alexametrics
27.7 C
Jayapura
Wednesday, 18 May 2022

Jenderal Andika Keluarkan Surat Aparat Hukum Tak Bisa Asal Periksa Anggota TNI

RADARPAPUA.ID–Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerbitkan Surat Telegram (ST) Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum.

Dalam telegram tersebut, mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Polri dan Kejaksaan Agung tidak bisa sembarangan memanggil anggota TNI dalam penanganan kasus.

Menanggapi hal ini, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, pihaknya menghormati aturan internal di TNI tersebut. KPK mengharapkan, aturan tersebut tidak mengganggu proses penegakkan hukum.

“KPK menghormati aturan mengenai mekanisme dan prosedur di internal TNI dimaksud. Kami yakin, aturan tersebut tidak akan menghambat proses-proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh APH termasuk KPK,” kata Ali dalam keterangannya, Selasa (23/11).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai extra ordinary crime, KPK perlu mendapat dukungan, komitmen dan sinergi dari masyarakat. Karena melalui peran dan tugas fungsinya masing-masing sangat dibutuhkan.

Baca Juga :  Politisi NasDem Ahmad Syahroni: Tak Semua Korupsi Harus Berujung Hukuman Mati

Baik melalui pendekatan pencegahan, penindakan, maupun pendidikan untuk memupuk pribadi yang berintegritas dan antikorupsi. “KPK dan TNI punya semangat yang sama untuk mendukung pemberantasan korupsi,” tegas Ali.

Sebagaimana diketahui, terdapat empat poin yang diatur dalam Surat Telegram Panglima Nomor ST/1221/2021 ini. Pertama, pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

Kedua, pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan/Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

Ketiga, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum, kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum(Jawapos)

RADARPAPUA.ID–Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerbitkan Surat Telegram (ST) Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum.

Dalam telegram tersebut, mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Polri dan Kejaksaan Agung tidak bisa sembarangan memanggil anggota TNI dalam penanganan kasus.

Menanggapi hal ini, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, pihaknya menghormati aturan internal di TNI tersebut. KPK mengharapkan, aturan tersebut tidak mengganggu proses penegakkan hukum.

“KPK menghormati aturan mengenai mekanisme dan prosedur di internal TNI dimaksud. Kami yakin, aturan tersebut tidak akan menghambat proses-proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh APH termasuk KPK,” kata Ali dalam keterangannya, Selasa (23/11).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai extra ordinary crime, KPK perlu mendapat dukungan, komitmen dan sinergi dari masyarakat. Karena melalui peran dan tugas fungsinya masing-masing sangat dibutuhkan.

Baca Juga :  HALO KPK? MAKI Cium Bau Tak Sedap Soal Lelang Gorden DPR Senilai Rp43 Miliar

Baik melalui pendekatan pencegahan, penindakan, maupun pendidikan untuk memupuk pribadi yang berintegritas dan antikorupsi. “KPK dan TNI punya semangat yang sama untuk mendukung pemberantasan korupsi,” tegas Ali.

Sebagaimana diketahui, terdapat empat poin yang diatur dalam Surat Telegram Panglima Nomor ST/1221/2021 ini. Pertama, pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

Kedua, pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan/Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

Ketiga, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum, kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum(Jawapos)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/