RADARPAPUA - Penembakan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, saat menjalankan tugas memicu desakan agar pemerintah memperkuat strategi penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Komisi I DPR menilai negara perlu memiliki langkah yang lebih terencana agar kekerasan serupa tidak terus berulang di Papua.
Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menyampaikan keprihatinan mendalam atas penembakan yang terjadi pada Rabu sore (9/9) tersebut.
Ketiga pegawai itu sedang menjalankan tugas meninjau lokasi program cetak sawah yang juga menjadi salah satu perhatian Pemerintah Pusat.
Menurut Oleh, aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh KKB dari wilayah Nduga tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan terjadi berulang kali.
Ia meminta aparat keamanan segera mengusut kasus tersebut hingga tuntas serta menindak pihak yang bertanggung jawab.
Baca Juga: Polisi Dalami Video Pelaku Penembakan Tiga Pegawai Jayawijaya yang Video Call dengan Keluarga Korban
“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini, 3 pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” kata oleh pada Jumat (11/9).
Legislator dari Fraksi PKB itu menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata seperti KKB untuk terus melakukan kekerasan.
Menurutnya, masyarakat, aparat maupun pegawai pemerintah yang menjalankan tugas di lapangan harus mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan.
Oleh menilai tragedi di Jayawijaya harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan KKB di Papua.
Ia berharap langkah yang diambil tidak sekadar dilakukan setelah terjadi penembakan atau korban jiwa, tetapi menjadi kebijakan yang terencana dan berkelanjutan.
“Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” ujarnya.
Ia menilai penanganan persoalan KKB tidak cukup dilakukan secara parsial atau hanya berdasarkan kasus per kasus.
Baca Juga: Sambut Jenazah Wili Mbuik di Kupang, Pemprov NTT Kutuk Aksi Penembakan KKB
Pemerintah bersama TNI dan Polri dinilai perlu memiliki strategi komprehensif dengan sasaran, tahapan, indikator, serta mekanisme evaluasi yang jelas.
“Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” ungkap dia..
Menurut Oleh, keberadaan roadmap tersebut penting untuk memastikan jaminan keamanan di Papua tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diberikan dan dibuktikan kepada masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa strategi keamanan perlu berjalan beriringan dengan pendekatan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Dengan demikian, penanganan persoalan di Papua tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan dan perlindungan.
“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” pungkasnya.
Sementara itu, proses penyelidikan terhadap penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya masih terus berjalan.
Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz Irjen Faizal Ramadhani mengatakan pihaknya bersama Polres Jayawijaya masih mendalami kasus tersebut.
Baca Juga: Heboh Isu Definisi Baru OAP, Ini Penjelasan Kemendagri
Sejumlah langkah telah dilakukan aparat, di antaranya olah tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan para saksi, serta mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan penembakan.
”Penyelidikan dan penyidikan terus kami lakukan untuk mengungkap perkara ini secara terang, dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas jenderal bintang dua Polri tersebut.
Polisi juga telah mengantongi ciri-ciri dan identitas pihak yang diduga terlibat. Berdasarkan keterangan awal dari saksi, kelompok yang diduga melakukan penembakan tersebut berjumlah delapan orang.
Kelompok itu disebut membawa dua pucuk senjata api laras panjang. Sementara itu, mengenai keberadaan senjata api laras pendek, saksi belum dapat memastikan apakah senjata tersebut turut dibawa oleh kelompok yang diduga melakukan penembakan.
Penyelidikan masih berlanjut untuk mengungkap secara menyeluruh kasus penembakan tersebut, sekaligus memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (jpg)
Editor : Tina Mamangkey