alexametrics
22.7 C
Jayapura
Tuesday, 28 June 2022

Prajurit TNI Ditunjuk Pj Bupati, Politisi PAN:Tidak Boleh, Masih Banyak Pejabat

RADARPAPUA.ID–Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan alasan pemerintah atas penunjukan Brigjen Chandra As’aduddin sebagai penjabat (Pj) Bupati Seram Barat. Dia menilai, prajurit TNI dan anggota Polri aktif tidak boleh menjadi penjabat kepala daerah.

Menurut Guspardi, kasus ini lain halnya jika penjabat kepala daerah diisi oleh purnawirawan. Ia menambahkan, seharusnya pemerintah mempertimbangkan putusan MK soal siapa saja yang bisa menjadi penjabat kepala daerah.

“Yang jelas, TNI dan anggota Polri aktif memang tidak boleh, Purnawirawan yang boleh menjabat,” kata Guspardi kepada wartawan, Kamis (26/5).

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur bahwa penjabat Bupati/Wali Kota hanya dapat berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Sementara itu, jabatan Kabinda yang diemban Brigjen Andi Chandra, bukan merupakan JPT Pratama sebagaimana disyaratkan oleh UU Pilkada.

Hal ini juga bertentangan dengan UU No 34 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

Legislator asal Sumatera Barat itu menerangkan, Keputusan MK juga tegas melarang anggota TNI/Polri aktif ditunjuk sebagai Pj kepala daerah, kecuali terlebih dahulu bermutasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pemerintah semestinya segera membuat aturan turunan dan teknis secara tertulis menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), supaya tidak mengalami problem seperti ini,” tegas Guspardi.

Dia menyebut, hadirnya regulasi teknis yang detail menjadi penting demi meminimalkan persepsi negatif di masyarakat terhadap penunjukan Pj kepala daerah. Hal ini penting untuk memastikan pengisian kekosongan jabatan benar-benar dilakukan sesuai aturan, akuntabel dan transparan.

Sehingga tidak akan ada lagi persepsi di masyarakat bahwa penunjukan Pj kepala daerah hanyalah ajang politik bagi Pemerintah, apalagi menyeret kembali TNI berpolitik praktis dan lari amanat reformasi. Padahal, salah satu amanat reformasi menekankan agar dwi fungsi TNI/Polri di hapuskan.

Hal ini demi menjaga agar institusi TNI tetap profesional, tidak terikat pada kepentingan politik, dan penghormatan atas supremasi sipil. “Masih banyak pejabat pratama untuk Bupati, Wali kota dari kalangan sipil yang bisa ditunjuk pemerintah sebagai Pj kepala daerah, itu yang harus dikedepankan,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara (Kabinda) Sulawesi Tengah, Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat (PJ) Bupati Seram Bagian Barat, Maluku.

Penunjukan Andi Chandra As’aduddin yang merupakan pejabat militer berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut, tertuang dalam petikan keputusan Mendagri Nomor 131.81-1164 tahun 2022 tentang Pengangkatan PJ Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku yang ditetapkan di Jakarta pada 12 Mei 2022 lalu.(Jawapos)

RADARPAPUA.ID–Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan alasan pemerintah atas penunjukan Brigjen Chandra As’aduddin sebagai penjabat (Pj) Bupati Seram Barat. Dia menilai, prajurit TNI dan anggota Polri aktif tidak boleh menjadi penjabat kepala daerah.

Menurut Guspardi, kasus ini lain halnya jika penjabat kepala daerah diisi oleh purnawirawan. Ia menambahkan, seharusnya pemerintah mempertimbangkan putusan MK soal siapa saja yang bisa menjadi penjabat kepala daerah.

“Yang jelas, TNI dan anggota Polri aktif memang tidak boleh, Purnawirawan yang boleh menjabat,” kata Guspardi kepada wartawan, Kamis (26/5).

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur bahwa penjabat Bupati/Wali Kota hanya dapat berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Sementara itu, jabatan Kabinda yang diemban Brigjen Andi Chandra, bukan merupakan JPT Pratama sebagaimana disyaratkan oleh UU Pilkada.

Hal ini juga bertentangan dengan UU No 34 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

Legislator asal Sumatera Barat itu menerangkan, Keputusan MK juga tegas melarang anggota TNI/Polri aktif ditunjuk sebagai Pj kepala daerah, kecuali terlebih dahulu bermutasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pemerintah semestinya segera membuat aturan turunan dan teknis secara tertulis menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), supaya tidak mengalami problem seperti ini,” tegas Guspardi.

Dia menyebut, hadirnya regulasi teknis yang detail menjadi penting demi meminimalkan persepsi negatif di masyarakat terhadap penunjukan Pj kepala daerah. Hal ini penting untuk memastikan pengisian kekosongan jabatan benar-benar dilakukan sesuai aturan, akuntabel dan transparan.

Sehingga tidak akan ada lagi persepsi di masyarakat bahwa penunjukan Pj kepala daerah hanyalah ajang politik bagi Pemerintah, apalagi menyeret kembali TNI berpolitik praktis dan lari amanat reformasi. Padahal, salah satu amanat reformasi menekankan agar dwi fungsi TNI/Polri di hapuskan.

Hal ini demi menjaga agar institusi TNI tetap profesional, tidak terikat pada kepentingan politik, dan penghormatan atas supremasi sipil. “Masih banyak pejabat pratama untuk Bupati, Wali kota dari kalangan sipil yang bisa ditunjuk pemerintah sebagai Pj kepala daerah, itu yang harus dikedepankan,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara (Kabinda) Sulawesi Tengah, Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat (PJ) Bupati Seram Bagian Barat, Maluku.

Penunjukan Andi Chandra As’aduddin yang merupakan pejabat militer berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut, tertuang dalam petikan keputusan Mendagri Nomor 131.81-1164 tahun 2022 tentang Pengangkatan PJ Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku yang ditetapkan di Jakarta pada 12 Mei 2022 lalu.(Jawapos)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/