alexametrics
23.7 C
Jayapura
Tuesday, 24 May 2022

Aktivis HAM Papua: Pernyataan Mahfud MD Dinilai Irasional

Terkait Sebutan Elite Papua Korupsi Dana Otsus

MANOKWARI — Penyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menpolhukam) Mahfud MD yang menyebut bahwa dana otonomi khusus (Otsusu) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk masyarakat Papua dikorupsi oleh elite- elite Papua mendapat sorotan dari berbagai elemen. Salah satunya, Thomas Ch Syufi, Aktivis HAM Papua.

“Saya menilai itu sebuah alegasi (pernyataan tanpa dasar yang jelas) yang dibuat oleh Mahfud MD. Bila Mahfud mempunyai dugaan dana Otsus dikorupsi para elite lokal di Papua, kenapa tidak bergegas untuk bertindak, tangkap para koruptor?” kata Thomas, Sabtu (5/12/20).

Menurut Thomas, Mahfud MD harus bercermin pada asas actori in cumbit probation (siapa yang menuduh, dialah wajib membuktikannya).

“Maka, pernyataan Mahfud MD dinilai irasional dan tidak bisa diterima dengan akal sehat. Pak Mahfud MD mengeluh dan bersesal saat ia menggenggam kekuasaan atau sebagai pembantu presiden. Apalagi persoalan hukum menjadi domainnya. Terlihat pemerintah pusat tidak memiliki kesungguhan hati untuk membangun Papua melalui kebijakan Otsus yang mulai bergulir sejak 2001 hingga kini,” sorotnya.

Dijelaskan Thomas, sebentar lagi Papua akan masuk fase berakhirnya dana Otsus tahun 2021. Sudah terlalu banyak anggaran Otsus, sekitar Rp 84 triliun lebih yang dikucurkan ke Papua. Namun belum berhasil menyejahterakan rakyat Papua.

“Pemerintah pusat sejak Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden Joko Widodo terlihat tidak memiliki keseriusan untuk membangun Papua melalui dana Otsus. Para petinggi Jakarta tidak melakukan grand design dan pengawasan yang intensif terhadap pembanguñan di Papua dengan menggunakan dana Otsus,” imbuhnya.

Lanjut diungkapkan Syufi, ketika muncul gejolak dan eskalasi konflik politik Papua merdeka,  baik di Papua maupun luar negeri, pemerintah pusat hanya muncul di layar televisi atau podium konfrensi pers yang penuh membuat retorika dan narasi tak bemutu dari Jakarta tanpa merefleksikan realitas sosial‐ politik rakyat Papua.

“Saya harap Mahfud bukan juru bicara presiden. Mahfud MD adalah seorang Menteri Koordinator yang diangkat presiden dan bertanggungjawab untuk beberapa kementerian di bawahnya, salah satunya Kementerian Hukum dan HAM. Maka Mahfud MD harus melakukan langkah- langkah hukum konkret, bagaimana bisa seret para elite lokal yang diduga menggarong dana Otsus Papua hingga kini diklaim oleh rakyat Papua bahwa Otsus telah gagal diimplementasikan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Syufi pun menyarankan Menkopolhukam mengidentifikasi indikator-indikator penyebab Otsus Papua itu gagal direalisasikan. Sekaligus memberikan masukan kepada presiden untuk menggunakan kekuasaanya untuk peran melawan koruptor di Papua.

Baca Juga :  Uskup Mandagi  dan Harapan Orang Papua

“Ini negara kesatuaan jadi semua komando ada di pemerintah pusat. Apalagi Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Bahkan konstitusi atau UUD 1945 pasal 5- pasal 25 memberikan kekuasaan besar kepada presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, Jaksa Agung, KPK, dan Komisi Yudisial. Ia bisa melakukan intervensi untuk penegakkan hukum terhadap para koruptor dana Otsus Papua sejak 2001 hingga kini,” ujar Thomas.

“Termasuk kekuasaan peradilan (kehakiman) merupakan salah satu dari enam kewenangan yang mutlak dimiliki pemerintah pusat. Jadi, Mahfud MD jangan menjadi bagian kabinet yang suka menafsirkan realitas, kalau bisa menjadi bagian yang bisa mengubah realitas hidup rakyat Papua. Rakyat Papua sudah bosan dan muak dengan kamuflase, retorika atau narasi kesejahteràan dan propaganda keadilan yang dikontruksi oleh Jakarta,” lanjutnya.

Thomas pun menegaskan, kini bukan waktu untuk bicara keadilan, kesejahteraan rakyat Papua melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Kini rakyat Papua memiliki hak kostitusional menurut Pasal 77 UU No. 21 Tahun 2001 untuk menilai dan menentukan sendiri masa depannya dalam kebijakan Otsus. Apakah dana Otsus dilanjutkan atau tidak, kembali kepada suara dan kehendak rakyat Papua. Disinilah demokrasi dan nomokrasi (kedaulatan hukum) yang diamanatkan dalam konstitusi akan berjalan sejajar demi mewujudkan keadilan bagi rakyat Papua di masa depan.

“Saya juga menolak dengan tegas atas upaya pemerintahah Indonesia membuat kebijakan tambahan berupa keputusan presiden (Kepres) terkait pembangunan di Papua dengan pendekatan kesejahteraan,” tegasnya.

“Bahkan saya juga minta pemerintah pusat “lemarieskan” niatnya untuk melakukan revisi parsial (sepihak) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Revisi yang mencakup dana Otsus yang akan ditambah 2,25 persen dari semula dua persen. Untuk ikhtiar pemerintah pusat merevisi UU Otsus ini, saya berprinsip pada postulat hukum yang menyatakan bahwa “justice delayet is justice denied” (keadilan yang datang terlambat atau diusahakan kemudian, sama dengan tidak ada keadilan). Jadi, untuk lanjut atau tidaknya Otonomi Khusus Papua kembali kepada orang Papua sendiri melalui Musyawarah Besar Rakyat Papua yang difasilitasi oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB),” pungkaas Thomas.(xlo)

MANOKWARI — Penyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menpolhukam) Mahfud MD yang menyebut bahwa dana otonomi khusus (Otsusu) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk masyarakat Papua dikorupsi oleh elite- elite Papua mendapat sorotan dari berbagai elemen. Salah satunya, Thomas Ch Syufi, Aktivis HAM Papua.

“Saya menilai itu sebuah alegasi (pernyataan tanpa dasar yang jelas) yang dibuat oleh Mahfud MD. Bila Mahfud mempunyai dugaan dana Otsus dikorupsi para elite lokal di Papua, kenapa tidak bergegas untuk bertindak, tangkap para koruptor?” kata Thomas, Sabtu (5/12/20).

Menurut Thomas, Mahfud MD harus bercermin pada asas actori in cumbit probation (siapa yang menuduh, dialah wajib membuktikannya).

“Maka, pernyataan Mahfud MD dinilai irasional dan tidak bisa diterima dengan akal sehat. Pak Mahfud MD mengeluh dan bersesal saat ia menggenggam kekuasaan atau sebagai pembantu presiden. Apalagi persoalan hukum menjadi domainnya. Terlihat pemerintah pusat tidak memiliki kesungguhan hati untuk membangun Papua melalui kebijakan Otsus yang mulai bergulir sejak 2001 hingga kini,” sorotnya.

Dijelaskan Thomas, sebentar lagi Papua akan masuk fase berakhirnya dana Otsus tahun 2021. Sudah terlalu banyak anggaran Otsus, sekitar Rp 84 triliun lebih yang dikucurkan ke Papua. Namun belum berhasil menyejahterakan rakyat Papua.

“Pemerintah pusat sejak Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden Joko Widodo terlihat tidak memiliki keseriusan untuk membangun Papua melalui dana Otsus. Para petinggi Jakarta tidak melakukan grand design dan pengawasan yang intensif terhadap pembanguñan di Papua dengan menggunakan dana Otsus,” imbuhnya.

Lanjut diungkapkan Syufi, ketika muncul gejolak dan eskalasi konflik politik Papua merdeka,  baik di Papua maupun luar negeri, pemerintah pusat hanya muncul di layar televisi atau podium konfrensi pers yang penuh membuat retorika dan narasi tak bemutu dari Jakarta tanpa merefleksikan realitas sosial‐ politik rakyat Papua.

“Saya harap Mahfud bukan juru bicara presiden. Mahfud MD adalah seorang Menteri Koordinator yang diangkat presiden dan bertanggungjawab untuk beberapa kementerian di bawahnya, salah satunya Kementerian Hukum dan HAM. Maka Mahfud MD harus melakukan langkah- langkah hukum konkret, bagaimana bisa seret para elite lokal yang diduga menggarong dana Otsus Papua hingga kini diklaim oleh rakyat Papua bahwa Otsus telah gagal diimplementasikan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Syufi pun menyarankan Menkopolhukam mengidentifikasi indikator-indikator penyebab Otsus Papua itu gagal direalisasikan. Sekaligus memberikan masukan kepada presiden untuk menggunakan kekuasaanya untuk peran melawan koruptor di Papua.

Baca Juga :  Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari Siap Wujudkan WBK/WBBM

“Ini negara kesatuaan jadi semua komando ada di pemerintah pusat. Apalagi Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Bahkan konstitusi atau UUD 1945 pasal 5- pasal 25 memberikan kekuasaan besar kepada presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, Jaksa Agung, KPK, dan Komisi Yudisial. Ia bisa melakukan intervensi untuk penegakkan hukum terhadap para koruptor dana Otsus Papua sejak 2001 hingga kini,” ujar Thomas.

“Termasuk kekuasaan peradilan (kehakiman) merupakan salah satu dari enam kewenangan yang mutlak dimiliki pemerintah pusat. Jadi, Mahfud MD jangan menjadi bagian kabinet yang suka menafsirkan realitas, kalau bisa menjadi bagian yang bisa mengubah realitas hidup rakyat Papua. Rakyat Papua sudah bosan dan muak dengan kamuflase, retorika atau narasi kesejahteràan dan propaganda keadilan yang dikontruksi oleh Jakarta,” lanjutnya.

Thomas pun menegaskan, kini bukan waktu untuk bicara keadilan, kesejahteraan rakyat Papua melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Kini rakyat Papua memiliki hak kostitusional menurut Pasal 77 UU No. 21 Tahun 2001 untuk menilai dan menentukan sendiri masa depannya dalam kebijakan Otsus. Apakah dana Otsus dilanjutkan atau tidak, kembali kepada suara dan kehendak rakyat Papua. Disinilah demokrasi dan nomokrasi (kedaulatan hukum) yang diamanatkan dalam konstitusi akan berjalan sejajar demi mewujudkan keadilan bagi rakyat Papua di masa depan.

“Saya juga menolak dengan tegas atas upaya pemerintahah Indonesia membuat kebijakan tambahan berupa keputusan presiden (Kepres) terkait pembangunan di Papua dengan pendekatan kesejahteraan,” tegasnya.

“Bahkan saya juga minta pemerintah pusat “lemarieskan” niatnya untuk melakukan revisi parsial (sepihak) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Revisi yang mencakup dana Otsus yang akan ditambah 2,25 persen dari semula dua persen. Untuk ikhtiar pemerintah pusat merevisi UU Otsus ini, saya berprinsip pada postulat hukum yang menyatakan bahwa “justice delayet is justice denied” (keadilan yang datang terlambat atau diusahakan kemudian, sama dengan tidak ada keadilan). Jadi, untuk lanjut atau tidaknya Otonomi Khusus Papua kembali kepada orang Papua sendiri melalui Musyawarah Besar Rakyat Papua yang difasilitasi oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB),” pungkaas Thomas.(xlo)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/