Lima Kendala Hambat Program MBG di Papua Barat, DPD RI Minta Tata Kelola Diperbaiki

RADARPAPUA - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera dievaluasi.
Komite III DPD RI mencatat terdapat lima kendala utama yang dinilai dapat memengaruhi optimalisasi program tersebut, sehingga perlu menjadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengatakan perbaikan tata kelola MBG harus segera dilakukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama peserta didik dan kelompok rentan penerima bantuan.
“Permasalahan yang ditemukan di daerah akan menjadi topik pembahasan pada tingkat nasional supaya salah satu program prioritas Presiden Prabowo semakin lebih baik,” ujarnya.
Menurut Filep, salah satu persoalan utama yang ditemukan berkaitan dengan akurasi data penerima manfaat. Data nomor induk kependudukan (NIK) siswa yang diajukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penerima manfaat di sejumlah wilayah masih kerap mengalami kendala.
Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya koordinasi antara pihak terkait, terutama organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan menyediakan data siswa yang valid dan akurat. Akibatnya, SPPG mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan penerima program.
“Harusnya ada kerja sama level kementerian/lembaga terkait dengan BGN yang kemudian diteruskan ke daerah. Data penerima itu harus akurat, kalau begini bisa timbul data fiktif,” ujarnya.
Selain persoalan data, kendala kedua yang ditemukan adalah keterbatasan jumlah dapur SPPG yang belum mampu menjangkau seluruh peserta didik maupun kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah Papua Barat.
Hingga saat ini, jumlah dapur SPPG yang tersebar di tujuh kabupaten masih terbatas. BGN diminta mempertimbangkan penambahan dapur SPPG, terutama di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar cakupan penerima manfaat dapat diperluas.



