RADARPAPUA.ID–Penjualan 49 persen saham Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara disoroti Partai Demokrat.
Dilansir dari Fajar.co.id, Kepala Biro Perhubungan DPP Partai Demokrat, Abdullah Rasyid mengaku heran beberapa bandara yang dibangun di era Presiden Jokow Widodo justru mangkak hingga sepi penumpang.
Dua bandara itu adalah Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat dan Bandara Jenderal Besar (JB) Soedirman Purbalingga, Jawa Tengah.
Bahkan, akibat minimnya peminat, layanan penerbangan di kedua bandara tersebut pun akhirnya disetop. Kini justru bandara yang selalu ramai seperti Bandara Kualanamu dijual ke pihak asing. Bahkan pengelolaannya diserahkan ke asing.
“Bandara yang dibangun @jokowi mangkrak, lah kok Bandara yg rame mau dijual. Kita ini bangsa apa?,” kata Abdullah Rasyid di akun Twitternya @Rasy_Abdullah, Jumat (26/11/2021).
Sebelumnya, Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Demokrat Yan Harahap menilai penjualan saham salah satu objek vital milik negara senilai Rp85,6 triliun itu menjadi indikasi keuangan negara dalam kondisi yang tidak baik.
RADARPAPUA.ID–Penjualan 49 persen saham Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara disoroti Partai Demokrat.
Dilansir dari Fajar.co.id, Kepala Biro Perhubungan DPP Partai Demokrat, Abdullah Rasyid mengaku heran beberapa bandara yang dibangun di era Presiden Jokow Widodo justru mangkak hingga sepi penumpang.
Dua bandara itu adalah Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat dan Bandara Jenderal Besar (JB) Soedirman Purbalingga, Jawa Tengah.
Bahkan, akibat minimnya peminat, layanan penerbangan di kedua bandara tersebut pun akhirnya disetop. Kini justru bandara yang selalu ramai seperti Bandara Kualanamu dijual ke pihak asing. Bahkan pengelolaannya diserahkan ke asing.
“Bandara yang dibangun @jokowi mangkrak, lah kok Bandara yg rame mau dijual. Kita ini bangsa apa?,” kata Abdullah Rasyid di akun Twitternya @Rasy_Abdullah, Jumat (26/11/2021).
Sebelumnya, Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Demokrat Yan Harahap menilai penjualan saham salah satu objek vital milik negara senilai Rp85,6 triliun itu menjadi indikasi keuangan negara dalam kondisi yang tidak baik.
