alexametrics
27.7 C
Jayapura
Wednesday, 18 May 2022

Tambang Emas Ilegal Ganggu Perusahaan Asing, Kementerian ESDM Turun Tangan

RADARPAPUA.ID–Penambang emas tanpa izin (PETI) diduga terjadi di wilayah kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe (TMS).

Untuk itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI melalui Dirjen Minerba menyurati Kapolda Sulut.

Lewat surat bernomor B-5474/MB.07/DBT.KM/2021 tertanggal 18 November, ESDM memohon bantuan Polda Sulut untuk melakukan penghentian kegiatan tambang emas ilegal di wilayah PT TMS.

Dalam surat yang ditandatangani DR Lana Saria, dijelaskan TMS adalah pemegang kontrak karya generasi VI yang ditandatangani pada 17 Maret 1997. Hanya saja, ada kegiatan PETI di Blok Bawone dan Blok Binabase.

“Sesuai Pasal 158 UU 3/2020 tentang Pertambangan Minerba, setiap orang yang melakukan kegiatan PETI dipidana 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 M.”

TMS tidak bisa beroperasi. Sebab terkendala PETI yang menguasai lokasi sesuai perencanaan awal untuk memulai. “PETI berpotensi bahaya bagi keamanan masyarakat dan dapat merusak lingkungan,” tulisnya.

Baca Juga :  Irjen Fadil Imran Akui Insiden Ade Armando Pemicu Petugas Kerahkan Water Canon

Terinformasi, PETI di lokasi PT TMS ini melibatkan anak orang besar. Alat-alat berat yang beroperasi diduga miliknya.

Diketahui, PT. Tambang Mas Sangihe disingkat PT. TMS merupakan anak perusahaan dari Gold Corp. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan asal Kanada yang sebelumnya bernama East Asia Minerals.

Gold Corp memegang sebanyak 70 persen saham dengan tiga perusahaan Indonesia memegang saham gabungan 30 persen sisanya. Tiga perusahaan Indonesia yang memegang 30 persen saham sisanya itu adalah PT. Sungai Balayan Sejati (10 persen), PT. Sangihe Prima Mineral (11 persen), dan PT. Sangihe Pratama Mineral (9 persen).(*)

RADARPAPUA.ID–Penambang emas tanpa izin (PETI) diduga terjadi di wilayah kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe (TMS).

Untuk itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI melalui Dirjen Minerba menyurati Kapolda Sulut.

Lewat surat bernomor B-5474/MB.07/DBT.KM/2021 tertanggal 18 November, ESDM memohon bantuan Polda Sulut untuk melakukan penghentian kegiatan tambang emas ilegal di wilayah PT TMS.

Dalam surat yang ditandatangani DR Lana Saria, dijelaskan TMS adalah pemegang kontrak karya generasi VI yang ditandatangani pada 17 Maret 1997. Hanya saja, ada kegiatan PETI di Blok Bawone dan Blok Binabase.

“Sesuai Pasal 158 UU 3/2020 tentang Pertambangan Minerba, setiap orang yang melakukan kegiatan PETI dipidana 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 M.”

TMS tidak bisa beroperasi. Sebab terkendala PETI yang menguasai lokasi sesuai perencanaan awal untuk memulai. “PETI berpotensi bahaya bagi keamanan masyarakat dan dapat merusak lingkungan,” tulisnya.

Baca Juga :  CAMKAN! Pesan Khusus Presiden Jokowi Buat 34 Kapolda, 504 Kapolres, 1.146...

Terinformasi, PETI di lokasi PT TMS ini melibatkan anak orang besar. Alat-alat berat yang beroperasi diduga miliknya.

Diketahui, PT. Tambang Mas Sangihe disingkat PT. TMS merupakan anak perusahaan dari Gold Corp. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan asal Kanada yang sebelumnya bernama East Asia Minerals.

Gold Corp memegang sebanyak 70 persen saham dengan tiga perusahaan Indonesia memegang saham gabungan 30 persen sisanya. Tiga perusahaan Indonesia yang memegang 30 persen saham sisanya itu adalah PT. Sungai Balayan Sejati (10 persen), PT. Sangihe Prima Mineral (11 persen), dan PT. Sangihe Pratama Mineral (9 persen).(*)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/