alexametrics
31.7 C
Jayapura
Wednesday, 10 August 2022

Ketum IPHI Bicara Dana Tambahan Biaya Haji 2022 Rp1,5 Triliun, Minta…

RADARPAPUA.ID – Pada saat Rapat Kerja antara Kementerian Agama RI dengan Kondisi Vlll DPR-RI, pemerintah menyampaikan kepada DPR-RI akan adanya kebutuhan dana tambahan untuk pelaksanaan haji 2022 sebesar Rp 1,5 triliun. Jumlah tambahan dana yang cukup besar mengingat baru diketahui menjelang keberangkatan calon Jama’ah Haji 2022 pada 4 Juni 2022.

Pembengkakan biaya yang muncul itu, sebahagian terbesar dikarenakan kebijakan terbaru Kerajaan Saudi Arabia (KSA), khususnya untuk pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Masyair. Itu terjadi karena KSA mengumumkan sistem paket layanan Masyair dengan besaran per-jama’ah senilai 5.656,87 riyal.

Sementara berdasarkan anggaran yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Komisi Vlll DPR-RI pada April 2022 lalu hanya sebesar 1.531,02 riyal. Sehingga ada kekurangan keseluruhan jumlahnya 380.516.587,42 riyal setara Rp 1.463.721.741.330,89. Serta biaya lain yang diakibatkan oleh selisih kurs US dollar dengan rupiah pada saat ini. Termasuk biaya sewa pesawat, dll.

Dari penjelasan pemerintah, yang diwakili Menteri Agama RI H Yaqut Cholil Nafis pada Rapat Kerja dengan Komisi Vlll DPR-RI, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, PP IPHI H Ismed Hasan Putro bisa memahami atas adanya keperluan dana tambahan itu.

Hanya saja pertannyaannya dari mana beban kekurangan dana atas biaya tambahan itu akan diambil? Apakah dengan waktu yang sangat singkat dimungkinkan untuk mendapat alokasi dari APBN? Atau alokasi lain di Kementerian Agama atau dari BPKH?

Jika pada akhirnya akan disisihkan dari dana calon jama’ah haji yang dikelola BPKH. Pertanyaan kemudian, apakah masih aman? Atau bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan masalah serius dan krusial dalam jangka panjang? Khususnya bagi kebutuhan dana keberangkatan haji pada tahun-tahun mendatang.

Jangan sampai kekhawatiran dan pertanyaan masih dalam batin dari banyak kalangan yang kekhawatiran akan adanya praktek ala Ponzi dalam tata kelola dana calon jama’ah haji di BPKH.

Mungkin bagi para calon jama’ah yang pada tahun 2022 ini akan segera memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji tidak ada masalah dan akan lancar-lancar saja. Tapi persoalannya, menurut Ketum PP IPHI, Ismed Hasan Putro bagaimana dengan para calon jama’ah haji yang masih akan menunggu dalam antrian keberangkatan untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Mengingat dana Rp 1,5 triliun yang akan diambil dari BPKH itu setara dengan dana setoran awal Rp 60 ribu calon jama’ah haji.

Apakah mereka yang masih dalam daftar antre pada 5-10 tahun mendatang akan terlindungi dan terjamin akan tetap bisa diberangkatkan?

“Ini pertanyaan yang banyak saya terima dari banyak calon jama’ah haji yang saat ini ada dalam daftar tunggu dari banyak daerah dan wilayah,” katanya.

Apalagi, menurut Ismed Hasan Putro, selama ini margin dari pengelolaan dana calon jama’ah haji sangatlah minim. Sementara, beban dalam tata kelola dan manajemen dana haji sejak berpindah dari Kementerian Agama ke BPKH semakin membesar.

Oleh karenanya, Ismed Hasan Putro berharap agar perlu diperhitungkan dengan cermat dan akuntabel dalam setiap penggunaan dana calon jama’ah haji yang saat ini dikelola.

Sekali lagi Ismed Hasan Putro berharap dan mengingatkan agar jangan sampai kebijakan yang diambil saat ini justru akan menimbulkan dampak serius dan merugikan calon jama’ah dalam jangka panjang. (*)

RADARPAPUA.ID – Pada saat Rapat Kerja antara Kementerian Agama RI dengan Kondisi Vlll DPR-RI, pemerintah menyampaikan kepada DPR-RI akan adanya kebutuhan dana tambahan untuk pelaksanaan haji 2022 sebesar Rp 1,5 triliun. Jumlah tambahan dana yang cukup besar mengingat baru diketahui menjelang keberangkatan calon Jama’ah Haji 2022 pada 4 Juni 2022.

Pembengkakan biaya yang muncul itu, sebahagian terbesar dikarenakan kebijakan terbaru Kerajaan Saudi Arabia (KSA), khususnya untuk pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Masyair. Itu terjadi karena KSA mengumumkan sistem paket layanan Masyair dengan besaran per-jama’ah senilai 5.656,87 riyal.

Sementara berdasarkan anggaran yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Komisi Vlll DPR-RI pada April 2022 lalu hanya sebesar 1.531,02 riyal. Sehingga ada kekurangan keseluruhan jumlahnya 380.516.587,42 riyal setara Rp 1.463.721.741.330,89. Serta biaya lain yang diakibatkan oleh selisih kurs US dollar dengan rupiah pada saat ini. Termasuk biaya sewa pesawat, dll.

Dari penjelasan pemerintah, yang diwakili Menteri Agama RI H Yaqut Cholil Nafis pada Rapat Kerja dengan Komisi Vlll DPR-RI, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, PP IPHI H Ismed Hasan Putro bisa memahami atas adanya keperluan dana tambahan itu.

Hanya saja pertannyaannya dari mana beban kekurangan dana atas biaya tambahan itu akan diambil? Apakah dengan waktu yang sangat singkat dimungkinkan untuk mendapat alokasi dari APBN? Atau alokasi lain di Kementerian Agama atau dari BPKH?

Jika pada akhirnya akan disisihkan dari dana calon jama’ah haji yang dikelola BPKH. Pertanyaan kemudian, apakah masih aman? Atau bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan masalah serius dan krusial dalam jangka panjang? Khususnya bagi kebutuhan dana keberangkatan haji pada tahun-tahun mendatang.

Jangan sampai kekhawatiran dan pertanyaan masih dalam batin dari banyak kalangan yang kekhawatiran akan adanya praktek ala Ponzi dalam tata kelola dana calon jama’ah haji di BPKH.

Mungkin bagi para calon jama’ah yang pada tahun 2022 ini akan segera memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji tidak ada masalah dan akan lancar-lancar saja. Tapi persoalannya, menurut Ketum PP IPHI, Ismed Hasan Putro bagaimana dengan para calon jama’ah haji yang masih akan menunggu dalam antrian keberangkatan untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Mengingat dana Rp 1,5 triliun yang akan diambil dari BPKH itu setara dengan dana setoran awal Rp 60 ribu calon jama’ah haji.

Apakah mereka yang masih dalam daftar antre pada 5-10 tahun mendatang akan terlindungi dan terjamin akan tetap bisa diberangkatkan?

“Ini pertanyaan yang banyak saya terima dari banyak calon jama’ah haji yang saat ini ada dalam daftar tunggu dari banyak daerah dan wilayah,” katanya.

Apalagi, menurut Ismed Hasan Putro, selama ini margin dari pengelolaan dana calon jama’ah haji sangatlah minim. Sementara, beban dalam tata kelola dan manajemen dana haji sejak berpindah dari Kementerian Agama ke BPKH semakin membesar.

Oleh karenanya, Ismed Hasan Putro berharap agar perlu diperhitungkan dengan cermat dan akuntabel dalam setiap penggunaan dana calon jama’ah haji yang saat ini dikelola.

Sekali lagi Ismed Hasan Putro berharap dan mengingatkan agar jangan sampai kebijakan yang diambil saat ini justru akan menimbulkan dampak serius dan merugikan calon jama’ah dalam jangka panjang. (*)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/