alexametrics
25.7 C
Jayapura
Monday, 8 August 2022

Kasus Holywings, Hotman Paris Sudah Minta Maaf, MUI: Proses Hukum Lanjut, Untuk Pembelajaran

RADARPAPUA.ID–Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis menyatakan, proses hukum terhadap Holywings harus terus berlanjut.

Meski salah satu pemegang saham Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf. Hal ini terkait promo minuman keras bagi nama Muhamad dan Maria.

“Berkenaan dengan penegakan hukum kami setuju ini terus diproses untuk pembelajaran,” kata Cholil Nafis dalam keterangannya, Senin (27/6).

Cholil Nafis mendorong proses hukum dalam kasus ini tetap berjalan. Dia berharap, penegakan hukum dilakukan secara adil untuk menjadikan pembelajaran.

Baca Juga: UDAH YAH! Hotman Paris Minta Maaf, Harap Kasus Holywings Diselesaikan Lewat Proses Hukum

“Saya sepakat ini proses hukum terus berjalan hingga ke ranah pengadilan, mudah-mudahan berjalan lancar menemukan keadilan dan seadil-adilnya,” ucap Cholil Nafis.

Rais Suriah PBNU ini menyarankan agar Holywings tidak melakukan hal serupa. Sebab, peristiwa itu telah membuat kegaduhan di tengah publik.

“Sebagai pribadi saya memaafkan karena pasti setiap orang melakukan kesalahan, dan sebagai orang yang berbuat kesalahan adalah yang memperbaiki, bertaubat dan juga meminta maaf, tentu orang Islam akan memaafkan karena kita adalah orang baik,” tegas Cholil Nafis.

Sebelumnya, aparat kepolisian telah menetapkan enam staf Holywings sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Bahkan, polisi telah memasang garis polisi di kantor pusat Holywings, BSD, Tangerang Selatan.

Adapun keenam orang tersangka tersebut yakni, pria berinisial EJD, 27, selaku creative director Holywings; perempuan berinisial NDP ,36, selaku head team promotion; pria berinisial DAD, 27, pembuat desain virtual; perempuan berinisial EA, 22, tim admin media sosial; perempuan berinisial AAB, 25, selaku socmed officer dan perempuan berinisial AAM, 25, selaku admin tim promo.

Mereka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 UU RI No 1 Tahun 1946 dan juga Pasal 156 atau Pasal 156 a KUHP. Kemudian Pasal 28 Ayat 2 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE.(Jawapos)

RADARPAPUA.ID–Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis menyatakan, proses hukum terhadap Holywings harus terus berlanjut.

Meski salah satu pemegang saham Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf. Hal ini terkait promo minuman keras bagi nama Muhamad dan Maria.

“Berkenaan dengan penegakan hukum kami setuju ini terus diproses untuk pembelajaran,” kata Cholil Nafis dalam keterangannya, Senin (27/6).

Cholil Nafis mendorong proses hukum dalam kasus ini tetap berjalan. Dia berharap, penegakan hukum dilakukan secara adil untuk menjadikan pembelajaran.

Baca Juga: UDAH YAH! Hotman Paris Minta Maaf, Harap Kasus Holywings Diselesaikan Lewat Proses Hukum

“Saya sepakat ini proses hukum terus berjalan hingga ke ranah pengadilan, mudah-mudahan berjalan lancar menemukan keadilan dan seadil-adilnya,” ucap Cholil Nafis.

Rais Suriah PBNU ini menyarankan agar Holywings tidak melakukan hal serupa. Sebab, peristiwa itu telah membuat kegaduhan di tengah publik.

“Sebagai pribadi saya memaafkan karena pasti setiap orang melakukan kesalahan, dan sebagai orang yang berbuat kesalahan adalah yang memperbaiki, bertaubat dan juga meminta maaf, tentu orang Islam akan memaafkan karena kita adalah orang baik,” tegas Cholil Nafis.

Sebelumnya, aparat kepolisian telah menetapkan enam staf Holywings sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Bahkan, polisi telah memasang garis polisi di kantor pusat Holywings, BSD, Tangerang Selatan.

Adapun keenam orang tersangka tersebut yakni, pria berinisial EJD, 27, selaku creative director Holywings; perempuan berinisial NDP ,36, selaku head team promotion; pria berinisial DAD, 27, pembuat desain virtual; perempuan berinisial EA, 22, tim admin media sosial; perempuan berinisial AAB, 25, selaku socmed officer dan perempuan berinisial AAM, 25, selaku admin tim promo.

Mereka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 UU RI No 1 Tahun 1946 dan juga Pasal 156 atau Pasal 156 a KUHP. Kemudian Pasal 28 Ayat 2 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE.(Jawapos)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/