RADARPAPUA - Ketersediaan sarana penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Papua dinilai masih perlu diperluas, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Karena itu, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Papua mendorong pemerintah daerah untuk terus memberikan kemudahan dalam proses administrasi dan perizinan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ketua DPD VIII Hiswana Migas Papua dan Maluku Ledryk Lekenila di Jayapura, Minggu, mengatakan peluang pengembangan jaringan SPBU masih terbuka karena terdapat calon investor yang berminat membangun sarana penyalur BBM di sejumlah wilayah Papua, termasuk daerah 3T.
Menurutnya, minat investasi tersebut perlu didukung dengan proses administrasi yang lebih mudah agar rencana pembangunan SPBU tidak terhambat oleh persoalan perizinan maupun kelengkapan dokumen lahan.
"Minat untuk membangun SPBU sebenarnya ada, tetapi masih ada kendala administratif yang cukup berat, terutama terkait persyaratan kepemilikan sertifikat tanah," katanya.
Ledryk menjelaskan bahwa persyaratan kepemilikan sertifikat tanah menjadi salah satu tantangan dalam memperluas jaringan penyalur BBM.
Hal ini karena proses pengukuran dan legalisasi lahan di sejumlah wilayah 3T di Papua belum sepenuhnya terlaksana.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting untuk membantu memperlancar proses administrasi dan perizinan, sehingga rencana pembangunan sarana penyalur BBM dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Karena itu, kami berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran aktif dalam membantu memperlancar proses administrasi dan perizinan sehingga pembangunan sarana penyalur BBM tidak terhambat," ujarnya.
Ledryk menambahkan, Hiswana Migas pada prinsipnya siap mendukung pengembangan jaringan penyalur BBM di Papua.
Namun, selain persoalan administrasi dan lahan, terdapat sejumlah aspek lain yang perlu dipersiapkan sebelum pembangunan SPBU dapat direalisasikan.
"Selain persoalan lahan, tentu ada aspek lain yang harus dipersiapkan, seperti akses menuju lokasi, ketersediaan infrastruktur dan keekonomian usaha. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina dan calon investor agar pembangunan SPBU dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya lagi.
Menurut dia, pembangunan SPBU di wilayah yang selama ini minim sarana penyalur tidak hanya berkaitan dengan kemudahan masyarakat memperoleh BBM.
Kehadiran jaringan penyalur yang lebih merata juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pelayanan energi sekaligus menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
Ledryk menegaskan, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota seharusnya tidak mengalami kesulitan mendapatkan BBM hanya karena terbatasnya sarana penyalur.
"Jangan sampai masyarakat di daerah yang jauh dari pusat kota kesulitan mendapatkan BBM karena tidak ada sarana penyalur. Kehadiran SPBU di wilayah 3T akan sangat membantu masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di daerah," ujarnya. (ant)
Editor : Tina Mamangkey