alexametrics
25.7 C
Jayapura
Saturday, 21 May 2022

Usai Diperiksa Polda Metro Jaya, Musni Umar: Saya Profesor Tidak Dicatat Negara

RADARPAPUA.ID – Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar membantah gelar profesor yang dimilikinya adalah gelar palsu.

 

Itu setelah Musni Umar menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin (28/3/2022).

 

Musni Umar dilaporkan Direktur Pascasarjana Institut Agama Kristen Tarutung, Sumatera Utara berinisial YLH pada 24 Januari 2022 lalu.

 

Dalam laporan itu, Musni Umar dituding menggunakan gelar profesor gadungan.

 

Laporan terhadap Musni Umar itu teregister dengan nomor LP/B/409/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 24 Januari 2022.

 

Musni dilaporkan dengan jeratan Pasal 263 KUHP Jo Pasal 69 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Juncto Pasal 28 ayat 7 pada pasal 93 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

 

“Saya tidak tahu, karena orang itu saya nggak kenal, tidak pernah berhubungan,” ujarnya.

 

Musni Umar juga mengaku heran dirinya tiba-tiba dilaporkan dengan tuduhan profesor gadungan.

 

“Tiba-tiba saja dia menyampaikan surat ke presiden, ke Ketua MPR, seluruh pejabat tinggi termasuk gubernur DKI,” sambungnya.

 

Dia juga membantah bawah gelar profesor yang ia miliki adalah gelar abal-abal.

 

Musni Umar menyebut, gelar profesor itu ia dapat dari kampus yang ia pimpin sekarang dan kampus di Malaysia.

Baca Juga :  Bikin Geram, Ternyata ART Artis Nirina Zubir Pakai Uang Mafia Tanah untuk Foya

 

“Saya diberi jabatan profesor dari dua lembaga yang sah. Yaitu Universitas Ibnu Chaldun dan Asia University, Malaysia,” ujar Musni.

 

Ia menyatakan, surat keputusan (SK) dari Presiden atau Menteri tidak bisa menjadi acuan menjadi guru besar karena dirinya tidak dibayar oleh negara.

 

“Memang profesor saya ini tidak tercatat atau dicatat tidak ada keputusan dari presiden ataupun menteri. Tapi bukan berarti dia itu gadungan,” katanya.

 

“Kalau yang tercatat itu yang dapat uang dari negara. Saya sama sekali tidak dapat uang dari negara. Saya dapat dari masyarakat melalui kepakaran saya sebagai sosiolog,” sambungnya.

 

Musni juga mengaku tidak pernah memakai gelarnya di dalam surat menyurat resmi kepada pemerintah.

 

Sebagai bukti, ia mengklaim perkembangan pesat Universitas Ibnu Chaldun di bawah kepemimpinannya.

 

“Sejak saya pimpin, UIC berkembang luar biasa. Tadinya dari 300 mahasiswa, sekarang tercatat dan aktif 2.751,” katanya.

 

Dia juga menyatakan bisa menghidupkan kembali Universitas Ibnu Chaldun setelah dua kali dinonaktifkan pemerintah.

 

“Itu tadi program studinya mati semua kecuali hukum, sekarang hidup semua,” kata dia. (ruh/int/pojoksatu)

RADARPAPUA.ID – Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar membantah gelar profesor yang dimilikinya adalah gelar palsu.

 

Itu setelah Musni Umar menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin (28/3/2022).

 

Musni Umar dilaporkan Direktur Pascasarjana Institut Agama Kristen Tarutung, Sumatera Utara berinisial YLH pada 24 Januari 2022 lalu.

 

Dalam laporan itu, Musni Umar dituding menggunakan gelar profesor gadungan.

 

Laporan terhadap Musni Umar itu teregister dengan nomor LP/B/409/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 24 Januari 2022.

 

Musni dilaporkan dengan jeratan Pasal 263 KUHP Jo Pasal 69 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Juncto Pasal 28 ayat 7 pada pasal 93 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

 

“Saya tidak tahu, karena orang itu saya nggak kenal, tidak pernah berhubungan,” ujarnya.

 

Musni Umar juga mengaku heran dirinya tiba-tiba dilaporkan dengan tuduhan profesor gadungan.

 

“Tiba-tiba saja dia menyampaikan surat ke presiden, ke Ketua MPR, seluruh pejabat tinggi termasuk gubernur DKI,” sambungnya.

 

Dia juga membantah bawah gelar profesor yang ia miliki adalah gelar abal-abal.

 

Musni Umar menyebut, gelar profesor itu ia dapat dari kampus yang ia pimpin sekarang dan kampus di Malaysia.

Baca Juga :  SIAP-SIAP! GP Ansor dan Banser Akan Dilatih TNI AD, Jenderal Dudung dan Ketum..

 

“Saya diberi jabatan profesor dari dua lembaga yang sah. Yaitu Universitas Ibnu Chaldun dan Asia University, Malaysia,” ujar Musni.

 

Ia menyatakan, surat keputusan (SK) dari Presiden atau Menteri tidak bisa menjadi acuan menjadi guru besar karena dirinya tidak dibayar oleh negara.

 

“Memang profesor saya ini tidak tercatat atau dicatat tidak ada keputusan dari presiden ataupun menteri. Tapi bukan berarti dia itu gadungan,” katanya.

 

“Kalau yang tercatat itu yang dapat uang dari negara. Saya sama sekali tidak dapat uang dari negara. Saya dapat dari masyarakat melalui kepakaran saya sebagai sosiolog,” sambungnya.

 

Musni juga mengaku tidak pernah memakai gelarnya di dalam surat menyurat resmi kepada pemerintah.

 

Sebagai bukti, ia mengklaim perkembangan pesat Universitas Ibnu Chaldun di bawah kepemimpinannya.

 

“Sejak saya pimpin, UIC berkembang luar biasa. Tadinya dari 300 mahasiswa, sekarang tercatat dan aktif 2.751,” katanya.

 

Dia juga menyatakan bisa menghidupkan kembali Universitas Ibnu Chaldun setelah dua kali dinonaktifkan pemerintah.

 

“Itu tadi program studinya mati semua kecuali hukum, sekarang hidup semua,” kata dia. (ruh/int/pojoksatu)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/