alexametrics
25.7 C
Jayapura
Monday, 8 August 2022

Sorot Gonta-Ganti Kebijakan Pemerintah, DPR Tolak Wacana Beli Minyak Goreng Pakai Pedulilindungi 

RADARPAPUA.ID- Komisi VII DPR RI menolak rencana pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi Pedulilindungi untuk pembelian minyak goreng (migor). Sebab, akar masalah migor ada pada sisi produksi dan distribusi, bukan karena adanya lonjakan konsumsi.

Anggota komisi VII DPR Mulyanto menyoroti, pemerintah kerap bergonta-ganti kebijakan terkait tata-niaga migor curah. Kebijakan trial by erro alias coba-coba itu tidak akan menyelesaikan masalah. ”Misalnya, kebijakan penggunaan aplikasi Pedulilindungi untuk pembeli migor curah. Kebijakan itu tidak tepat. Kami tegas menolak,” kata Mulyanto, kemarin (28/6).

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu minta pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah migor. Ia menilai ide penggunaan aplikasi Pedulilindungi akan menyulitkan masyarakat kecil.

Mulyanto menegaskan, pengguna migor curah notabene adalah rakyat kecil dan usaha mikro dan kecil (UKM). Mereka ada yang tidak akrab dengan teknologi smart phone. Bila itu dipaksakan maka akan menyulitkan mereka. ”Hari gini, pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat,” urainya.

Menurut Mulyanto, kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET). Persoalan itu yang terkesan lambat dilakukan Pemerintah.

Terpisah, Deddy Yevri Sitorus, anggota Komisi VI DPR RI meminta Kemenko Marves serta Kemendag mempertimbangkan kembali ide distribusi minyak goreng (migor) menggunakan aplikasi Pedulilindungi dan NIK. Menurutnya, cara tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merepotkan masyarakat serta berpotensi menyebabkan penyimpangan.

Deddy mengatakan, Kemendag harus menjelaskan dan mensosialisasikan terlebih dahulu siapa saja yang berhak membeli migor curah. Jika tidak, maka akan berpotensi menyebabkan kerumunan masyarakat yang kecewa karena tidak bisa mendapatkan migor.

Menurut politikus PDIP itu, cara terbaik adalah dengan membuat rantai distribusi yang benar dan memastikan pasokan lancar, sesuai kebutuhan di setiap daerah. Saat ini pasokan sudah melimpah dan bahkan pabrik kelapa sawit sudah tidak mampu menampung produksi. “Tanpa tata kelola rantai pasok yang baik dan mekanisme distribusi yang benar, persoalan minyak goreng tidak akan pernah terselesaikan secara fundamental dan merugikan semua,” tegasnya.(lum/bay/jawapos)

RADARPAPUA.ID- Komisi VII DPR RI menolak rencana pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi Pedulilindungi untuk pembelian minyak goreng (migor). Sebab, akar masalah migor ada pada sisi produksi dan distribusi, bukan karena adanya lonjakan konsumsi.

Anggota komisi VII DPR Mulyanto menyoroti, pemerintah kerap bergonta-ganti kebijakan terkait tata-niaga migor curah. Kebijakan trial by erro alias coba-coba itu tidak akan menyelesaikan masalah. ”Misalnya, kebijakan penggunaan aplikasi Pedulilindungi untuk pembeli migor curah. Kebijakan itu tidak tepat. Kami tegas menolak,” kata Mulyanto, kemarin (28/6).

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu minta pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah migor. Ia menilai ide penggunaan aplikasi Pedulilindungi akan menyulitkan masyarakat kecil.

Mulyanto menegaskan, pengguna migor curah notabene adalah rakyat kecil dan usaha mikro dan kecil (UKM). Mereka ada yang tidak akrab dengan teknologi smart phone. Bila itu dipaksakan maka akan menyulitkan mereka. ”Hari gini, pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat,” urainya.

Menurut Mulyanto, kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET). Persoalan itu yang terkesan lambat dilakukan Pemerintah.

Terpisah, Deddy Yevri Sitorus, anggota Komisi VI DPR RI meminta Kemenko Marves serta Kemendag mempertimbangkan kembali ide distribusi minyak goreng (migor) menggunakan aplikasi Pedulilindungi dan NIK. Menurutnya, cara tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merepotkan masyarakat serta berpotensi menyebabkan penyimpangan.

Deddy mengatakan, Kemendag harus menjelaskan dan mensosialisasikan terlebih dahulu siapa saja yang berhak membeli migor curah. Jika tidak, maka akan berpotensi menyebabkan kerumunan masyarakat yang kecewa karena tidak bisa mendapatkan migor.

Menurut politikus PDIP itu, cara terbaik adalah dengan membuat rantai distribusi yang benar dan memastikan pasokan lancar, sesuai kebutuhan di setiap daerah. Saat ini pasokan sudah melimpah dan bahkan pabrik kelapa sawit sudah tidak mampu menampung produksi. “Tanpa tata kelola rantai pasok yang baik dan mekanisme distribusi yang benar, persoalan minyak goreng tidak akan pernah terselesaikan secara fundamental dan merugikan semua,” tegasnya.(lum/bay/jawapos)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/