alexametrics
30.7 C
Jayapura
Thursday, 18 August 2022

TERUNGKAP! Ternyata Ini Alasan Rusia dan Tiongkok Bela Korut di Majelis Umum PBB

RADARPAPUA.ID–Majelis Umum PBB (UNGA) membuat sesi khusus untuk Rusia dan Tiongkok. Rabu (8/6), dua negara itu diminta menjelaskan alasan mereka menggunakan hak veto pada 26 Mei lalu.

Saat itu Moskow dan Beijing memveto sanksi baru untuk Korea Utara (Korut) yang diusulkan Amerika Serikat di Dewan Keamanan (DK) PBB.

Ini adalah kali pertama anggota permanen DK PBB harus menjelaskan keputusan mereka menggunakan hak veto. Sebanyak 193 anggota UNGA pada 26 April lalu memutuskan bahwa setiap penggunaan hak veto harus dipertanggungjawabkan oleh penggunanya.

Tiongkok dan Rusia menggunakan sesi tersebut untuk menyerang AS. Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun menegaskan, kegagalan kebijakan AS telah memicu ketegangan di Semenanjung Korea hingga berkembang seperti saat ini.

Zhang menambahkan, sejak Korut mengambil langkah denuklirisasi pada 2018, AS justru belum membalas inisiatif positif tersebut.

Pembicaraan denuklirisasi itu dilakukan di era mantan Presiden Donald Trump. Saat itu Pyongyang sempat menghancurkan salah satu fasilitas nuklirnya. Namun, AS tidak menghapus sanksi sama sekali.

”Hal itu tidak menunjukkan ketulusan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Zhang, seperti dikutip Agence France-Presse.

Hal senada diungkapkan Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva. Dia meminta penghapusan sanksi ke Pyongyang.

Menurut dia, Korut membutuhkan lebih banyak bantuan kemanusiaan, bukannya sanksi. Negara-negara Barat juga harus berhenti menyalahkan Pyongyang atas ketegangan yang terjadi saat ini.

Duta Besar Korut Kim Song mencoba meluruskan tindakan yang dilakukan negaranya. Dia mengutip salah satu pasal piagam PBB bahwa setiap individu maupun kelompok punya hak yang sama untuk mempertahankan diri.

Di sisi lain, Wakil Duta Besar AS untuk PBB Jeffrey DeLaurentis menampik tudingan Rusia dan Tiongkok. Washington yakin Korut sudah siap menguji senjata nuklir baru. Hal itu terlihat dari serangkaian uji coba senjata penghancur oleh Korut. Sepanjang tahun ini saja, Korut sudah menguji coba senjata 18 kali dengan total 33 misil.

Uni Eropa, Jepang, dan Korsel melihat uji coba itu sebagai bentuk pengabaian terhadap resolusi PBB dan komunitas internasional. ”Sanksi adalah alat penting untuk DK PBB selama krisis,” ujar Duta Besar Swedia Olof Skoog, mewakili UE.

Berdasar laporan yang dirilis Korea Institute for Defense Analyses, biaya yang dikeluarkan Korut untuk uji coba sepanjang tahun ini sudah mencapai USD 400 juta–650 juta (Rp 5,8 triliun–9,4 triliun). Jumlah itu sangat besar untuk negara sekelas Korut. Uang tersebut bahkan cukup untuk membiayai vaksinasi Covid-19 seluruh penduduknya.(Jawapos)

RADARPAPUA.ID–Majelis Umum PBB (UNGA) membuat sesi khusus untuk Rusia dan Tiongkok. Rabu (8/6), dua negara itu diminta menjelaskan alasan mereka menggunakan hak veto pada 26 Mei lalu.

Saat itu Moskow dan Beijing memveto sanksi baru untuk Korea Utara (Korut) yang diusulkan Amerika Serikat di Dewan Keamanan (DK) PBB.

Ini adalah kali pertama anggota permanen DK PBB harus menjelaskan keputusan mereka menggunakan hak veto. Sebanyak 193 anggota UNGA pada 26 April lalu memutuskan bahwa setiap penggunaan hak veto harus dipertanggungjawabkan oleh penggunanya.

Tiongkok dan Rusia menggunakan sesi tersebut untuk menyerang AS. Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun menegaskan, kegagalan kebijakan AS telah memicu ketegangan di Semenanjung Korea hingga berkembang seperti saat ini.

Zhang menambahkan, sejak Korut mengambil langkah denuklirisasi pada 2018, AS justru belum membalas inisiatif positif tersebut.

Pembicaraan denuklirisasi itu dilakukan di era mantan Presiden Donald Trump. Saat itu Pyongyang sempat menghancurkan salah satu fasilitas nuklirnya. Namun, AS tidak menghapus sanksi sama sekali.

”Hal itu tidak menunjukkan ketulusan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Zhang, seperti dikutip Agence France-Presse.

Hal senada diungkapkan Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva. Dia meminta penghapusan sanksi ke Pyongyang.

Menurut dia, Korut membutuhkan lebih banyak bantuan kemanusiaan, bukannya sanksi. Negara-negara Barat juga harus berhenti menyalahkan Pyongyang atas ketegangan yang terjadi saat ini.

Duta Besar Korut Kim Song mencoba meluruskan tindakan yang dilakukan negaranya. Dia mengutip salah satu pasal piagam PBB bahwa setiap individu maupun kelompok punya hak yang sama untuk mempertahankan diri.

Di sisi lain, Wakil Duta Besar AS untuk PBB Jeffrey DeLaurentis menampik tudingan Rusia dan Tiongkok. Washington yakin Korut sudah siap menguji senjata nuklir baru. Hal itu terlihat dari serangkaian uji coba senjata penghancur oleh Korut. Sepanjang tahun ini saja, Korut sudah menguji coba senjata 18 kali dengan total 33 misil.

Uni Eropa, Jepang, dan Korsel melihat uji coba itu sebagai bentuk pengabaian terhadap resolusi PBB dan komunitas internasional. ”Sanksi adalah alat penting untuk DK PBB selama krisis,” ujar Duta Besar Swedia Olof Skoog, mewakili UE.

Berdasar laporan yang dirilis Korea Institute for Defense Analyses, biaya yang dikeluarkan Korut untuk uji coba sepanjang tahun ini sudah mencapai USD 400 juta–650 juta (Rp 5,8 triliun–9,4 triliun). Jumlah itu sangat besar untuk negara sekelas Korut. Uang tersebut bahkan cukup untuk membiayai vaksinasi Covid-19 seluruh penduduknya.(Jawapos)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/