Tiga Daerah Sudah Stop BABS, Enam Kabupaten di Papua Masih Dikejar

Tina Mamangkey • Dipublikasikan Sabtu, 5 September 2026 | 07:00 WIB
Suasana pembahasan peta jalan sanitasi dan strategi dapat mempercepat Stop BABS pada Provinsi Papua bertempat di Kota Jayapura, Papua, Jumat (4/9). (ANTARA/Qadri Pratiwi)
Suasana pembahasan peta jalan sanitasi dan strategi dapat mempercepat Stop BABS pada Provinsi Papua bertempat di Kota Jayapura, Papua, Jumat (4/9). (ANTARA/Qadri Pratiwi)

 

RADARPAPUA - Upaya mewujudkan Papua yang terbebas dari praktik buang air besar sembarangan (BABS) terus diperkuat Pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF. Saat ini, percepatan diarahkan pada enam kabupaten yang belum mencapai cakupan Stop BABS hingga 100 persen.

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pengairan Bapperida Papua Cindy Kartini Kasenda di Jayapura, Jumat, mengatakan dari sembilan kabupaten dan kota yang ada di Papua, baru Kota Jayapura, Biak Numfor dan Sarmi yang telah mencapai status Stop BABS, sementara wilayah lainnya masih berproses menuju cakupan 100 persen.

"Untuk itu melalui kegiatan sosialisasi peta jalan sanitasi dan strategi dapat mempercepat Stop BABS pada Provinsi Papua," katanya usai menghadiri kegiatan sosialisasi di Kota Jayapura, Papua, Jumat.

Menurut Cindy, salah satu langkah yang dilakukan untuk mempercepat target tersebut adalah memperkuat perencanaan sektor sanitasi.

Pemerintah daerah akan mengintegrasikan peta jalan atau roadmap sanitasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Baca Juga: 10 Kapal Nelayan Ditangkap di PNG, DP2KP Papua Selatan Kembali Ingatkan Soal Batas Perairan

Integrasi tersebut diharapkan membuat program peningkatan sanitasi dapat direncanakan dan dijalankan secara berkelanjutan, termasuk hingga ke tingkat kampung.

Dengan demikian, sanitasi tidak hanya menjadi kegiatan yang berjalan secara terpisah, tetapi masuk dalam agenda pembangunan daerah.

"Kami bakal terus memastikan program sanitasi menjadi bagian dari perencanaan pembangunan," ujarnya.

Cindy menjelaskan, memasukkan roadmap sanitasi ke dalam RKPD penting untuk memastikan upaya mencapai Stop BABS menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

Pendekatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kesinambungan program dari pemerintah daerah hingga masyarakat di tingkat kampung.

"Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat meneruskan program sanitasi hingga tingkat kampung dengan melibatkan masyarakat secara aktif," katanya.

Sementara itu, WASH Officer UNICEF Papua-Papua Barat Reza Hendrawan menyampaikan bahwa UNICEF memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan sektor sanitasi di Papua.

"Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan peningkatan kapasitas, penyusunan perencanaan, serta advokasi kebijakan dan pembiayaan sanitasi," katanya.

Baca Juga: Sungai Surut hingga 90 Persen, TNI Kirim 12,5 Ton Beras ke Yahukimo dengan Hercules

Reza mengatakan percepatan pencapaian Stop BABS membutuhkan dua pendekatan yang dilakukan secara bersamaan.

Selain mendorong perubahan perilaku masyarakat agar tidak lagi melakukan BABS, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan infrastruktur sanitasi yang memadai.

“Kami yakin dengan intervensi ini harapannya kemudian bisa mencapai Provinsi Papua yang sudah seratus persen Stop BABS,” ujarnya. (atr)

Editor : Tina Mamangkey
Stop BABS pemerintah provinsi papua Papua UNICEF