MANOKWARI — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Papua Barat (PB) tak menampik adanya kesulitan bagi masyarakat mengakses program kartu prakerja.
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawas Ketenagakerjaan (Hubinwasnaker), Disnakertrans Papua Barat Ermawati mengatakan, menumpuknya pendaftar untuk mengkases situs pendaftaran menjadi penyebab utama sulitnya pendaftar masuk dalam server program kartu prakerja.
“Itu pendaftar yang masuk ke situs sangat menumpuk. Sehingga memang sulit untuk bisa masuk ke sistem,” tuturnya, kemarin.
Ermawati menerangkan, hingga saat ini tidak ada laporan adanya pendaftar program kartu prakerja asal papua barat. Ermawati mengatakan, selain penumpukan pendaftar di situs program prakerja, tidak meratanya akses internet di Papua Barat, menjadi faktor lain yang cukup krusial.
“Untuk wilayah Papua Barat tidak ada data terkait pendaftar program kartu prakerja. Selain karena penumpukan di dalam sistem, akses internet di Papua Barat juga belum merata di semua daerah,” ungkapnya.
Lanjut dia, karena persoalan tersebut, pemerintah pusat menutup sementara program kartu prakerja.
“Sebagai gantinya subsidi gaji bagi pegawai yang upahnya di bawah Rp5 juta,” tukasnya.(adk)
MANOKWARI — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Papua Barat (PB) tak menampik adanya kesulitan bagi masyarakat mengakses program kartu prakerja.
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawas Ketenagakerjaan (Hubinwasnaker), Disnakertrans Papua Barat Ermawati mengatakan, menumpuknya pendaftar untuk mengkases situs pendaftaran menjadi penyebab utama sulitnya pendaftar masuk dalam server program kartu prakerja.
“Itu pendaftar yang masuk ke situs sangat menumpuk. Sehingga memang sulit untuk bisa masuk ke sistem,” tuturnya, kemarin.
Ermawati menerangkan, hingga saat ini tidak ada laporan adanya pendaftar program kartu prakerja asal papua barat. Ermawati mengatakan, selain penumpukan pendaftar di situs program prakerja, tidak meratanya akses internet di Papua Barat, menjadi faktor lain yang cukup krusial.
“Untuk wilayah Papua Barat tidak ada data terkait pendaftar program kartu prakerja. Selain karena penumpukan di dalam sistem, akses internet di Papua Barat juga belum merata di semua daerah,” ungkapnya.
Lanjut dia, karena persoalan tersebut, pemerintah pusat menutup sementara program kartu prakerja.
“Sebagai gantinya subsidi gaji bagi pegawai yang upahnya di bawah Rp5 juta,” tukasnya.(adk)
