alexametrics
29.7 C
Jayapura
Friday, 20 May 2022

Pemkab Mansel Dapat Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan

MANSEL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari Selatan (Mansel) berhasil mendapatkan piagam penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa). Pasalnya, telah mengikutsertakan pegawai pemerintah non Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sekira 3.347 orang.

Wempi Rengkung, Wakil Bupati Mansel menjelaskan, selaku pemerintah, tidak hanya memikirkan kesejahteraan tapi jaminan perlindungan saat melakukan pekerjaan bagi pegawai non ASN perlu diperhatikan sehingga, saat melaksanakan pekerjaan, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pegawai tersebut akan mendapatkan jaminan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami tidak hanya berpikir soal kesejahteraan, tapi jaminan saat melaksanakan tugas harus diperhatikan, makanya pegawai non ASN termasuk aparat desa, itu kita daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Wakil Bupati Wempi Rengkung saat ditemui radarpapua.jawapos.com, Senin (11/8/).

Lanjut Wempi, jaminan ketenagakerjaan yang diberikan pemerintah, bertujuan untuk membantu pegawai non ASN, saat terjadi kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan.

“Iuran kami yang bayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan itu berlaku untuk kecelakaan atau kematian saat melaksanakan pekerjaan. Jadi pemerintah tidak lagi memberikan bantuan, tapi bantuan itu akan diberikan lewat BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Baca Juga :  Terkait CPNS, Waran: Tunggu Surat MenPAN-RB

Bahkan, kata Wempy, BPJS Ketenagakerjaan, telah membuktikan dengan menyerahkan santunan senilai Rp 42 juta kepada keluarga ahli waris, salah seorang honorer di BPKAD yang meninggal saat melakukan pekerjaan.

“Saya juga telah menerima santunan Rp 42 juta dari BPJS Ketenagakerjaan, dan telah diteruskan kepada ahli waris. Jadi bantuan tentu diharapkan dapat membantu keluarga yang ditinggalkan,” katanya.

Terpisah, Deny Yusyulian, Deputi Direktur Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) mengatakan, pemberian piagam kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, karena telah mendaftarkan dan memberikan jaminan bagi 3.340 pegawai non ASN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita berikan apresiasi bagi pimpinan pemerintah kabupaten Manokwari Selatan yang telah mendaftarkan dan memberikan jaminan bagi pegawai non ASN termasuk aparat desanya,” ungkap Deny Yusyulian.

Bagi Deny, kebijakan pemerintah kabupaten Manokwari Selatan mengikutsertakan pegawai non ASN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, merupakan bentuk kepedulian dan rasa tanggungjawab terhadap pegawainya.

“Inilah alasan kenapa kita berikan penghargaan, karena ada bentuk kepedulian terhadap pegawai honorer dan manfaatnya tentu dapat dirasakan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya. (nov)

MANSEL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari Selatan (Mansel) berhasil mendapatkan piagam penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa). Pasalnya, telah mengikutsertakan pegawai pemerintah non Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sekira 3.347 orang.

Wempi Rengkung, Wakil Bupati Mansel menjelaskan, selaku pemerintah, tidak hanya memikirkan kesejahteraan tapi jaminan perlindungan saat melakukan pekerjaan bagi pegawai non ASN perlu diperhatikan sehingga, saat melaksanakan pekerjaan, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pegawai tersebut akan mendapatkan jaminan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami tidak hanya berpikir soal kesejahteraan, tapi jaminan saat melaksanakan tugas harus diperhatikan, makanya pegawai non ASN termasuk aparat desa, itu kita daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Wakil Bupati Wempi Rengkung saat ditemui radarpapua.jawapos.com, Senin (11/8/).

Lanjut Wempi, jaminan ketenagakerjaan yang diberikan pemerintah, bertujuan untuk membantu pegawai non ASN, saat terjadi kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan.

“Iuran kami yang bayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan itu berlaku untuk kecelakaan atau kematian saat melaksanakan pekerjaan. Jadi pemerintah tidak lagi memberikan bantuan, tapi bantuan itu akan diberikan lewat BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Baca Juga :  Bapenda Nilai Belanja Pemerintah Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Bahkan, kata Wempy, BPJS Ketenagakerjaan, telah membuktikan dengan menyerahkan santunan senilai Rp 42 juta kepada keluarga ahli waris, salah seorang honorer di BPKAD yang meninggal saat melakukan pekerjaan.

“Saya juga telah menerima santunan Rp 42 juta dari BPJS Ketenagakerjaan, dan telah diteruskan kepada ahli waris. Jadi bantuan tentu diharapkan dapat membantu keluarga yang ditinggalkan,” katanya.

Terpisah, Deny Yusyulian, Deputi Direktur Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) mengatakan, pemberian piagam kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, karena telah mendaftarkan dan memberikan jaminan bagi 3.340 pegawai non ASN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita berikan apresiasi bagi pimpinan pemerintah kabupaten Manokwari Selatan yang telah mendaftarkan dan memberikan jaminan bagi pegawai non ASN termasuk aparat desanya,” ungkap Deny Yusyulian.

Bagi Deny, kebijakan pemerintah kabupaten Manokwari Selatan mengikutsertakan pegawai non ASN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, merupakan bentuk kepedulian dan rasa tanggungjawab terhadap pegawainya.

“Inilah alasan kenapa kita berikan penghargaan, karena ada bentuk kepedulian terhadap pegawai honorer dan manfaatnya tentu dapat dirasakan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya. (nov)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/