Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lima Kendala Hambat Program MBG di Papua Barat, DPD RI Minta Tata Kelola Diperbaiki

T
Penulis: Tina Mamangkey❯
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma melakukan pertemuan dengan BGN Regional Papua Barat dan sejumlah koordinator SPPG di Manokwari, Jumat malam (31/7/2026). (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma melakukan pertemuan dengan BGN Regional Papua Barat dan sejumlah koordinator SPPG di Manokwari, Jumat malam (31/7/2026). (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)

Advertisement

 

RADARPAPUA - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera dievaluasi. 

Komite III DPD RI mencatat terdapat lima kendala utama yang dinilai dapat memengaruhi optimalisasi program tersebut, sehingga perlu menjadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN).

Advertisement

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengatakan perbaikan tata kelola MBG harus segera dilakukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama peserta didik dan kelompok rentan penerima bantuan.

“Permasalahan yang ditemukan di daerah akan menjadi topik pembahasan pada tingkat nasional supaya salah satu program prioritas Presiden Prabowo semakin lebih baik,” ujarnya.

Menurut Filep, salah satu persoalan utama yang ditemukan berkaitan dengan akurasi data penerima manfaat. Data nomor induk kependudukan (NIK) siswa yang diajukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penerima manfaat di sejumlah wilayah masih kerap mengalami kendala.

Advertisement

Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya koordinasi antara pihak terkait, terutama organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan menyediakan data siswa yang valid dan akurat. Akibatnya, SPPG mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan penerima program.

“Harusnya ada kerja sama level kementerian/lembaga terkait dengan BGN yang kemudian diteruskan ke daerah. Data penerima itu harus akurat, kalau begini bisa timbul data fiktif,” ujarnya.

Selain persoalan data, kendala kedua yang ditemukan adalah keterbatasan jumlah dapur SPPG yang belum mampu menjangkau seluruh peserta didik maupun kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah Papua Barat.

Hingga saat ini, jumlah dapur SPPG yang tersebar di tujuh kabupaten masih terbatas. BGN diminta mempertimbangkan penambahan dapur SPPG, terutama di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar cakupan penerima manfaat dapat diperluas.

Advertisement

Artikel Terkait

Sensus Ekonomi 2026 di Papua Barat Baru 30 Persen, BPS Ungkap Warga Masih Enggan Didata

Sensus Ekonomi 2026 di Papua Barat Baru 30 Persen, BPS Ungkap Warga Masih Enggan Didata

Sensus Ekonomi 2026 di Pa.pua Barat Baru Capai 30 Persen, BPS Ungkap Hambatan Petugas di Lapangan

Prakiraan Cuaca Papua Barat Hari Ini, Jumat 20 November 2026: 7 Wilayah Diguyur Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Papua Barat Hari Ini, Jumat 20 November 2026: 7 Wilayah Diguyur Hujan Ringan

BMKG kembali memperbarui prakiraan cuaca kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat untuk hari ini, Jumat 20 November 2026.

Prakiraan Cuaca Papua Barat Hari Ini, Kamis 19 November 2026: Mayoritas Wilayah Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Papua Barat Hari Ini, Kamis 19 November 2026: Mayoritas Wilayah Hujan Ringan

BMKG kembali memperbarui prakiraan cuaca kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat untuk hari ini, Kamis 19 November 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer