RADARPAPUA - Persoalan pembangunan dan keamanan di Papua dinilai perlu ditangani dengan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan aspek keamanan.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla mendorong pendekatan politis kepada masyarakat Papua sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan sekaligus menyelesaikan persoalan keamanan di wilayah tersebut.
Jusuf Kalla menyampaikan pandangan itu seusai menghadiri pelantikan Pengurus PMI DIY periode 2026–2031 di Yogyakarta, Minggu.
Ia menanggapi penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yang terjadi beberapa waktu lalu.
Menurut Ketua Umum PMI Pusat tersebut, masyarakat Papua perlu mendapatkan pemahaman politik yang baik agar pembangunan di wilayah itu dapat dipahami sebagai upaya bersama.
"Harus ada pendekatan kepada masyarakat untuk adanya suatu pengertian politis dengan baik agar masyarakat mengerti pembangunan Papua itu dibangun secara bersama-sama,” kata Jusuf Kalla seusai menghadiri pelantikan Pengurus PMI DIY periode 2026–2031 di Yogyakarta, Minggu.
Jusuf Kalla mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan Papua. Menurut dia, dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong kemajuan wilayah Indonesia bagian timur.
Ia juga membandingkan kondisi Papua dengan Papua Nugini. Menurutnya, pembangunan di Papua telah memberikan kondisi yang lebih baik dibandingkan negara tetangga tersebut.
Baca Juga: Pendataan 1,3 Juta OAP Papua Pegunungan Belum Tuntas, Ini yang Dilakukan Disdukcapil
Karena itu, ia menilai pemahaman yang tepat perlu diberikan kepada masyarakat, termasuk kepada kelompok yang melakukan kekerasan bersenjata.
“Kalau dibandingkan, katakanlah Papua dengan Papua Nugini, ya jauh lebih baik kita. Seperti itu, sehingga perlu diberikan suatu pengertian yang betul kepada mereka yang KKB itu,” katanya.
Lebih lanjut, Jusuf Kalla mendorong agar pendekatan politis kepada masyarakat Papua dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dilakukan secara damai.
Pendekatan tersebut, menurut dia, penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai pembangunan serta masa depan Papua.
Ia menilai langkah dialog dan pendekatan politis perlu dikedepankan sebelum pemerintah mengambil langkah keamanan lebih lanjut. Namun, apabila kelompok bersenjata masih melakukan kekerasan, operasi aparat keamanan tetap dapat dilakukan.
“Dan apabila mereka masih begitu, tentu balasannya operasi daripada aparat kita, TNI, Kepolisian. Tapi dua pihak perlu ada upaya pengertian politis secara baik, secara damai. Di mana-mana kita bisa menyelesaikan itu,” katanya. (atr)
Editor : Tina Mamangkey