alexametrics
26.7 C
Jayapura
Friday, 20 May 2022

Adian Napitupulu-Fahri Hamzah Panas! Adian: Fahri, Kita Beda Pilihan

RADARPAPUA.ID – Tokoh aktivis 98, Adian Napitupulu bereaksi menanggapi cuitan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah di akun Twitternya pada 7 Mei 2022 lalu.

 

Adian Napitupulu merasa perlu bersuara. Sebab, Fahri Hamzah dalam kicauannya menyertakan foto aktivis 98. Yaitu dirinya dan Budiman Sudjatmiko.

 

Reaksi Adian Napitupulu itu dituangkan dalam sebuah tulisan panjang berjudul: FAHRI, WAKTU AKAN MENJADI PENGUJI SETIA MASING MASING KITA.

 

Isinya menyoroti twit Fahri Hamzah yang menurut Adian Napitupulu mempertanyakan komitmen perjuangan dirinya dan Budiman.

 

Tulisan Adian Napitupulu juga menceritakan kekurangan DPR sepanjang periode Fahri duduk sebagai wakil rakyat sejak tahun 2004.

 

Dalam tulisannya, Adian Napitupulu membongkar sejumlah masalah yang terjadi di gedung DPR saat Fahri menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

 

Salah satunya soal pekerja taman kebersihan dan Pamdal DPR yang tidak diperhatikan kesejahteraannya oleh pimpinan DPR.

 

Berikut Tulisan Lengkap Adian Napitupulu:

 

Terima kasih untuk Fahri Hamzah yang telah memberi pesan pada generasinya. Saya tidak tahu pesan itu untuk orang-orang segenerasi Fahri Hamzah, atau hanya untuk saya dan Budiman Sudjatmiko.

 

Sebab, foto yang ada dalam twit-nya (7 Mei 2022 pukul 20.44 WIB), hanya foto saya dan Budiman, bukan foto orang banyak.

 

Saya melihat pesan itu seperti mempertanyakan komitmen perjuangan, komitmen kerakyatan saya dan Budiman – setelah 24 tahun Reformasi. Jika demikian, izinkan saya menjawab dengan sedikit berbagi cerita kepada Fahri.

 

Teringat, ketika saya dan kawan-kawan tersisa yang masih di jalan tahun 1999, Fahri sudah menjadi Staf Ahli MPR. Berikutnya tahun 2004 Fahri dilantik menjadi anggota DPR, sementara saya dan kawan-kawan masih dipukuli dan ditangkapi.

 

Tahun 2008, kantor pengacara saya dipasang Police Line. Saya dikejar hingga jadi “gelandangan,” berkeliling dari kota ke kota, lalu jadi pengumpul trolly di berbagai pusat perbelanjaan negara orang.

 

Tahun 2010 saya dipukuli hingga babak-belur oleh belasan Polisi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Fahri, kita beda pilihan, beda jalan dan yang saya pilih adalah jalan yang sulit, menyakitkan dan tidak menyenangkan. Walau demikian toh saya tidak pernah usil mengkritik dan mempertanyakan pilihan politik masing-masing orang.

 

Termasuk mengkritik Fahri saat itu sedang menikmati kursinya sebagai anggota DPR RI. Tanggal 13 Maret 2007, DPR RI memutuskan agar penyidikan kasus Trisakti dan Semanggi, tidak diteruskan.

 

Saat itu bukankah Fahri yang mengaku aktivis 98, juga sudah menjadi anggota DPR dan berada di komisi III, komisi terkait hukum dan HAM? Saya kecewa, tapi juga tak menghakimi Fahri. Walau, sebagai pimpinan Komisi III, tentunya Fahri bisa berusaha melawan penghentian penyidikan itu bukan?

 

Tahun 2014 saya baru terpilih menjadi anggota DPR, sementara Fahri kembali terpilih yang ketiga kalinya. Saat menuju pemilihan pimpinan DPR, Fahri bersama sebagian anggota DPR mengubah UU MD3, agar partai pendukung capres yang kalah bisa menguasai seluruh Pimpinan DPR.

 

Upaya itu berhasil dan membuat Fahri menjadi salah satu Pimpinan DPR. Sekali lagi saya kecewa, bagaimana mungkin Fahri yang mengaku aktivis 98 bisa menggunakan cara-cara yang bagi saya tidak mencerminkan cara berdemokrasi yang sehat, dewasa dan sportif? Untuk kesekian kalinya saya mengelus dada melihat realitas politik di DPR.

 

Agustus 2015 Fahri Hamzah mengatakan bahwa “anggota DPR rada-rada bloon.” Pernyataan itu bukan saja menghina para anggota DPR, tetapi juga menghina partai yang menyeleksi calon, bahkan lebih jauh menghina rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang memilih nama-nama di bilik suara.

 

Kembali saya kecewa pada Fahri yang mencela proses demokrasi, yang sudah memberi dia kesempatan menjadi anggota DPR tiga periode. Aneh, bagaimana mungkin ada orang yang bisa mencacimaki sebuah proses, tetapi hasil dari proses itu justru dia nikmati selama belasan tahun?

 

Selanjutnya saya tidak bicara tentang kerja formal DPR yaitu membuat UU, menyusun dan menetapkan anggaran negara, lalu mengawasi eksekutif terkait pelaksanaan UU dan penggunaan anggaran.

 

Saya ingin menyampaikan kepada Fahri Hamzah, sumpah jabatan DPR juga memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak sekadar kalimat dalam UU maupun angka APBN, melainkan juga menggunakan kewenangan dan jejaring politik anggota DPR untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil.

Baca Juga :  Ruhut Semprot Kontraktor Formula E:Telat Mikir, Baru Sadar Susah Bangun Sirkuit

 

Dalam hal perjuangan kerakyatan itu, bolehkah saya bertanya, di mana Fahri Hamzah ketika saya dan rakyat sejak 2015 memperjuangkan agar berhektar-hektar tanah Cendana di Kabupaten Bogor bisa dibagikan menjadi milik rakyat?

 

Di mana Fahri ketika saya dan sebagian rakyat Bogor, Cianjur, Sumedang, Bandung, Majalengka, Cirebon hingga Semarang, memperjuangkan hak atas tanah yang dilintasi jalur SUTET?

 

Bolehkah saya bertanya kepada Fahri Hamzah, di mana dia saat saya dan Dani Amrul Ichdan (Direksi Mind Id) bersama masyarakat Pongkor, berjuang sesuai harapan Presiden Jokowi, agar ribuan rakyat bisa membentuk koperasi tambang dan menambang emas di lahan Antam di Pongkor ?

 

Di mana Fahri ketika saya dan masyarakat Konawe Utara memperjuangkan 400 ha lahan Antam, agar bisa dikelola Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Utara? Di mana Fahri ketika saya memperjuangkan 170-an orang masyarakat Seram Bagian Barat yang telah lulus CPNS 10 tahun lalu, tetapi tidak pernah diangkat sebagai ASN?

 

Oh ya, Fahri, walau tidak memuaskan 100 persen dan dengan segala kekurangan, kelima masalah itu saat ini sudah dimenangkan rakyat. Kenapa Fahri tidak ada bersama saya saat menjenguk ribuan aktivis dan mahasiswa, untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam pemeriksaan terhadap mereka yang ditahan di Polda Oktober 2020, karena menolak UU Cipta Kerja?

 

Ke mana Fahri ketika saya dan beberapa Alumni Trisakti, di antaranya Maman Abdurachman, Hendro dan Iwan, berjuang meyakinkan banyak orang untuk membantu rumah dan modal kerja pada 4 keluarga korban Trisakti ?

 

Kenapa justru yang menyiapkan 4 rumah untuk keluarga korban penembakan Trisakti bukan Fahri yang konon aktivis 98, tetapi justru Erick Thohir yang mungkin tidak ada di jalan tahun 98?

 

Kenapa yang membantu modal kerja senilai Rp 750 juta per keluarga bukan Fahri, tetapi Agus Gumiwang yang mungkin juga tidak berjuang bersama mahasiswa Trisakti yang ditembak mati 24 tahun lalu?

 

Di mana Fahri Hamzah saat ratusan pekerja taman dan kebersihan DPR, gaji mereka tidak dibayar hingga sehari sebelum Idul Fitri? Bukankah tahun 2017, Fahri adalah salah satu pimpinan DPR? Kenapa sebagai pimpinan DPR, Fahri membiarkan hal itu terjadi, sehingga saya harus seharian berkeliling meminjam uang sana sini dan mengagunkan BPKB agar gaji ratusan pekerja bisa dibayar DPR sehari jelang Hari Raya Idul Fitri?

 

Saya tidak melihat Fahri menemani saya beradu otot leher di Kesekjenan DPR, agar gaji Pamdal DPR tidak dipotong Rp 500.000 per bulan untuk Sertifikasi Pengamanan? Apakah Fahri sebagai pimpinan DPR tidak tahu, jika upah Pamdal dipotong Rp 500.000, sama saja mengubur mimpi sekolah anak anak Pamdal? Bukankah sebagai pimpinan DPR Fahri bisa mencegah pemotongan itu?

 

Di mana Fahri ketika tahun 2014 saya harus ke Lembaga Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, lalu kembali ke Jakarta untuk meyakinkan Presiden Jokowi agar membebaskan Eva Susanti Bande, salah satu aktivis 98 yang tahun 2013 divonis 4 tahun penjara, karena memperjuangkan petani sawit di Sulteng?

 

Di mana Fahri Hamzah ketika saya dan aktivis 98 lainnya bolak-balik dan berkali-kali meyakinkan Presiden Jokowi agar menggunakan kewenangannya untuk membebaskan puluhan tahanan politik Papua?

 

Banyak dan teramat banyak cerita yang bisa saya sampaikan. Maaf jika semua itu saya uraikan. Bukan bermaksud memegahkan dan menyombongkan diri. Melalui jawaban ini, saya hanya mencoba mengingatkan Fahri Hamzah untuk tidak saling menghakimi dan mempertanyakan pilihan jalan perjuangan masing-masing.

 

Saya hanya ingin mengingatkan Fahri Hamzah, ada waktu di mana kita bicara tetapi ada juga banyak waktu di mana kita bekerja tanpa suara. Karena seringkali, sebuah perbuatan lebih berarti dari sejuta ucapan.

 

Akhir kata, saya mau mengingatkan Fahri, tepat 24 tahun lalu, 4 kawan kita dari Trisakti sedang meregang nyawa, tubuh mereka berlumur darah, menahan sakit lalu meninggal karena ditembak.

 

Dengan gugurnya mereka, lahirlah kebebasan yang kita rasakan hari ini. Lahirlah partai partai politik, lahirlah serikat serikat buruh, lahirlah kebebasan media, lahirlah presiden, gubernur, bupati dan anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Lahirlah Mahkamah Konsitusi, KPK, lahirlah pemisahan Polri dan TNI dan banyak lagi….

 

Adian Napitupulu, Anggota DPR RI, Sekjen PENA 98

RADARPAPUA.ID – Tokoh aktivis 98, Adian Napitupulu bereaksi menanggapi cuitan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah di akun Twitternya pada 7 Mei 2022 lalu.

 

Adian Napitupulu merasa perlu bersuara. Sebab, Fahri Hamzah dalam kicauannya menyertakan foto aktivis 98. Yaitu dirinya dan Budiman Sudjatmiko.

 

Reaksi Adian Napitupulu itu dituangkan dalam sebuah tulisan panjang berjudul: FAHRI, WAKTU AKAN MENJADI PENGUJI SETIA MASING MASING KITA.

 

Isinya menyoroti twit Fahri Hamzah yang menurut Adian Napitupulu mempertanyakan komitmen perjuangan dirinya dan Budiman.

 

Tulisan Adian Napitupulu juga menceritakan kekurangan DPR sepanjang periode Fahri duduk sebagai wakil rakyat sejak tahun 2004.

 

Dalam tulisannya, Adian Napitupulu membongkar sejumlah masalah yang terjadi di gedung DPR saat Fahri menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

 

Salah satunya soal pekerja taman kebersihan dan Pamdal DPR yang tidak diperhatikan kesejahteraannya oleh pimpinan DPR.

 

Berikut Tulisan Lengkap Adian Napitupulu:

 

Terima kasih untuk Fahri Hamzah yang telah memberi pesan pada generasinya. Saya tidak tahu pesan itu untuk orang-orang segenerasi Fahri Hamzah, atau hanya untuk saya dan Budiman Sudjatmiko.

 

Sebab, foto yang ada dalam twit-nya (7 Mei 2022 pukul 20.44 WIB), hanya foto saya dan Budiman, bukan foto orang banyak.

 

Saya melihat pesan itu seperti mempertanyakan komitmen perjuangan, komitmen kerakyatan saya dan Budiman – setelah 24 tahun Reformasi. Jika demikian, izinkan saya menjawab dengan sedikit berbagi cerita kepada Fahri.

 

Teringat, ketika saya dan kawan-kawan tersisa yang masih di jalan tahun 1999, Fahri sudah menjadi Staf Ahli MPR. Berikutnya tahun 2004 Fahri dilantik menjadi anggota DPR, sementara saya dan kawan-kawan masih dipukuli dan ditangkapi.

 

Tahun 2008, kantor pengacara saya dipasang Police Line. Saya dikejar hingga jadi “gelandangan,” berkeliling dari kota ke kota, lalu jadi pengumpul trolly di berbagai pusat perbelanjaan negara orang.

 

Tahun 2010 saya dipukuli hingga babak-belur oleh belasan Polisi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Fahri, kita beda pilihan, beda jalan dan yang saya pilih adalah jalan yang sulit, menyakitkan dan tidak menyenangkan. Walau demikian toh saya tidak pernah usil mengkritik dan mempertanyakan pilihan politik masing-masing orang.

 

Termasuk mengkritik Fahri saat itu sedang menikmati kursinya sebagai anggota DPR RI. Tanggal 13 Maret 2007, DPR RI memutuskan agar penyidikan kasus Trisakti dan Semanggi, tidak diteruskan.

 

Saat itu bukankah Fahri yang mengaku aktivis 98, juga sudah menjadi anggota DPR dan berada di komisi III, komisi terkait hukum dan HAM? Saya kecewa, tapi juga tak menghakimi Fahri. Walau, sebagai pimpinan Komisi III, tentunya Fahri bisa berusaha melawan penghentian penyidikan itu bukan?

 

Tahun 2014 saya baru terpilih menjadi anggota DPR, sementara Fahri kembali terpilih yang ketiga kalinya. Saat menuju pemilihan pimpinan DPR, Fahri bersama sebagian anggota DPR mengubah UU MD3, agar partai pendukung capres yang kalah bisa menguasai seluruh Pimpinan DPR.

 

Upaya itu berhasil dan membuat Fahri menjadi salah satu Pimpinan DPR. Sekali lagi saya kecewa, bagaimana mungkin Fahri yang mengaku aktivis 98 bisa menggunakan cara-cara yang bagi saya tidak mencerminkan cara berdemokrasi yang sehat, dewasa dan sportif? Untuk kesekian kalinya saya mengelus dada melihat realitas politik di DPR.

 

Agustus 2015 Fahri Hamzah mengatakan bahwa “anggota DPR rada-rada bloon.” Pernyataan itu bukan saja menghina para anggota DPR, tetapi juga menghina partai yang menyeleksi calon, bahkan lebih jauh menghina rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang memilih nama-nama di bilik suara.

 

Kembali saya kecewa pada Fahri yang mencela proses demokrasi, yang sudah memberi dia kesempatan menjadi anggota DPR tiga periode. Aneh, bagaimana mungkin ada orang yang bisa mencacimaki sebuah proses, tetapi hasil dari proses itu justru dia nikmati selama belasan tahun?

 

Selanjutnya saya tidak bicara tentang kerja formal DPR yaitu membuat UU, menyusun dan menetapkan anggaran negara, lalu mengawasi eksekutif terkait pelaksanaan UU dan penggunaan anggaran.

 

Saya ingin menyampaikan kepada Fahri Hamzah, sumpah jabatan DPR juga memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak sekadar kalimat dalam UU maupun angka APBN, melainkan juga menggunakan kewenangan dan jejaring politik anggota DPR untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil.

Baca Juga :  Tsamara Amany Keluar, Fahri Hamzah:Dia Masih Muda, PSI Dibuat Untuk Kepentingan

 

Dalam hal perjuangan kerakyatan itu, bolehkah saya bertanya, di mana Fahri Hamzah ketika saya dan rakyat sejak 2015 memperjuangkan agar berhektar-hektar tanah Cendana di Kabupaten Bogor bisa dibagikan menjadi milik rakyat?

 

Di mana Fahri ketika saya dan sebagian rakyat Bogor, Cianjur, Sumedang, Bandung, Majalengka, Cirebon hingga Semarang, memperjuangkan hak atas tanah yang dilintasi jalur SUTET?

 

Bolehkah saya bertanya kepada Fahri Hamzah, di mana dia saat saya dan Dani Amrul Ichdan (Direksi Mind Id) bersama masyarakat Pongkor, berjuang sesuai harapan Presiden Jokowi, agar ribuan rakyat bisa membentuk koperasi tambang dan menambang emas di lahan Antam di Pongkor ?

 

Di mana Fahri ketika saya dan masyarakat Konawe Utara memperjuangkan 400 ha lahan Antam, agar bisa dikelola Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Utara? Di mana Fahri ketika saya memperjuangkan 170-an orang masyarakat Seram Bagian Barat yang telah lulus CPNS 10 tahun lalu, tetapi tidak pernah diangkat sebagai ASN?

 

Oh ya, Fahri, walau tidak memuaskan 100 persen dan dengan segala kekurangan, kelima masalah itu saat ini sudah dimenangkan rakyat. Kenapa Fahri tidak ada bersama saya saat menjenguk ribuan aktivis dan mahasiswa, untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam pemeriksaan terhadap mereka yang ditahan di Polda Oktober 2020, karena menolak UU Cipta Kerja?

 

Ke mana Fahri ketika saya dan beberapa Alumni Trisakti, di antaranya Maman Abdurachman, Hendro dan Iwan, berjuang meyakinkan banyak orang untuk membantu rumah dan modal kerja pada 4 keluarga korban Trisakti ?

 

Kenapa justru yang menyiapkan 4 rumah untuk keluarga korban penembakan Trisakti bukan Fahri yang konon aktivis 98, tetapi justru Erick Thohir yang mungkin tidak ada di jalan tahun 98?

 

Kenapa yang membantu modal kerja senilai Rp 750 juta per keluarga bukan Fahri, tetapi Agus Gumiwang yang mungkin juga tidak berjuang bersama mahasiswa Trisakti yang ditembak mati 24 tahun lalu?

 

Di mana Fahri Hamzah saat ratusan pekerja taman dan kebersihan DPR, gaji mereka tidak dibayar hingga sehari sebelum Idul Fitri? Bukankah tahun 2017, Fahri adalah salah satu pimpinan DPR? Kenapa sebagai pimpinan DPR, Fahri membiarkan hal itu terjadi, sehingga saya harus seharian berkeliling meminjam uang sana sini dan mengagunkan BPKB agar gaji ratusan pekerja bisa dibayar DPR sehari jelang Hari Raya Idul Fitri?

 

Saya tidak melihat Fahri menemani saya beradu otot leher di Kesekjenan DPR, agar gaji Pamdal DPR tidak dipotong Rp 500.000 per bulan untuk Sertifikasi Pengamanan? Apakah Fahri sebagai pimpinan DPR tidak tahu, jika upah Pamdal dipotong Rp 500.000, sama saja mengubur mimpi sekolah anak anak Pamdal? Bukankah sebagai pimpinan DPR Fahri bisa mencegah pemotongan itu?

 

Di mana Fahri ketika tahun 2014 saya harus ke Lembaga Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, lalu kembali ke Jakarta untuk meyakinkan Presiden Jokowi agar membebaskan Eva Susanti Bande, salah satu aktivis 98 yang tahun 2013 divonis 4 tahun penjara, karena memperjuangkan petani sawit di Sulteng?

 

Di mana Fahri Hamzah ketika saya dan aktivis 98 lainnya bolak-balik dan berkali-kali meyakinkan Presiden Jokowi agar menggunakan kewenangannya untuk membebaskan puluhan tahanan politik Papua?

 

Banyak dan teramat banyak cerita yang bisa saya sampaikan. Maaf jika semua itu saya uraikan. Bukan bermaksud memegahkan dan menyombongkan diri. Melalui jawaban ini, saya hanya mencoba mengingatkan Fahri Hamzah untuk tidak saling menghakimi dan mempertanyakan pilihan jalan perjuangan masing-masing.

 

Saya hanya ingin mengingatkan Fahri Hamzah, ada waktu di mana kita bicara tetapi ada juga banyak waktu di mana kita bekerja tanpa suara. Karena seringkali, sebuah perbuatan lebih berarti dari sejuta ucapan.

 

Akhir kata, saya mau mengingatkan Fahri, tepat 24 tahun lalu, 4 kawan kita dari Trisakti sedang meregang nyawa, tubuh mereka berlumur darah, menahan sakit lalu meninggal karena ditembak.

 

Dengan gugurnya mereka, lahirlah kebebasan yang kita rasakan hari ini. Lahirlah partai partai politik, lahirlah serikat serikat buruh, lahirlah kebebasan media, lahirlah presiden, gubernur, bupati dan anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Lahirlah Mahkamah Konsitusi, KPK, lahirlah pemisahan Polri dan TNI dan banyak lagi….

 

Adian Napitupulu, Anggota DPR RI, Sekjen PENA 98

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/