alexametrics
27.7 C
Jayapura
Tuesday, 17 May 2022

Gara-gara James Arthur Kojongian, Airlangga dan CEP ‘Dihadiahi’Mosi Tak Percaya

RADARPAPUA.ID—Gerakan Perempuan Sulut (GPS) Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mengirimkan mosi tidak percaya kepada DPP Partai Golkar yang dipimpin Airlangga Hartarto dan DPD Partai Golkar Sulut yang diketuai Christiany Eugenia Paruntu (CEP).

Hal ini dilakukan akibat belum ada tindak lanjut atas kasus Ketua Harian Golkar Sulut James Arthur Kojongian (JAK).

Dalam mosi tidak percaya ini, GPS yang terdiri dari sejumlah LSM peduli perempuan dan anak mendesak DPRD Provinsi Sulut dan Kemendagri segera menyelesaikan SK pemecatan JAK sebagai pimpinan DPRD. Karena hingga saat ini tidak ada tindakan tegas dari DPP Partai Golkar maupun DPD Partai Golkar Sulut untuk memberhentikan JAK sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut.

Justru pimpinan DPD Partai Golkar Sulut mempertahankan JAK sebagai anggota DPRD Sulut bahkan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Sulut agar JAK diaktifkan kembali sebagai Wakil Ketua DPRD serta meminta hak protokol dan keuangannya dibayarkan. Ini jelas mengabaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan dewan yang harus dihormati.

Pembayaran gaji James Arthur Kojongian yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Sulut atas petunjuk Pimpinan Dewan DPRD Sulut, dinilai GPS, melukai hati rakyat. “JAK digaji untuk menyuarakan aspirasi rakyat, salah satunya dengan membuat kebijakan Peraturan Daerah. Bagaimana dia bisa memperjuangkan sebuah kebijakan yang melindungi perempuan korban kekerasan sementara dia sendiri adalah seorang pelaku kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana dia bisa membuat kebijakan yang adil gender sementara dia sendiri tidak menghargai perempuan,” tukas GPS.

Baca Juga :  Dear Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Emak-emak Tanah Abang Minta Ring...

GPS sebagai gerakan solidaritas yang tumbuh dari gabungan organisasi, lembaga maupun perseorangan yang peduli terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jelas menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh James Arthur Kojongian adalah sebuah tindakan kejahatan kemanusiaan dan perendahan martabat kaum perempuan bahkan ancaman kematian bagi korban dan tidak mencerminkan prilaku seorang pejabat publik yang mewakili rakyat.

“Untuk itu GPS menyatakan mosi tidak percaya kepada DPP Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Sulut sebagai partai yang bisa menyuarakan aspirasi rakyat khususnya perempuan dan anak korban kekerasan,” tandas Ruth Ketsia Wangkai MTh, Koordinator Gerakan Perempuan Sulut (GPS).

DPD I Golkar Sulut saat dimintai konfirmasi melalui Sekretaris DPD I Raski Mokodompit membenarkan telah menerima surat dari GPS. “Sudah diterima dan sedang dipelajari,” singkatnya.(gel)

RADARPAPUA.ID—Gerakan Perempuan Sulut (GPS) Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mengirimkan mosi tidak percaya kepada DPP Partai Golkar yang dipimpin Airlangga Hartarto dan DPD Partai Golkar Sulut yang diketuai Christiany Eugenia Paruntu (CEP).

Hal ini dilakukan akibat belum ada tindak lanjut atas kasus Ketua Harian Golkar Sulut James Arthur Kojongian (JAK).

Dalam mosi tidak percaya ini, GPS yang terdiri dari sejumlah LSM peduli perempuan dan anak mendesak DPRD Provinsi Sulut dan Kemendagri segera menyelesaikan SK pemecatan JAK sebagai pimpinan DPRD. Karena hingga saat ini tidak ada tindakan tegas dari DPP Partai Golkar maupun DPD Partai Golkar Sulut untuk memberhentikan JAK sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut.

Justru pimpinan DPD Partai Golkar Sulut mempertahankan JAK sebagai anggota DPRD Sulut bahkan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Sulut agar JAK diaktifkan kembali sebagai Wakil Ketua DPRD serta meminta hak protokol dan keuangannya dibayarkan. Ini jelas mengabaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan dewan yang harus dihormati.

Pembayaran gaji James Arthur Kojongian yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Sulut atas petunjuk Pimpinan Dewan DPRD Sulut, dinilai GPS, melukai hati rakyat. “JAK digaji untuk menyuarakan aspirasi rakyat, salah satunya dengan membuat kebijakan Peraturan Daerah. Bagaimana dia bisa memperjuangkan sebuah kebijakan yang melindungi perempuan korban kekerasan sementara dia sendiri adalah seorang pelaku kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana dia bisa membuat kebijakan yang adil gender sementara dia sendiri tidak menghargai perempuan,” tukas GPS.

Baca Juga :  Menko Airlangga: Kerja Sama Stakeholder Kunci Pemulihan Ekonomi

GPS sebagai gerakan solidaritas yang tumbuh dari gabungan organisasi, lembaga maupun perseorangan yang peduli terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jelas menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh James Arthur Kojongian adalah sebuah tindakan kejahatan kemanusiaan dan perendahan martabat kaum perempuan bahkan ancaman kematian bagi korban dan tidak mencerminkan prilaku seorang pejabat publik yang mewakili rakyat.

“Untuk itu GPS menyatakan mosi tidak percaya kepada DPP Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Sulut sebagai partai yang bisa menyuarakan aspirasi rakyat khususnya perempuan dan anak korban kekerasan,” tandas Ruth Ketsia Wangkai MTh, Koordinator Gerakan Perempuan Sulut (GPS).

DPD I Golkar Sulut saat dimintai konfirmasi melalui Sekretaris DPD I Raski Mokodompit membenarkan telah menerima surat dari GPS. “Sudah diterima dan sedang dipelajari,” singkatnya.(gel)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/