkan berbagai kebijakan dari dalam gedung dewan.
Para wakil rakyat dinilai perlu lebih sering turun langsung ke tengah masyarakat, khususnya di wilayah yang menghadapi konflik sosial maupun konflik bersenjata.
Baca Juga: Misteri Kematian Presenter TVRI Papua Barat Masuki Babak Baru, Polisi Temukan Indikasi Pidana
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi representasi kultural Orang Asli Papua (OAP), MRP Papua Tengah berkepentingan memastikan para elite politik di daerah tersebut tetap mengutamakan pembangunan serta perlindungan kepentingan masyarakat.
Agustinus menegaskan bahwa perbedaan pendapat maupun kekeliruan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pembahasan antarlembaga.
Menurut dia, membawa persoalan internal ke ruang publik dengan cara saling menyerang justru berpotensi memperbesar konflik.
"Kalau saya lihat ada yang salah, saya undang wartawan terus saya sikat dia, itu bukan cara yang benar. Yang benar adalah saya diskusi dengan dia karena kita sama-sama pemimpin," katanya.
Ia menambahkan, komunikasi yang terjalin antara pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, dan MRP diperlukan agar berbagai persoalan pemerintahan dapat diselesaikan tanpa memperbesar perselisihan.
Hal tersebut dinilai penting agar konflik antarelite tidak sampai mengganggu pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
"Tujuannya kan kita mau membangun. Kita mau meletakkan sesuatu yang baik untuk daerah kita, negeri kita, rakyat kita," ujarnya.
Pernyataan Agustinus disampaikan ketika muncul perbedaan pandangan di lingkungan DPR Papua Tengah mengenai kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pengelolaan anggaran daerah.
Sebelumnya, Wakil Ketua I DPR Papua Tengah Diben Elaby menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) APBD 2025 serta beberapa persoalan dalam pengelolaan anggaran.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah anggota DPR Papua Tengah yang memiliki pandangan berbeda.
Mereka menilai persoalan terkait anggaran seharusnya dibahas melalui mekanisme kelembagaan yang telah tersedia, bukan menjadi perdebatan terbuka yang berpotensi menimbulkan perselisihan.
MRP Papua Tengah pun mengingatkan seluruh pihak agar mengedepankan komunikasi dan kepentingan masyarakat dalam menyikapi setiap perbedaan.
Sebagai daerah otonom baru, stabilitas hubungan antara eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk memastikan agenda pembangunan dapat berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. (ant)
Editor : Tina Mamangkey