RADARPAPUA.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta anak buahnya menghentikan isu dan spekulasi penundaan Pemilu 2024.
Permintaan Jokowi itu menjadi kali kedua yang diutarakan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Kali ini, Jokowi menyampaikan itu dalam rapat terbatas membahas Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan, Minggu (10/4/2022).
Hadir dalam ratas tersebut di antaranya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ada dua pesan besar yang disampaikan Jokowi dalam kesempatan itu.
Pertama, ia meminta agar disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sudah ditetapknya.
“Saya kira sudah jelas semua, sudah tahu bahwa pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024,” tegas Jokowi.
Karena itu, Jokowi menekankan agar anak buahnya itu berhenti menyuarakan isu penundaan pemilu.
“Jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden, dan juga berkaitan tiga periode,” tegas Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan bahwa sudah disepakati bahwa Pemilu 2024 mendatang dilaksanakan pada 24 April 2024.
Sementara Pilkada Serentak digelar di tahun yang sama pada 27 November.
“Sudah jelas semua. Dan jelaskan sekalian bahwa tahapan pemilu sudah dimulai nanti di Juni 2022,” tekan Jokowi.
Jokowi menyanmpaikan, bahwa hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang.
“(Tahapan pemilu) Di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai, karena memang ketentuan Undang-undang, 20 bulan sebelum pemungutan suara,” tegas Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi pernah mengutarakan hal yang sama, juga didepan Luhut Cs dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (5/4/2022).
Di akhir arahannya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Termasuk terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi,” ucap Jokowi.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” tegasnya. (ruh/pojoksatu)
