RADARPAPUA.ID– Ada titik terang penyelenggaraan haji untuk jamaah Indonesia tahun ini. Pemerintah Arab Saudi menyampaikan tahun ini mereka akan menerima kedatangan jamaah haji dari luar negaranya. Informasi ini diterima langsung Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam kunjungannya ke Saudi.
Saat berada di Jeddah kemarin (21/3) Yaqut mengatakan selesai mengadakan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah di Jeddah pada Minggu (20/3). ’’(Dalam pertemuan itu) Saya mendapat penjelasan bahwa aka nada pemberangkatan jamaah haji tahun ini dari luar Saudi,’’ tutur Yaqut.
Selain soal kepastian pengiriman jamaah haji, dalam pertemuan itu juga dibahas tentang kuota haji untuk Indonesia. Yaqut berharap dalam pengiriman jamaah haji perdana di masa pandemi itu, Indonesia mendapatkan kuota yang ideal. Dia mengakui kuota haji Indonesia kemungkinan kecil mendapatkan kuota sama seperti kondisi normal.
Yaqut menuturkan kuota haji yang ideal itu sangat ditunggu oleh calon jamaah haji (CJH) Indonesia. Pasalnya dengan tidak adanya pengiriman jamaah haji dua musim terakhir (2020 dan 2021) banyak CJH yang menunggu dan rindu ke Makkah.
’’Saya sampaikan bahwa mungkin kuota haji tahun ini belum normal karena pandemi. Namun saya harap Indonesia dapat alokasi ideal,’’ jelasnya. Dalam pertemuan itu Yaqut didampingi sejumlah pejabat. Diantaranya adalah Dubes RI untuk Saudi Abdul Azis, Konjen RI di Jeddah Eko Hartono, serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief.
Kepada rombongan pemerintah Indonesia, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah mengatakan mereka terus melakukan persiapan penyelenggaraan haji 2022. Apalagi tahun ini pemerintah saudi akan membuka kesempatan haji untuk jamaah dari luar negaranya.
Dalam kesempatan itu Menteri Tawfiq mengatakan saat ini jamaah umrah dari penjuru dunia semakin banyak. Termasuk dari Indonesia. Dia bersyukur pelaksanaan umrah di tengah pelonggaran protokol kesehatan di Saudi, tidak berdampak signifikan terhadap kasus Covid-19 di sana. Menurut dia pelaksanaan umrah sampai berjalan lancar.
Untuk urusan kuota haji, Menteri Tawfiq menjelaskan bukan keputusan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi saja. Tetapi melewati proses yang melibatkan sejumlah instansi lain di Kerajaan Arab Saudi. Dia mengakui bahwa kuota haji tidak akan sama dengan kondisi normal sebelum ada pandemi Covid-19.
’’Namun Arab Saudi tahun ini siap menerima jamaah haji dari luar negeri. Persiapan terus kami lakukan,’’ tuturnya. Tidak hanya pemerintah Indonesia yang menggelar pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Negara lain yang menggelar pertemuan ada dari Turki, Qatar, Malaysia, Ethiopia, Bangladesh, Mesir, Irak, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan lainnya.
Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi menyambut baik adanya kabar kesiapan dari Saudi untuk menerima kedatangan jamaah haji dari luar negara mereka. ’’Ini kabar baik bagi para calon jamaah dari Indonesia. Semoga Kemenag bisa segera mendapatkan kepastian kuota hajinya,’’ katanya.
Dadi menjelaskan besaran kuota haji 2022 ini berkaitan dengan kesiapan Arab Saudi selaku tuan rumah. Kemudian juga kesiapan pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim. Menurut dia pemerintah tetap harus realistis dengan kemampuan mengirim jamaah seberapa besar. Apalagi waktu yang tersedia hingga jadwal pemberangkatan haji semakin mepet.
’’Pemerintah Indonesia harus segera mengumumkan kepastian akan ada pengiriman jamaah haji. Sehingga calon jamaah bisa bersiap-siap,’’ tuturnya. Meskipun belum ada kepastian kuota, tidak ada salahnya untuk disampaikan ke jamaah. Sehingga jamaah ada waktu untuk mempersiapkan diri.
Yang kedua soal selisih harga ongkos haji harus disampaikan secara transparan. Dadi mengatakan sebelumnya Kemenag mengusulkan biaya haji dengan pertimbangan penerapan protokol kesehatan di Saudi. Tetapi dalam perkembangannya, protokol kesehatan di Saudi dihapus. Sehingga ada sejumlah komponen biaya haji yang dicoret.
’’Masukan berikutnya, seluruh pemangku kebijakan di Indonesia harus segera duduk bareng merespon keputusan Saudi itu,’’ tuturnya. Tidak hanya Kemenag saja, tetapi kementerian terkait lainnya. Sehingga pelaksanaan haji di masa pandemi nanti berjalan lancar.
Sementara itu di parlemen kemarin digelar pertemuan antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan Komisi VIII DPR. Dalam pertemuan itu BPKH meminta supaya DPR turut mendorong tidak ada kenaikan biaya haji tahun ini. Seperti diketahui rata-rata biaya haji 2020 lalu Rp 35,23 juta. Saat itu jamaah yang masuk porsi pemberangkatan 2020 sudah melunasi biaya hajinya. Sementara tahun ini Kemenag mengusulkan biaya haji yang dibayar jamaah Rp 42 jutaan/jamaah.
Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan penggunaan nilai manfaat dana haji untuk subsidi ongkos haji tahun ini diperkirakan Rp 19 triliun. ’’Dipakai untuk jamaah haji berangkat tahun ini, (asumsi) 100 persen kuota,’’ katanya. Anggito mengatakan untuk kepastian kuota haji 2022 menunggu keputusan resmi dari Saudi.
Dalam pertemuan itu Anggito mengatakan BPKH merekomendasikan kepada Kemenag supaya subsidi biaya haji ditetapkan 50 persen dari biaya riilnya. Tahun ini data dari Kemenag menyebutkan biaya riil penyelenggaraan haji sekitar Rp 80 juta.
Anggito lantas menjelaskan pada 2013 lalu subsidi biaya haji Rp 13,9 juta sedangkan biaya yang dibayar jamaah Rp 33,9 juta. Kemudian pada 2016 biaya haji yang dibayar jamaah Rp 34,6 juta. Sedangkan subsidinya Rp 25,4 juta. Lalu di 2019 biaya yang dibayar jamaah dengan subsidi hampir sama yaitu di kisaran Rp 35 juta.
Rekomendasi berikutnya pemerintah Indonesia bisa melobi Suadi supaya menghapus pajak-pajak terkait penyelenggaraan haji. Pertimbangannya adalah harga minyak dunia saat ini melonjak menjadi USD 100 per barel. Rekomendasi lainnya adalah adanya asuransi yang bisa mengcover kasus Covid-19 untuk jamaah Indonesia. (wan/jawapos)
