
RADARPAPUA.ID- Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, berencana untuk memberikan izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dicabut kepada sejumlah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Saat diwawancarai oleh media di Jakarta pada Senin (29/4), Bahlil menyatakan, "Kita tunggu PP-nya nanti akan saya jelaskan dan detailkan.
" Dia menegaskan bahwa tujuan dari pemberian IUP ini terkait dengan peran ormas selama masa perjuangan kemerdekaan. Bahlil menjelaskan, "Logikanya begini kalian punya hati tidak sih? Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, tokoh-tokoh Gereja, Pura, Hindu, saat Indonesia belum merdeka memang siapa yg memerdekakan bangsa ini?"
Bahlil juga membahas peran ormas saat terjadinya agresi militer pada 1948, menegaskan bahwa peran ormas dalam sejarah perjuangan kemerdekaan tidak bisa diabaikan. Dia menyatakan bahwa pemberian IUP ini diperlukan dan dapat memberikan manfaat asalkan dilakukan dengan baik.
Dia juga menyoroti kemampuan ormas dalam mengelola dengan profesional dan menekankan bahwa pemberian IUP kepada ormas merupakan bagian dari upaya pemerataan kesempatan bagi semua kelompok masyarakat.
Pembagian IUP tersebut akan diatur dalam bentuk peraturan setingkat Peraturan Pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Bahlil. Dia juga menjelaskan bahwa rencana ini muncul saat merumuskan revisi PP No. 96 Tahun 2021 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan.
Meskipun demikian, Bahlil belum memastikan apakah pemberian IUP ke ormas akan dimasukkan dalam revisi PP No. 96 Tahun 2021 atau diatur melalui Peraturan Presiden.(*)
