alexametrics
26.7 C
Jayapura
Wednesday, 18 May 2022

Panglima TNI Perbolehkan Anak Keturunan PKI Daftar TNI, SETARA Institute…

RADARPAPUA.ID – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan anak dan keturunan PKI daftar menjadi TNI.

 

SETARA Institute mengapresiasi keputusan Jenderal Andika tersebut.

 

“Patut diberikan acungan jempol dan mendapat apresiasi tinggi,” kata Wakil Ketua Badan SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos kepada Pojoksatu.id, Kamis (31/3/2022).

 

Ia meminta semua pihak untuk tidak memperdebatkan keputusan Panglima TNI tersebut.

 

Menurutnya, peristiwa 1965 yang dilakukan PKI sudah terjadi lebih dari 50 tahun.

 

Ia mengatakan, mereka yang merupakan keturunan PKI dan simpatisannya saat ini generasi ketiga (cucu) dan keempat (cicit).

 

Karena itu, tambahnya, para anak dan keturunan PKI tidak bisa menanggung dosa turunan yang dilakukan oleh nenek moyangnya.

 

“Mereka tidak bisa menanggung “dosa turunan dan diperlakukan tidak setara sebagai warganegara,” ujar Bonar.

 

“Sudah saatnya bangsa ini berdamai dengan sejarah masa lalu,” pungkas Bonar.

 

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membuat gebrakan dalam aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI.

 

Salah satu yang cukup mengejutkan adalah membolehkan keturunan apapun dan siapapun mendaftar.

 

Termasuk mereka yang merupakan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

 

Perubahan ini dilakukan saat Jenderal Andika Perkasa memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI.

 

Kemudian, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022.

 

Sebagaimana video yang diunggah di akun YouTube pribadinya, Jenderal Andika Perkasa bertanya pada Direktur D BAIS TNI Kolonel A. Dwiyanto tentang aturan seleksi calon prajurit.

Baca Juga :  MANA PENDUKUNG PRABOWO-ANIES? Ganjar Pranowo Unggul Jauh

 

Salah satu fokusnya tentang aturan nomor 4, di mana keturunan PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit.

 

Menurutnya, aturan ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk terus.

 

“Oke nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?” tanyanya.

 

“Pelaku kejadian tahun 1965-1966. Izin, (dasar hukumnya) TAP MPRS Nomor 25,” jawab Kolonel Dwiyanto.

 

Jenderal Andika lalu meminta Kolonel Dwiyanto untuk menyebutkan isi TAP MPRS 25/1966.

 

Dijawab Kolonel Dwiyanto bahwa TAP MPRS Nomor 25 melarang komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis, maupun organisasi underbow dari komunis tahun ’65.

 

Mendengar itu, Jenderal Andika lantas menjelaskan bahwa TAP MPRS tersebut berisi dua poin utama.

 

Pertama menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang.

 

Kedua menyatakan bahwa komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang.

 

“Tidak ada kata-kata underbow (organisasi sayap) segala macam. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum, ini legal ini,” tambah dia.

 

Atas alasan itu, dia meminta agar aturan tersebut diubah dan kemudian perubahan dipakai untuk syarat seleksi calon prajurit yang berlaku.

 

“Jadi yang saya suruh perbaiki, perbaiki, tidak usah ada paparan lagi karena sangat sedikit. Tapi setelah diperbaiki itu yang berlaku,” kata Andika.(pojoksatu)

RADARPAPUA.ID – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan anak dan keturunan PKI daftar menjadi TNI.

 

SETARA Institute mengapresiasi keputusan Jenderal Andika tersebut.

 

“Patut diberikan acungan jempol dan mendapat apresiasi tinggi,” kata Wakil Ketua Badan SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos kepada Pojoksatu.id, Kamis (31/3/2022).

 

Ia meminta semua pihak untuk tidak memperdebatkan keputusan Panglima TNI tersebut.

 

Menurutnya, peristiwa 1965 yang dilakukan PKI sudah terjadi lebih dari 50 tahun.

 

Ia mengatakan, mereka yang merupakan keturunan PKI dan simpatisannya saat ini generasi ketiga (cucu) dan keempat (cicit).

 

Karena itu, tambahnya, para anak dan keturunan PKI tidak bisa menanggung dosa turunan yang dilakukan oleh nenek moyangnya.

 

“Mereka tidak bisa menanggung “dosa turunan dan diperlakukan tidak setara sebagai warganegara,” ujar Bonar.

 

“Sudah saatnya bangsa ini berdamai dengan sejarah masa lalu,” pungkas Bonar.

 

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membuat gebrakan dalam aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI.

 

Salah satu yang cukup mengejutkan adalah membolehkan keturunan apapun dan siapapun mendaftar.

 

Termasuk mereka yang merupakan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

 

Perubahan ini dilakukan saat Jenderal Andika Perkasa memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI.

 

Kemudian, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022.

 

Sebagaimana video yang diunggah di akun YouTube pribadinya, Jenderal Andika Perkasa bertanya pada Direktur D BAIS TNI Kolonel A. Dwiyanto tentang aturan seleksi calon prajurit.

Baca Juga :  SBY Disebut Lebih Baik dari Jokowi, Politisi Senior Demokrat Beri Buktinya

 

Salah satu fokusnya tentang aturan nomor 4, di mana keturunan PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit.

 

Menurutnya, aturan ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk terus.

 

“Oke nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?” tanyanya.

 

“Pelaku kejadian tahun 1965-1966. Izin, (dasar hukumnya) TAP MPRS Nomor 25,” jawab Kolonel Dwiyanto.

 

Jenderal Andika lalu meminta Kolonel Dwiyanto untuk menyebutkan isi TAP MPRS 25/1966.

 

Dijawab Kolonel Dwiyanto bahwa TAP MPRS Nomor 25 melarang komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis, maupun organisasi underbow dari komunis tahun ’65.

 

Mendengar itu, Jenderal Andika lantas menjelaskan bahwa TAP MPRS tersebut berisi dua poin utama.

 

Pertama menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang.

 

Kedua menyatakan bahwa komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang.

 

“Tidak ada kata-kata underbow (organisasi sayap) segala macam. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum, ini legal ini,” tambah dia.

 

Atas alasan itu, dia meminta agar aturan tersebut diubah dan kemudian perubahan dipakai untuk syarat seleksi calon prajurit yang berlaku.

 

“Jadi yang saya suruh perbaiki, perbaiki, tidak usah ada paparan lagi karena sangat sedikit. Tapi setelah diperbaiki itu yang berlaku,” kata Andika.(pojoksatu)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/