alexametrics
31.7 C
Jayapura
Friday, 20 May 2022

Buntut Protes Brigjen Tumilaar ke Kapolri, Panglima TNI Teken Surat

RADARPAPUA.ID–Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, menerbitkan Surat Telegram (ST) Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum.

Penerbitan surat tersebut, diduga sebagai salah satu evaluasi dari TNI. Pasalnya, beberapa waktu lalu eks Irdam Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilaar, sempat bikin heboh tanah air. Dirinya menyurat ke Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, protes terkait pemanggilan salah satu Babinsa jajaran Kodam XIII/Merdeka, oleh penyidik Satreskrim Polresta Manado. Karena Junior menilai, pemanggilan tersebut tidak sesuai prosedur.

Kembali ke pembahasan Surat Telegram Panglima TNI. Dalam telegram tersebut, mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Polri dan Kejaksaan Agung tidak bisa sembarangan memanggil anggota TNI dalam penanganan kasus.

Sebagaimana diketahui, terdapat empat poin yang diatur dalam Surat Telegram Panglima Nomor ST/1221/2021 ini. Pertama, pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

Kedua, pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan/Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

Ketiga, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum, kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

Baca Juga :  Ini Respon Panglima Andika Perkasa soal Polwan Polda Dipukul Prajurit TNI

Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum.

Menanggapi hal ini, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, pihaknya menghormati aturan internal di TNI tersebut. KPK mengharapkan, aturan tersebut tidak mengganggu proses penegakkan hukum.

“KPK menghormati aturan mengenai mekanisme dan prosedur di internal TNI dimaksud. Kami yakin, aturan tersebut tidak akan menghambat proses-proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh APH termasuk KPK,” kata Ali dalam keterangannya, Selasa (23/11).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai extra ordinary crime, KPK perlu mendapat dukungan, komitmen dan sinergi dari masyarakat. Karena melalui peran dan tugas fungsinya masing-masing sangat dibutuhkan.

Baik melalui pendekatan pencegahan, penindakan, maupun pendidikan untuk memupuk pribadi yang berintegritas dan antikorupsi. “KPK dan TNI punya semangat yang sama untuk mendukung pemberantasan korupsi,” tegas Ali.(jawapos/gnr)

RADARPAPUA.ID–Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, menerbitkan Surat Telegram (ST) Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum.

Penerbitan surat tersebut, diduga sebagai salah satu evaluasi dari TNI. Pasalnya, beberapa waktu lalu eks Irdam Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilaar, sempat bikin heboh tanah air. Dirinya menyurat ke Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, protes terkait pemanggilan salah satu Babinsa jajaran Kodam XIII/Merdeka, oleh penyidik Satreskrim Polresta Manado. Karena Junior menilai, pemanggilan tersebut tidak sesuai prosedur.

Kembali ke pembahasan Surat Telegram Panglima TNI. Dalam telegram tersebut, mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Polri dan Kejaksaan Agung tidak bisa sembarangan memanggil anggota TNI dalam penanganan kasus.

Sebagaimana diketahui, terdapat empat poin yang diatur dalam Surat Telegram Panglima Nomor ST/1221/2021 ini. Pertama, pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

Kedua, pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan/Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

Ketiga, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum, kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

Baca Juga :  Masa Tugas Jenderal Andika Tinggal Setahun, PR Ini Menanti

Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum.

Menanggapi hal ini, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, pihaknya menghormati aturan internal di TNI tersebut. KPK mengharapkan, aturan tersebut tidak mengganggu proses penegakkan hukum.

“KPK menghormati aturan mengenai mekanisme dan prosedur di internal TNI dimaksud. Kami yakin, aturan tersebut tidak akan menghambat proses-proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh APH termasuk KPK,” kata Ali dalam keterangannya, Selasa (23/11).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai extra ordinary crime, KPK perlu mendapat dukungan, komitmen dan sinergi dari masyarakat. Karena melalui peran dan tugas fungsinya masing-masing sangat dibutuhkan.

Baik melalui pendekatan pencegahan, penindakan, maupun pendidikan untuk memupuk pribadi yang berintegritas dan antikorupsi. “KPK dan TNI punya semangat yang sama untuk mendukung pemberantasan korupsi,” tegas Ali.(jawapos/gnr)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/