alexametrics
26.7 C
Jayapura
Saturday, 21 May 2022

Hasil CPNS Formasi 2018 ‘Kans Dibatalkan’

 

MANOKWARI — Hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 di beberapa kabupaten/kota di Papua Barat ‘kans dibatalkan’ atau berubah. Hal ini tak lepas dari protes keras usai hasil CPNS 2018 diumumkan Kamis lalu, yang dinilai tak sesuai dengan kuota yang telah disepakati, yakni 80 persen untuk orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk non OAP.

Terbaru, ratusan pendemo menyambangi Swiss-Belhotel Manokwari, Senin (3/8). Di mana, Gubernur Dominggus Mandacan tengah menggelar tatap muka dengan pimpinan daerah se-Papua Barat.

Di hadapan peserta aksi, Dominggus mengatakan, usulan formasi CPNS merupakan ranah dari bupati/wali kota di Papua Barat.

“Sudah disepakati 80-20 (kuota OAP dan non OAP, red). Sekarang kembali ke para bupati dan wali kota untuk mengusulkan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing,” tuturnya.

Dia menerangkan, hasil seleksi CPNS formasi 2018 sudah keluar Desember 2019 lalu. Hanya saja menurut dia, hasil tersebut urung diumumkan akibat tidak ada kesesuaian kuota OAP dan non OAP yang sebelumnya disepakati.

“Hasilnya sudah ada dari Desember 2019. Tapi hari itu kita tidak berani umumkan karena presentase belum tercapai. Selain itu, kebutuhan tenaga PNS tidak dirinci berdasarkan latar belakang pendidikan,” ungkapnya.

Lanjut orang nomor satu di Papua Barat tersebut, pihaknya akan mengevaluasi hasil seleksi CPNS 2018 yang telah diumumkan.

“Kita akan mengevaluasi pengumuman yang sudah keluar termasuk Kabupaten Manokwari. Sehingga aspirasi yang telah disampaikan tadi akan diperjuankan. Kalau nanti disiapkan waktu dengan presiden, nanti disampaikan,” ujarnya yang kemudian disambut teriakan pendemo untuk membatalkan hasil seleksi CPNS formasi 2018.

Baca Juga :  MENOHOK! Tim IKN Jawab Faisal Basri soal IKN Nusantara Dikelilingi Neraka

Menanggapi permintaan pendemo terkait pembatalan hasil seleksi CPNS 2018, gubernur menerangkan, hal tersebut merupakan hak dari pemerintah pusat.

“Keputusan itu ada di presiden dan MenPAN-RB. Kita tetap akan evaluasi dan menyampaikan ke pemerintah pusat,” tegasnya.

Gubernur pun bakal ‘memboyong’ para kepala daerah di 13 kabupaten/kota di Papua Barat untuk bertemu pemerintah pusat dan kementerian terkait.

Sementara itu, Plh Bupati Manokwari Edy Budoyo menegaskan, dirinya ‘tidak terlibat’ dalam seleksi CPNS formasi 2018.

“Untuk proses seleksi CPNS 2018, dari awal waktu itu saya sebagai wakil bupati, tidak terlibat sama sekali,” ungkapnya.

Lanjut Budoyo, setelah pembicaraan dengan BKD Manokwari, kuota 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk non OAP merupakan perjuangan dari Almarhum Demas Paulus Mandacan.

Untuk itu Budoyo mengaku, pihaknya telah menyurat ke MenPAN-RB. Namun surat yang dikirimkan tidak disetujui MenPAN-RB.

“Saya menyurat ke MenPAN-RB. Yakni sura pertanggung jawaban mutlak. Artinya, harus 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk pendatang. Ternyata tidak disetujui MenPAN-RB,” imbuhnya.

Budoyo mengaku, saat menandatangani surat penetapan seleksi CPNS 2018, dirinya tidak membaca secara rinci hasil seleksi CPNS yang diterbitkan.

“Tanggal 29 Juli, saya adakan rapat dengan Forkopimda. Saya Tanya terkait hasilnya. Jam 10 malam (Pukul 22.00 WIT) baru keluar hasilnya. Setelah koordinasi dengan wakil gubernur Papua Barat, disepakati hasilnya akan diumumkan pagi setelah Sholat Idul Adha. Jam setengah satu malam saya tanda tangan untuk pengumuman hasil tes. Ternyata saya tidak membaca semuanya. Hasilnya terbalik dan terjadi ketidakpuasan di sana sini,” pungkasnya.(adk)

 

MANOKWARI — Hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 di beberapa kabupaten/kota di Papua Barat ‘kans dibatalkan’ atau berubah. Hal ini tak lepas dari protes keras usai hasil CPNS 2018 diumumkan Kamis lalu, yang dinilai tak sesuai dengan kuota yang telah disepakati, yakni 80 persen untuk orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk non OAP.

Terbaru, ratusan pendemo menyambangi Swiss-Belhotel Manokwari, Senin (3/8). Di mana, Gubernur Dominggus Mandacan tengah menggelar tatap muka dengan pimpinan daerah se-Papua Barat.

Di hadapan peserta aksi, Dominggus mengatakan, usulan formasi CPNS merupakan ranah dari bupati/wali kota di Papua Barat.

“Sudah disepakati 80-20 (kuota OAP dan non OAP, red). Sekarang kembali ke para bupati dan wali kota untuk mengusulkan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing,” tuturnya.

Dia menerangkan, hasil seleksi CPNS formasi 2018 sudah keluar Desember 2019 lalu. Hanya saja menurut dia, hasil tersebut urung diumumkan akibat tidak ada kesesuaian kuota OAP dan non OAP yang sebelumnya disepakati.

“Hasilnya sudah ada dari Desember 2019. Tapi hari itu kita tidak berani umumkan karena presentase belum tercapai. Selain itu, kebutuhan tenaga PNS tidak dirinci berdasarkan latar belakang pendidikan,” ungkapnya.

Lanjut orang nomor satu di Papua Barat tersebut, pihaknya akan mengevaluasi hasil seleksi CPNS 2018 yang telah diumumkan.

“Kita akan mengevaluasi pengumuman yang sudah keluar termasuk Kabupaten Manokwari. Sehingga aspirasi yang telah disampaikan tadi akan diperjuankan. Kalau nanti disiapkan waktu dengan presiden, nanti disampaikan,” ujarnya yang kemudian disambut teriakan pendemo untuk membatalkan hasil seleksi CPNS formasi 2018.

Baca Juga :  NAH LOH! Pendeta Saifuddin Ibrahim Resmi Tersangka Penistaan Agama, Bakal...

Menanggapi permintaan pendemo terkait pembatalan hasil seleksi CPNS 2018, gubernur menerangkan, hal tersebut merupakan hak dari pemerintah pusat.

“Keputusan itu ada di presiden dan MenPAN-RB. Kita tetap akan evaluasi dan menyampaikan ke pemerintah pusat,” tegasnya.

Gubernur pun bakal ‘memboyong’ para kepala daerah di 13 kabupaten/kota di Papua Barat untuk bertemu pemerintah pusat dan kementerian terkait.

Sementara itu, Plh Bupati Manokwari Edy Budoyo menegaskan, dirinya ‘tidak terlibat’ dalam seleksi CPNS formasi 2018.

“Untuk proses seleksi CPNS 2018, dari awal waktu itu saya sebagai wakil bupati, tidak terlibat sama sekali,” ungkapnya.

Lanjut Budoyo, setelah pembicaraan dengan BKD Manokwari, kuota 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk non OAP merupakan perjuangan dari Almarhum Demas Paulus Mandacan.

Untuk itu Budoyo mengaku, pihaknya telah menyurat ke MenPAN-RB. Namun surat yang dikirimkan tidak disetujui MenPAN-RB.

“Saya menyurat ke MenPAN-RB. Yakni sura pertanggung jawaban mutlak. Artinya, harus 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk pendatang. Ternyata tidak disetujui MenPAN-RB,” imbuhnya.

Budoyo mengaku, saat menandatangani surat penetapan seleksi CPNS 2018, dirinya tidak membaca secara rinci hasil seleksi CPNS yang diterbitkan.

“Tanggal 29 Juli, saya adakan rapat dengan Forkopimda. Saya Tanya terkait hasilnya. Jam 10 malam (Pukul 22.00 WIT) baru keluar hasilnya. Setelah koordinasi dengan wakil gubernur Papua Barat, disepakati hasilnya akan diumumkan pagi setelah Sholat Idul Adha. Jam setengah satu malam saya tanda tangan untuk pengumuman hasil tes. Ternyata saya tidak membaca semuanya. Hasilnya terbalik dan terjadi ketidakpuasan di sana sini,” pungkasnya.(adk)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/