RADARPAPUA.ID–Presiden Joko Widodo sudah hampir 10 tahun menjabat tapi ternyata ada tiga janji yang belum direalisasikan.
Dikatakan Politisi PKS Bukhori Yusuf, perlu memang mengevaluasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 7 tahun memimpin Indonesia atau sejak 2014.
Bukhori Yusuf secara khusus menyoroti beberapa janji Presiden Jokowi yang dinilainya masih jauh dari realisasi selama dua periode kepemimpinan.
Pertama, anggota Komisi VIII DPR RI itu menagih janji Jokowi terkait susunan kabinet yang ramping saat Pilpres 2014 lalu.
Bukhori lantas menyandingkan janji tersebut dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial di mana dalam Perpres tersebut mengatur soal jabatan Wakil Menteri Sosial.
Anggota DPR ini mengatakan, selain membuat postur kabinet semakin gemuk, posisi wakil menteri dinilai belum mendesak.
Apalagi, dalam keterangannya belum lama ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku posisi wakil menteri di instansinya bukan atas dasar keinginannya, melainkan atas kewenangan Presiden.
“Bu Risma sudah cukup responsif dan menguasai setiap persoalan di Kementerian Sosial. Di sisi lain, kewenangan wakil menteri juga terbatas karena tidak mungkin dapat mengambil keputusan strategis bersama DPR,” kata Anggota DPR RI ini.
RADARPAPUA.ID–Presiden Joko Widodo sudah hampir 10 tahun menjabat tapi ternyata ada tiga janji yang belum direalisasikan.
Dikatakan Politisi PKS Bukhori Yusuf, perlu memang mengevaluasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 7 tahun memimpin Indonesia atau sejak 2014.
Bukhori Yusuf secara khusus menyoroti beberapa janji Presiden Jokowi yang dinilainya masih jauh dari realisasi selama dua periode kepemimpinan.
Pertama, anggota Komisi VIII DPR RI itu menagih janji Jokowi terkait susunan kabinet yang ramping saat Pilpres 2014 lalu.
Bukhori lantas menyandingkan janji tersebut dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial di mana dalam Perpres tersebut mengatur soal jabatan Wakil Menteri Sosial.
Anggota DPR ini mengatakan, selain membuat postur kabinet semakin gemuk, posisi wakil menteri dinilai belum mendesak.
Apalagi, dalam keterangannya belum lama ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku posisi wakil menteri di instansinya bukan atas dasar keinginannya, melainkan atas kewenangan Presiden.
“Bu Risma sudah cukup responsif dan menguasai setiap persoalan di Kementerian Sosial. Di sisi lain, kewenangan wakil menteri juga terbatas karena tidak mungkin dapat mengambil keputusan strategis bersama DPR,” kata Anggota DPR RI ini.
