RADARPAPUA - Dugaan pelemparan bom molotov ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua mendapat perhatian serius dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Ia meminta Polda Papua mengusut kejadian tersebut secara objektif untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab.
Pigai menilai pengusutan penting dilakukan karena insiden tersebut berkaitan langsung dengan keamanan institusi yang menjalankan fungsi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.
"Saya minta Polda Papua secara serius untuk cek sampai dapat siapa yang melempar bom molotov ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua,” kata Pigai di Jakarta, Rabu.
Menurut Pigai, proses penyelidikan harus mengedepankan bukti dan fakta di lapangan. Langkah tersebut diperlukan agar kasus tidak berkembang menjadi spekulasi atau memunculkan tuduhan terhadap pihak tertentu tanpa dasar yang jelas.
“Kita tidak bisa menuduh siapa pun lembaga mana yang melakukan, tapi itu harus berdasarkan hasil penyelidikan secara objektif oleh aparat penegak hukum,” ujar dia.
Baca Juga: Ini Identitas Tiga ASN yang Tewas Ditembak KKB di Jayawijaya
Ia menegaskan dugaan serangan terhadap kantor lembaga HAM bukan persoalan ringan. Menurutnya, kekerasan terhadap institusi yang memiliki fungsi perlindungan HAM berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas lembaga tersebut.
“Ini serius, karena sama dengan melakukan kekerasan terhadap institusi hak asasi manusia,” kata dia.
Pigai menyatakan pihaknya mempercayakan proses penyelidikan kepada aparat penegak hukum. Ia berharap Polda Papua dapat segera mengungkap pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita yakin aparat di Polda Papua pasti lakukan penyelidikan secara objektif, kita percaya itu. Kita tunggu pengungkapan siapa yang melakukan lempar bom molotov,” ujar dia.
Selain mendorong pengusutan kasus, Pigai juga meminta negara memberikan perlindungan kepada Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua menyusul dugaan serangan tersebut.
Menurutnya, jaminan keamanan diperlukan agar pimpinan lembaga HAM dapat menjalankan tugas tanpa tekanan.
“Saya minta Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua dilindungi. Negara harus memastikan ada perlindungan terhadap Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua,” kata Pigai.
Perlindungan, kata Pigai, tidak hanya diperlukan bagi pimpinan Komnas HAM Perwakilan Papua. Pembela HAM dan petugas yang menjalankan tugas pemajuan HAM juga perlu mendapatkan jaminan keamanan sehingga dapat bekerja tanpa intimidasi maupun ancaman.
“Kalau ada ancaman terhadap pembela hak asasi manusia, ancaman terhadap petugas pelaksana pembangunan hak asasi manusia, maka itu tidak baik bagi mata internasional,” ujar dia.
Pigai kembali menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi dugaan serangan tersebut.
Baca Juga: Polisi Kejar Penyebab Kebakaran Maut di Paniai, 8 Saksi Diperiksa
Ia meminta perkembangan kasus tidak dikaitkan dengan pihak tertentu sebelum penyelidikan kepolisian menemukan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, sikap tersebut penting diterapkan mengingat Papua memiliki dinamika sosial dan politik yang kompleks. Karena itu, pengungkapan kasus harus didasarkan pada proses hukum dan bukti, bukan spekulasi atau tuduhan yang belum terbukti. (ant)
Editor : Tina Mamangkey