alexametrics
31.7 C
Jayapura
Wednesday, 10 August 2022

Baru Dilantik, Dua Menteri Jokowi Langsung Disentil Anak Buah Ketua KPK Firli Bahuri

RADARPAPUA.ID – Usai dilantik jadi menteri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mengingatkan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto.

 

Warning yang sama juga ditujukan kepada tiga wakil menteri, yakni Wempi Wetipo Afriansyah Noor dan Raja Juli Antoni.

 

Warning KPK itu terkait kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang paling lama harus diserahkan setelah tiga bulan menjabat.

 

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati menyatakan, kewajiban menyetor LHKPN itu harus dipenuhi pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara.

 

Ipi menyebut, LHKPN merupakan wujud komitmen para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik terhadap pemberantasan korupsi.

 

“LHKPN merupakan wujud komitmen antikorupsi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” tutur Ipi dalam keterangannya, Rabu (15/6/2022).

 

Untuk diketahui, Presiden Jokowi melantik dua menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju.

 

Keduanya yakni Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi.

 

Sementara, Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

 

Sedangkan tiga wakil menteri yakni Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

 

Kemudian Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN. (ruh/pojoksatu)

RADARPAPUA.ID – Usai dilantik jadi menteri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mengingatkan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto.

 

Warning yang sama juga ditujukan kepada tiga wakil menteri, yakni Wempi Wetipo Afriansyah Noor dan Raja Juli Antoni.

 

Warning KPK itu terkait kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang paling lama harus diserahkan setelah tiga bulan menjabat.

 

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati menyatakan, kewajiban menyetor LHKPN itu harus dipenuhi pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara.

 

Ipi menyebut, LHKPN merupakan wujud komitmen para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik terhadap pemberantasan korupsi.

 

“LHKPN merupakan wujud komitmen antikorupsi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” tutur Ipi dalam keterangannya, Rabu (15/6/2022).

 

Untuk diketahui, Presiden Jokowi melantik dua menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju.

 

Keduanya yakni Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi.

 

Sementara, Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

 

Sedangkan tiga wakil menteri yakni Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

 

Kemudian Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN. (ruh/pojoksatu)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/