alexametrics
26.7 C
Jayapura
Saturday, 21 May 2022

SINDIR JOKOWI! ICW: UU KPK Direvisi, Pelanggar Etik Dipilih, Gimana Kalau…

RADARPAPUA.ID–Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) kritisi isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. ICW khawatir, jika masa jabatan presiden diperpanjang agenda pemberantasan korupsi di Indonesia makin memburuk.

Nggak habis pikir. Delapan tahun Presiden Jokowi berkuasa saja Indeks Persepsi Korupsi Indonesia cuma naik 4 poin, dari 34 ke 38. Bahkan sempat anjlok dari 40 ke 37 pada 2020,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam unggahan di akun media sosial Twitter pribadinya, Senin (7/3).

Dia pun menyesalkan, era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Sebab revisi UU tersebut kental kontroversi.

Aktivis antikorupsi itu pun menyesalkan, Jokowi yang justru melanggengkan terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK yang sejak awal telah terbukti melanggar kode etik. Kekhawatiran itu dilanjutkan dengan adanya isu penundaan pemilu.

”UU KPK direvisi dan pelanggar etik dipilih sebagai komisioner KPK. Bagaimana kalau ditambah dua tahun atau tiga periode ya,” ucap Kurnia.

Baca Juga :  KPK Periksa Politisi Demokrat Andi Arief terkait Kasus Korupsi Bupati PPU

Penolakan penundaan pemilu juga sebelumnya datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pria yang karib disapa JK itu mengingatkan para elite politik untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024.

”Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya diubah,” ucap JK beberapa waktu lalu.

Menurut JK, bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang tentang konflik kepentingan. Sehingga JK berpendapat untuk memilih taat pada konstitusi saja.

”Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja,” ungkap JK, politikus senior Golkar itu.

JK menjelaskan, konstitusi sudah mengamanatkan pemilihan umum digelar lima tahun sekali. JK khawatir, wacana penundaan pemilu berujung masalah sebab ada pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri. ”Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi negeri ini akan ribut,” tegas JK.

Usul penundaan Pemilu 2024 pekan ini hangat menjadi perbincangan publik. Hal itu mulanya diusulkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan agar tidak mengganggu momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Usul itu lantas didukung Ketum PAN Zulfikli Hasan dan disambut baik Ketum Golkar Airlangga Hartarto.(Jawapos)

RADARPAPUA.ID–Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) kritisi isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. ICW khawatir, jika masa jabatan presiden diperpanjang agenda pemberantasan korupsi di Indonesia makin memburuk.

Nggak habis pikir. Delapan tahun Presiden Jokowi berkuasa saja Indeks Persepsi Korupsi Indonesia cuma naik 4 poin, dari 34 ke 38. Bahkan sempat anjlok dari 40 ke 37 pada 2020,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam unggahan di akun media sosial Twitter pribadinya, Senin (7/3).

Dia pun menyesalkan, era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Sebab revisi UU tersebut kental kontroversi.

Aktivis antikorupsi itu pun menyesalkan, Jokowi yang justru melanggengkan terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK yang sejak awal telah terbukti melanggar kode etik. Kekhawatiran itu dilanjutkan dengan adanya isu penundaan pemilu.

”UU KPK direvisi dan pelanggar etik dipilih sebagai komisioner KPK. Bagaimana kalau ditambah dua tahun atau tiga periode ya,” ucap Kurnia.

Baca Juga :  Anak-anak sampai Ketakutan, Marinir TNI AL Bentrok dengan Raider TNI AD

Penolakan penundaan pemilu juga sebelumnya datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pria yang karib disapa JK itu mengingatkan para elite politik untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024.

”Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya diubah,” ucap JK beberapa waktu lalu.

Menurut JK, bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang tentang konflik kepentingan. Sehingga JK berpendapat untuk memilih taat pada konstitusi saja.

”Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja,” ungkap JK, politikus senior Golkar itu.

JK menjelaskan, konstitusi sudah mengamanatkan pemilihan umum digelar lima tahun sekali. JK khawatir, wacana penundaan pemilu berujung masalah sebab ada pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri. ”Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi negeri ini akan ribut,” tegas JK.

Usul penundaan Pemilu 2024 pekan ini hangat menjadi perbincangan publik. Hal itu mulanya diusulkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan agar tidak mengganggu momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Usul itu lantas didukung Ketum PAN Zulfikli Hasan dan disambut baik Ketum Golkar Airlangga Hartarto.(Jawapos)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/