
RADARPAPUA - Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso menegaskan bahwa saat ini ekspor pasir laut tetap dilarang.
"Sampai sekarang masih dilarang sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang berlaku, kalau Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut itu artinya boleh kalau kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tetapi aturan teknis belum ada," ujar Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis.
Dia menyatakan bahwa belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai peraturan ekspor pasir laut yang diatur dalam Permendag.
Meskipun tim kajian yang dibentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai tim penilai telah terbentuk serta memperbolehkan pengerukan pasir laut di titik tertentu, ekspor tetap belum dapat dilakukan karena aturan ekspor Kemendag belum mengalami perubahan.
"Ya tidak boleh (ekspor), Permendag harus diubah dulu, sebelum diubah tetap tidak boleh ekspor," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang ditandatangani pada 15 Mei 2023.
Dalam PP ini diatur mengenai kegiatan pemanfaatan hasil sedimentasi laut seperti pengangkutan, penempatan, penggunaan, penjualan, dan ekspor sedimen laut atau pasir laut.
Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir, sementara pengerukan pasir laut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Saya berpikirnya bukan ekspor (yang utama). Saya berpikirnya mengelola sedimentasi supaya reklamasi-reklamasi yang ada di dalam negeri jangan menggunakan selain sedimentasi," ujar Trenggono.
Menurutnya, penting untuk mengelola pengerukan pasir laut di dalam negeri yang saat ini belum diatur oleh pemerintah.
Hal ini juga merupakan langkah yang lebih penting agar tidak ada lagi pengambilan pasir laut secara ilegal dan masif, termasuk pengambilan pasir dari pulau. (Antara)
