Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengadaan Alutsista di Kemenhan Dalam Penyidikan KPK

A
Penulis: Administrator❯
Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
RADARPAPUA.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan material pembangunan kapal angkut Tank-1 dan Tank-2 TNI AL di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI tahun 2012-2018. KPK menduga, terdapat unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan alutsista tersebut. “Dari hasil penyelidikan yang selanjutnya menemukan adanya peristiswa pidana dan bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan material pembangunan kapal angkut Tank-1 dan Tank-2 TNI AL di Kemenhan RI tahun 2012-2018,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (19/1). Dalam penyidikan tersebut, kata Ali, KPK telah menetapkan tersangka. Meski demikian, Ali masih enggan membeberkan siapa saja tersangka dan masih berfokus mengumpulkan alat bukti. “KPK akan secara resmi mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka, konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan setelah progres pengumpulan alat bukti yang dilakukan Tim Penyidik kami anggap cukup,” tegas Ali. Oleh karena itu, Ali berharap berbagai pihak yang akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus pengadaan material pembangunan kapal angkut Tank itu, untuk kooperatif. Hal ini penting, dalam rangka mengungkap perkara tersebut. “Kami mempersilakan masyarakat untuk mengawasi dan mengawal penyidikan perkara ini dan kami pastikan seluruh proses penyidikannya berjalan sesuai mekanisme aturan hukum,” pungkasnya. (Jawapos)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Nilainya Triliunan, KPK Dalami Dugaan Dana Operasional Gubernur Papua Fiktif

Nilainya Triliunan, KPK Dalami Dugaan Dana Operasional Gubernur Papua Fiktif

Kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.

Kendaraan Dinas Masih Dikuasai Pihak Tak Berhak, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan KPK

Kendaraan Dinas Masih Dikuasai Pihak Tak Berhak, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan KPK

Sejumlah kendaraan tersebut diketahui masih dikuasai mantan pejabat maupun pegawai yang telah berpindah tugas.

Ratusan Kendaraan Dinas Pemprov Papua Bermasalah, KPK Ungkap Nilainya Capai Rp34,4 Miliar

Ratusan Kendaraan Dinas Pemprov Papua Bermasalah, KPK Ungkap Nilainya Capai Rp34,4 Miliar

KPK Ungkap 300 Kendaraan Dinas Pemprov Papua Bermasalah, Nilainya Capai Rp34,4 Miliar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer