alexametrics
27.7 C
Jayapura
Tuesday, 17 May 2022

Kepolisian Akan Lakukan Operasi Penyekatan saat Libur Nataru

RADARPAPUA— Persiapan pengetatan mobilitas menjelang akhir tahun terus dimatangkan. Meskipun sebelumnya pemerintah menyatakan tidak akan ada penyekatan, namun Polri mengkonfirmasi bahwa pihaknya tetap akan melakukan penyekatan.

Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, dalam rangka penerapan PPKM Level tiga terkait Nataru, maka pos penyekatan akan kembali dilakukan. Demi mengurangi mobilitas dan kerumunan masyarakat. “Sehingga mencegah laju pertumbuhan Covid 19,” ujarnya kemarin (22/11)

Saat ini pos penyekatan sedang dipersiapan dengan berbagai kebutuhannya. Dia menjelaskan, rapat terkait Nataru akan dilakukan minggu ini. “lokasi penyekatan belum ya,” ujarnya kemarin di Mabes Polri.

Yang pasti, Polri menghimbau agar masyarakat tidak mengadakan pertemuan tanpa prokes. Dia menuturkan, saat libur Natal dan Tahun baru, penerapan prokes ketat harus dilakukan. “Tidak boleh ada pertemuan tanpa prokes,” urainya.

Pernyataan Dedi ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyatakan tidak akan ada penyekatan. Namun sebagai gantinya, akan diketatkan kewajiban vaksin, serta skrining tes.

Tentang jenis tes yang diwajibkan, apakah RT-PCR ataupun Antigen, sebelumnya menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Jubir Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan bahwa jenis skrining tes nantinya tetap akan merujuk pada keputusan Satgas Covid-19. ”Seperti yang selama ini pun syarat perjalanan rujukannya adalah Surat Edaran (SE) Satgas,” jelas Adita.

Sejauh ini kata Adita, satgas beserta Kementerian dan Lembaga terkait termasuk Kemenhub sedang mendiskusikan hal ini. Disisi lain, Menkominfo Johnny G Plate berjanji aturan penerapan PPKM Level 3 pada periode Nataru ini disampaikan lebih awal dengan tujuan agar masyarakat dapat mulai mempersiapkan diri mengisi perayaan Natal dan Tahun Baru secara tertib.

”Syarat penerapan juga akan diatur secara detail, agar masyarakat tetap dapat beribadah, kenyamanannya terjaga. Sosialisasi terkait peraturan tersebut akan dilakukan secara masif melalui aneka kanal komunikasi, seperti televisi, media sosial, maupun penempatan tayangan informasi di tempat-tempat publik,” jelas Johnny.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa warga masyarakat akan mencuri start liburan sebelum periode pengetatan yang akan dimulai tanggal 24 Desember nanti. Mengenai hal ini, Epidemiolog Universitas Griffith Ausralia Dicky Budiman mengungkapkan pada dasarnya memang sulit membatasi orang tidak bepergian dalam even libur-libur besar apalagi yang sudah menjadi tradisi.

Faktor lain adalah akhir 2021 akan memasuki tahun ketiga Pandemi di Indonesia. ”Buka hanya masyarakat-nya yang sudah jenuh. Sektor-sektor di luar kesehatan sudah semakin terdampak,” kata Dicky.

Strategi yang dipilih kata Dicky harus mengakomodasi kepentingan pemulihan sektor di luar kesehatan. ”Adanya pengetatan pembatasan memang perlu dilakukan. Namun strategi yang dipilih selalu strategi kesehatan masyarakat yang sifatnya konsisten. Sebelum, selama, maupun setelah libur besar,” jelasnya.

Strategi dasar meliputi penguatan deteksi dini, skrining dengan rapid tes antigen akan sangat membantu selain adanya lebih membatasi pergerakan orang-orang yang belum divaksinasi atau yang belum memiliki imunitas yang penuh. Termasuk mengurangi atau membatasi jumlah kapasitas tempat-tempat umum.

Baca Juga :  BIKIN GERAM! Pendeta Saifuddin Ibrahim Ternyata Buru-buru ke Amerika saat...

Komunikasi dan literasi resiko kata Dicky juga tidak kalah penting. Jangan sampai menjelang keramaian dan pengetatan, disampaikan berita-berita buruk. Kemudian saat melandai, dirilis berita baik baik saja.

”Komunikasi resiko itu menyampaikan berita baik apa adanya berita buruk apa adanya. Sehingga terbangun persepsi resiko. Terbangun kewaspadaan termasuk juga tidak terlepas dari menejemen resiko,” katanya.

Pelarangan kata Dicky memang perlu, namun masyarakat harus diberikan opsi. Harus ada opsi bagi masyrakat yang memang tidak bisa bepergian di luar kota untuk melakukan rekreasi atau relaksasi yang minim resiko atau aman. Hal ini yang harus difasilitasi oleh pemerintah daerah. ”Misalnya memberikan data daerah makan di sini aman. Kemudian sebaliknya, beri daftar yang mana yang beresiko. Misalnya karaoke,” jelasnya.

Bahkan kata Dicky jika memungkinkan pemerintah memberikan insentif. ”Misalnya di daerah Bandung Raya, warga NIK Bandung bisa menginap hotel seluruh di bandung raya dengan diskon. Pemerintah berikan subsidi. Ini jadi insentif,” katanya.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan bahwa pelaku industri hotel tak berharap banyak okupansi bisa meningkat di momen liburan Natal dan Tahun Baru tahun ini.

”Kita lihat dulu seperti apa nanti penerapan PPKM Level 3 yang dimaksud pemerintah. Jika PPKM Level 3 itu akan membatasi pergerakan, tentu perhotelan dan pariwisata akan terdampak,” ujar Maulana, saat dihubungi, kemarin (22/11).

Menurut Maulana, pertumbuhan okupansi perhotelan sempat membaik sejak level PPKM berangsur turun dan kasus Covid-19 melandai. Kunci utama yang membuat pergerakan wisata meningkat, lanjut Maulana, adalah biaya perjalanan yang menurun sejak aturan wajib PCR dihapuskan. ”Artinya ketika PCR tidak menjadi mandatory, biaya perjalanan akan turun,” tambahnya.

Maulana menegaskan bahwa jika pada penerapan PPKM Level 3 di momen liburan Nataru tahun ini akan menambah travel cost calon wisatawan, maka penurunan tingkat pergerakan akan terjadi. ”Seperti tahun 2020 lalu. Tahun lalu di liburan akhir tahun diberlakukan wajib PCR. Akhirnya okupansi drop karena PCR test ini masih relatif mahal,” urainya.

Mengenai travel plan atau reservasi yang dilakukan masyarakat menghadapi liburan Nataru, dari laporan anggota-anggota PHRI di daerah wisata termasuk Bali, memang terdapat sejumlah peningkatan pemesanan sebelum pemerintah mengumumkan kebijakan. Namun menurut Maulana, reservasi tersebut masih bias dan tidak bisa dijadikan patokan atau prediksi kondisi riil ke depan. ”Pertama, masyarakat dengan kondisi yang seperti ini lebih banyak yang memilih untuk melakukan last minute booking. Kedua, regulasi pemerintah yang berubah-ubah masih akan menimbulkan resiko pembatalan,” pungkasnya.(jawapos)

RADARPAPUA— Persiapan pengetatan mobilitas menjelang akhir tahun terus dimatangkan. Meskipun sebelumnya pemerintah menyatakan tidak akan ada penyekatan, namun Polri mengkonfirmasi bahwa pihaknya tetap akan melakukan penyekatan.

Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, dalam rangka penerapan PPKM Level tiga terkait Nataru, maka pos penyekatan akan kembali dilakukan. Demi mengurangi mobilitas dan kerumunan masyarakat. “Sehingga mencegah laju pertumbuhan Covid 19,” ujarnya kemarin (22/11)

Saat ini pos penyekatan sedang dipersiapan dengan berbagai kebutuhannya. Dia menjelaskan, rapat terkait Nataru akan dilakukan minggu ini. “lokasi penyekatan belum ya,” ujarnya kemarin di Mabes Polri.

Yang pasti, Polri menghimbau agar masyarakat tidak mengadakan pertemuan tanpa prokes. Dia menuturkan, saat libur Natal dan Tahun baru, penerapan prokes ketat harus dilakukan. “Tidak boleh ada pertemuan tanpa prokes,” urainya.

Pernyataan Dedi ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyatakan tidak akan ada penyekatan. Namun sebagai gantinya, akan diketatkan kewajiban vaksin, serta skrining tes.

Tentang jenis tes yang diwajibkan, apakah RT-PCR ataupun Antigen, sebelumnya menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Jubir Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan bahwa jenis skrining tes nantinya tetap akan merujuk pada keputusan Satgas Covid-19. ”Seperti yang selama ini pun syarat perjalanan rujukannya adalah Surat Edaran (SE) Satgas,” jelas Adita.

Sejauh ini kata Adita, satgas beserta Kementerian dan Lembaga terkait termasuk Kemenhub sedang mendiskusikan hal ini. Disisi lain, Menkominfo Johnny G Plate berjanji aturan penerapan PPKM Level 3 pada periode Nataru ini disampaikan lebih awal dengan tujuan agar masyarakat dapat mulai mempersiapkan diri mengisi perayaan Natal dan Tahun Baru secara tertib.

”Syarat penerapan juga akan diatur secara detail, agar masyarakat tetap dapat beribadah, kenyamanannya terjaga. Sosialisasi terkait peraturan tersebut akan dilakukan secara masif melalui aneka kanal komunikasi, seperti televisi, media sosial, maupun penempatan tayangan informasi di tempat-tempat publik,” jelas Johnny.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa warga masyarakat akan mencuri start liburan sebelum periode pengetatan yang akan dimulai tanggal 24 Desember nanti. Mengenai hal ini, Epidemiolog Universitas Griffith Ausralia Dicky Budiman mengungkapkan pada dasarnya memang sulit membatasi orang tidak bepergian dalam even libur-libur besar apalagi yang sudah menjadi tradisi.

Faktor lain adalah akhir 2021 akan memasuki tahun ketiga Pandemi di Indonesia. ”Buka hanya masyarakat-nya yang sudah jenuh. Sektor-sektor di luar kesehatan sudah semakin terdampak,” kata Dicky.

Strategi yang dipilih kata Dicky harus mengakomodasi kepentingan pemulihan sektor di luar kesehatan. ”Adanya pengetatan pembatasan memang perlu dilakukan. Namun strategi yang dipilih selalu strategi kesehatan masyarakat yang sifatnya konsisten. Sebelum, selama, maupun setelah libur besar,” jelasnya.

Strategi dasar meliputi penguatan deteksi dini, skrining dengan rapid tes antigen akan sangat membantu selain adanya lebih membatasi pergerakan orang-orang yang belum divaksinasi atau yang belum memiliki imunitas yang penuh. Termasuk mengurangi atau membatasi jumlah kapasitas tempat-tempat umum.

Baca Juga :  Dua Jenderal Diduga Intervensi Kasus, Perempuan Ini Lapor DPR RI, Polda...

Komunikasi dan literasi resiko kata Dicky juga tidak kalah penting. Jangan sampai menjelang keramaian dan pengetatan, disampaikan berita-berita buruk. Kemudian saat melandai, dirilis berita baik baik saja.

”Komunikasi resiko itu menyampaikan berita baik apa adanya berita buruk apa adanya. Sehingga terbangun persepsi resiko. Terbangun kewaspadaan termasuk juga tidak terlepas dari menejemen resiko,” katanya.

Pelarangan kata Dicky memang perlu, namun masyarakat harus diberikan opsi. Harus ada opsi bagi masyrakat yang memang tidak bisa bepergian di luar kota untuk melakukan rekreasi atau relaksasi yang minim resiko atau aman. Hal ini yang harus difasilitasi oleh pemerintah daerah. ”Misalnya memberikan data daerah makan di sini aman. Kemudian sebaliknya, beri daftar yang mana yang beresiko. Misalnya karaoke,” jelasnya.

Bahkan kata Dicky jika memungkinkan pemerintah memberikan insentif. ”Misalnya di daerah Bandung Raya, warga NIK Bandung bisa menginap hotel seluruh di bandung raya dengan diskon. Pemerintah berikan subsidi. Ini jadi insentif,” katanya.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan bahwa pelaku industri hotel tak berharap banyak okupansi bisa meningkat di momen liburan Natal dan Tahun Baru tahun ini.

”Kita lihat dulu seperti apa nanti penerapan PPKM Level 3 yang dimaksud pemerintah. Jika PPKM Level 3 itu akan membatasi pergerakan, tentu perhotelan dan pariwisata akan terdampak,” ujar Maulana, saat dihubungi, kemarin (22/11).

Menurut Maulana, pertumbuhan okupansi perhotelan sempat membaik sejak level PPKM berangsur turun dan kasus Covid-19 melandai. Kunci utama yang membuat pergerakan wisata meningkat, lanjut Maulana, adalah biaya perjalanan yang menurun sejak aturan wajib PCR dihapuskan. ”Artinya ketika PCR tidak menjadi mandatory, biaya perjalanan akan turun,” tambahnya.

Maulana menegaskan bahwa jika pada penerapan PPKM Level 3 di momen liburan Nataru tahun ini akan menambah travel cost calon wisatawan, maka penurunan tingkat pergerakan akan terjadi. ”Seperti tahun 2020 lalu. Tahun lalu di liburan akhir tahun diberlakukan wajib PCR. Akhirnya okupansi drop karena PCR test ini masih relatif mahal,” urainya.

Mengenai travel plan atau reservasi yang dilakukan masyarakat menghadapi liburan Nataru, dari laporan anggota-anggota PHRI di daerah wisata termasuk Bali, memang terdapat sejumlah peningkatan pemesanan sebelum pemerintah mengumumkan kebijakan. Namun menurut Maulana, reservasi tersebut masih bias dan tidak bisa dijadikan patokan atau prediksi kondisi riil ke depan. ”Pertama, masyarakat dengan kondisi yang seperti ini lebih banyak yang memilih untuk melakukan last minute booking. Kedua, regulasi pemerintah yang berubah-ubah masih akan menimbulkan resiko pembatalan,” pungkasnya.(jawapos)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/