alexametrics
25.7 C
Jayapura
Saturday, 21 May 2022

Warga ‘Palang’ Kantor Bupati & DPRD Manokwari

MANOKWARI — Sejumlah warga ‘memalang’ kantor bupati dan DPRD Manokwari, Rabu (10/2/21). Pemalangan ini bukan memblokade kantor tersebut. Namun hanya membentangkan baliho terkait penyelesaian tanah adat yang dinilai belum diselesaikan pemerintah daerah.

“Waktu itu (tahun 1995) pihak keluarga meminta Pemda Manokwari membayar tanah milik tiga keret sebesar Rp 30 miliar. Namun ada negosiasi dan kesepakatan bersama sehingga turun menjadi Rp 10 miliar,” kata Ishak Mandacan, salah satu pemilik hak ulayat.

Dijelaskan Ishak, pada waktu itu (1995) Pemda Manokwari baru membayar Rp 1 miliar.

“Waktu itu pada masa kepemimpinan Bupati Mulyono. Kemudian pada masa kepemimpinan Dominggus Mandacan selama dua periode, tak ada pembayaran lagi,” jelas.

“Kemudian pada masa kepemimpinan Pak Salabai dibayar lagi Rp 1 miliar. Sehingga saat total yang dibayar Pemda sebesar Rp 2 miliar dan masih tersisa Rp 8 miliar,” sambung Ishak.

Baca Juga :  Sorong Raya Jadi Agenda Kunjungan Kajati Papua Barat

Ishak pun menegaskan, pihaknya memberi kesempatan kepada Pemda Manokwari segera menyelesaikannya tahun ini.

“Kami memberi kesempatan kepada pemda (eksekutif dan legislatif, red) menyelesaikan tahun anggaran ini. Apalagi bertepatan dengan pembahasan APBD 2021,” tandas Ishak.

Terpisah, Plh Sekda Manokwari Mersyana Djalimun menegaskan, status tanah di komplek perkantoran (kantor bupati dan DPRD) sudah jelas.

“Artinya sudah ada sertifikat. Kalau mau dituntut, apa lagi yang mau dituntut? Kita punya sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan. Termasuk pelepasan tanah (pelepasan adat, red). Saat ini Bagian Pertanahan sedang menyiapkan dokumen-dokumennya,” tegas Djalimun. (xlo)

MANOKWARI — Sejumlah warga ‘memalang’ kantor bupati dan DPRD Manokwari, Rabu (10/2/21). Pemalangan ini bukan memblokade kantor tersebut. Namun hanya membentangkan baliho terkait penyelesaian tanah adat yang dinilai belum diselesaikan pemerintah daerah.

“Waktu itu (tahun 1995) pihak keluarga meminta Pemda Manokwari membayar tanah milik tiga keret sebesar Rp 30 miliar. Namun ada negosiasi dan kesepakatan bersama sehingga turun menjadi Rp 10 miliar,” kata Ishak Mandacan, salah satu pemilik hak ulayat.

Dijelaskan Ishak, pada waktu itu (1995) Pemda Manokwari baru membayar Rp 1 miliar.

“Waktu itu pada masa kepemimpinan Bupati Mulyono. Kemudian pada masa kepemimpinan Dominggus Mandacan selama dua periode, tak ada pembayaran lagi,” jelas.

“Kemudian pada masa kepemimpinan Pak Salabai dibayar lagi Rp 1 miliar. Sehingga saat total yang dibayar Pemda sebesar Rp 2 miliar dan masih tersisa Rp 8 miliar,” sambung Ishak.

Baca Juga :  ADA APA?Disebut ada Ketegangan antara Jokowi dan Jenderal Andika, Bahaya Besar!

Ishak pun menegaskan, pihaknya memberi kesempatan kepada Pemda Manokwari segera menyelesaikannya tahun ini.

“Kami memberi kesempatan kepada pemda (eksekutif dan legislatif, red) menyelesaikan tahun anggaran ini. Apalagi bertepatan dengan pembahasan APBD 2021,” tandas Ishak.

Terpisah, Plh Sekda Manokwari Mersyana Djalimun menegaskan, status tanah di komplek perkantoran (kantor bupati dan DPRD) sudah jelas.

“Artinya sudah ada sertifikat. Kalau mau dituntut, apa lagi yang mau dituntut? Kita punya sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan. Termasuk pelepasan tanah (pelepasan adat, red). Saat ini Bagian Pertanahan sedang menyiapkan dokumen-dokumennya,” tegas Djalimun. (xlo)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/