alexametrics
26.7 C
Jayapura
Friday, 20 May 2022

Sudah 18 Ribu Orang Dukung Petisi Tolak Pindah IKN, Politisi Ini Sebut…

RADARPAPUA.ID – Petisi tolak pemindahan ibu kota negara (IKN) sudah ditandatangani 18 ribu orang. Hal ini mematik respon dari berbagai kalangan.

Dilansir dari CNN Indonesia, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara merespons petisi yang mendesak pemerintah membatalkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang digalang sejumlah guru besar, ekonom senior, hingga purnawirawan TNI.

Hingga Selasa (8/2) pukul 19.00 WIB, petisi dengan judul ‘Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara’ tersebut telah diteken lebih dari 18 ribu orang.

Dasco berkata, konstitusi menjamin kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapat lewat berbagai kanal.

Menurutnya, petisi itu juga bisa menjadi alat ukur untuk mengetahui jumlah masyarakat yang menolak perpindahan IKN.

Baca Juga :  ANCAMAN BENCANA BESAR, Nyawa Presiden Jokowi Terancam, DPR Diminta Tolak RUU...

“Apapun itu, pendapat itu untuk mengutarakan pendapat kan dijamin kebebasannya oleh konstitusi kita. Oleh karena itu, baik langsung atau melalui website itu dijamin kebebasannya dan itu bisa jadi tolak ukur juga berapa banyak sih yang meminta supaya perpindahan ibu kota ini ditangguhkan,” kata Dasco dalam keterangan video yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (8/2).

Ia pun meminta pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan berbagai masukan sehingga pemindahan IKN nantinya sudah mengakomodasi seluruh kepentingan publik.

Terkait gugatan terhadap UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK), Dasco mengatakan, langkah itu sudah sesuai aturan.

RADARPAPUA.ID – Petisi tolak pemindahan ibu kota negara (IKN) sudah ditandatangani 18 ribu orang. Hal ini mematik respon dari berbagai kalangan.

Dilansir dari CNN Indonesia, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara merespons petisi yang mendesak pemerintah membatalkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang digalang sejumlah guru besar, ekonom senior, hingga purnawirawan TNI.

Hingga Selasa (8/2) pukul 19.00 WIB, petisi dengan judul ‘Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara’ tersebut telah diteken lebih dari 18 ribu orang.

Dasco berkata, konstitusi menjamin kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapat lewat berbagai kanal.

Menurutnya, petisi itu juga bisa menjadi alat ukur untuk mengetahui jumlah masyarakat yang menolak perpindahan IKN.

Baca Juga :  TAKUT JUGA! Edy Mulyadi, Mantan Kader PKS Akhirnya Minta Maaf ke Masyarakat...

“Apapun itu, pendapat itu untuk mengutarakan pendapat kan dijamin kebebasannya oleh konstitusi kita. Oleh karena itu, baik langsung atau melalui website itu dijamin kebebasannya dan itu bisa jadi tolak ukur juga berapa banyak sih yang meminta supaya perpindahan ibu kota ini ditangguhkan,” kata Dasco dalam keterangan video yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (8/2).

Ia pun meminta pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan berbagai masukan sehingga pemindahan IKN nantinya sudah mengakomodasi seluruh kepentingan publik.

Terkait gugatan terhadap UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK), Dasco mengatakan, langkah itu sudah sesuai aturan.

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/