alexametrics
28.2 C
Jayapura
Wednesday, 25 May 2022

Ketua KPK Firli Bahuri Pastikan Beredar Surat Perintah Penyelidikan

RADARPAPUA.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan surat perintah penyelidikan terkait Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) merupakan surat. Surat tersebut tak pernah dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak KPK.

 

“KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa surat tersebut palsu. Surat tersebut tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

 

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan sudah memerintahkan Deputi Penindakan KPK Karyoto melacak pembuat surat perintah penyelidikan terkait Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Firli, surat penyelidikan tersebut tak pernah dikeluarkan KPK.

 

“Mas Karyoto, tolong dilacak dan ungkap karena itu jelas perbuatan pidana,” ujar Firli kepada Liputan6.com, Selasa (21/12).

 

Firli menyatakan dirinya tak pernah menandatangani surat perintah penyelidikan sebagaimana yang sudah tersebar di media sosial.

 

“Saya tidak pernah tanda tangani dokumen tersebut,” kata Firli.

 

Beredar gambar selebaran berisi surat perintah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan kegiatan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Di gambar tersebut juga disisipkan wajah Ketua KPK Firli Bahuri.

 

Dalam surat itu disebutkan bila KPK tengah menyelidiki kasus terkait pungutan kepada aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) dan pemberian uang dari Kemenag untuk memenangkan salah satu calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lewat Muktamar ke-34 NU.

Baca Juga :  KPK Dalami Kasus Bupati Doyan Minta Fee Proyek, 3 Direktur Perumda Diperiksa

 

Menanggapi hal tersebut, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa surat tersebut bukan dokumen resmi yang dikeluarkan KPK.

 

“KPK menerima informasi yang beredar melalui aplikasi pesan dan sosial media terkait pungutan kepada ASN untuk tujuan tertentu. Dapat kami sampaikan bahwa nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam Informasi dimaksud bukan merupakan nomor saluran Pengaduan Masyarakat KPK,” ujar Ali dalam keterangannya, Senin (20/12).

 

Dalam surat tersebut memang disematkan nomor telepon pengaduan. Dalam surat itu juga menyebutkan agar para pihak yang menerima uang dari para ASN Kemenag untuk mengembalikan uang tersebut kepada KPK. Surat itu dibubuhkan tanda tangan Ketua KPK Firli Bahuri.

 

Ali memastikan nomor yang dicantumkan bukan nomor pengaduan masyarakat (Dumas) KPK. “Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan pengaduannya kepada KPK melalui email pengaduan@kpk.go.id, SMS 08558575575, Whatsapp 0811959575, Website KWShttp://kws.kpk.go.id, atau menyampaikan surat dan datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK,” kata Ali.(lp6)

RADARPAPUA.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan surat perintah penyelidikan terkait Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) merupakan surat. Surat tersebut tak pernah dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak KPK.

 

“KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa surat tersebut palsu. Surat tersebut tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

 

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan sudah memerintahkan Deputi Penindakan KPK Karyoto melacak pembuat surat perintah penyelidikan terkait Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Firli, surat penyelidikan tersebut tak pernah dikeluarkan KPK.

 

“Mas Karyoto, tolong dilacak dan ungkap karena itu jelas perbuatan pidana,” ujar Firli kepada Liputan6.com, Selasa (21/12).

 

Firli menyatakan dirinya tak pernah menandatangani surat perintah penyelidikan sebagaimana yang sudah tersebar di media sosial.

 

“Saya tidak pernah tanda tangani dokumen tersebut,” kata Firli.

 

Beredar gambar selebaran berisi surat perintah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan kegiatan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Di gambar tersebut juga disisipkan wajah Ketua KPK Firli Bahuri.

 

Dalam surat itu disebutkan bila KPK tengah menyelidiki kasus terkait pungutan kepada aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) dan pemberian uang dari Kemenag untuk memenangkan salah satu calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lewat Muktamar ke-34 NU.

Baca Juga :  Kemendag Kembali Lakukan Penyegelan Pelaku Usaha Robot Trading

 

Menanggapi hal tersebut, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa surat tersebut bukan dokumen resmi yang dikeluarkan KPK.

 

“KPK menerima informasi yang beredar melalui aplikasi pesan dan sosial media terkait pungutan kepada ASN untuk tujuan tertentu. Dapat kami sampaikan bahwa nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam Informasi dimaksud bukan merupakan nomor saluran Pengaduan Masyarakat KPK,” ujar Ali dalam keterangannya, Senin (20/12).

 

Dalam surat tersebut memang disematkan nomor telepon pengaduan. Dalam surat itu juga menyebutkan agar para pihak yang menerima uang dari para ASN Kemenag untuk mengembalikan uang tersebut kepada KPK. Surat itu dibubuhkan tanda tangan Ketua KPK Firli Bahuri.

 

Ali memastikan nomor yang dicantumkan bukan nomor pengaduan masyarakat (Dumas) KPK. “Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan pengaduannya kepada KPK melalui email pengaduan@kpk.go.id, SMS 08558575575, Whatsapp 0811959575, Website KWShttp://kws.kpk.go.id, atau menyampaikan surat dan datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK,” kata Ali.(lp6)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/