alexametrics
23.7 C
Jayapura
Thursday, 26 May 2022

Revisi UU Otsus, DPRD Papua Barat Minta Kemendagri Libatkan Pemda

MANOKWARI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat, meminta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua Barat, saat pembahasan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) sehingga aspirasi masyarakat terakomodir.

Ketua DPR Orgenes Wonggor menegaskan, melibatkan Pemda sangat penting sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dikawal pemerintah daerah, termasuk DPRD dan Majelis Rakyat Papua Papua Barat (MRPPB), jika tidak, persoalan di Tanah Papua tidak akan terselesaikan.

“Wajib melibatkan pemerintah daerah, jangan pembahasan hanya dilakukan sendiri, ini tentu tidak menjawab persoalan yang terjadi di Tanah Papua,” ungkap Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor, saat Musrenbang RKPD Papua Barat 2022 di Manokwari, Selasa (20/4/21).

Baca Juga :  Tatap Otsus Jilid II, Ini Hasil Reses MRP Papua Barat di Pegaf

Diakui Wonggor, informasi yang diketahui dari pusat, tidak ada satu kewenangan yang terakomodir pada revisi UU Otsus yang saat ini sedang dalam pembahasan.

“Sebelum revisi UU Otsus ditetapkan, sebaiknya dilihat kembali isi revisi UU tersebut, dan libatkan pemerintah daerah,” katanya.

Lanjut Orgenes, kewenangan yang telah diperjuangkan untuk masuk pada revisi UU Otsus, harus masuk guna menjawab persoalan yang terjadi di daerah atau tanah Papua.

“Kenapa ada suara-suara yang mengatakan Otsus gagal, karena kewenangan yang diusulkan tidak terakomodir di dalam UU Otsus,” tandasnya. (fre/xlo)

MANOKWARI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat, meminta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua Barat, saat pembahasan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) sehingga aspirasi masyarakat terakomodir.

Ketua DPR Orgenes Wonggor menegaskan, melibatkan Pemda sangat penting sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dikawal pemerintah daerah, termasuk DPRD dan Majelis Rakyat Papua Papua Barat (MRPPB), jika tidak, persoalan di Tanah Papua tidak akan terselesaikan.

“Wajib melibatkan pemerintah daerah, jangan pembahasan hanya dilakukan sendiri, ini tentu tidak menjawab persoalan yang terjadi di Tanah Papua,” ungkap Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor, saat Musrenbang RKPD Papua Barat 2022 di Manokwari, Selasa (20/4/21).

Baca Juga :  Tatap Otsus Jilid II, Ini Hasil Reses MRP Papua Barat di Pegaf

Diakui Wonggor, informasi yang diketahui dari pusat, tidak ada satu kewenangan yang terakomodir pada revisi UU Otsus yang saat ini sedang dalam pembahasan.

“Sebelum revisi UU Otsus ditetapkan, sebaiknya dilihat kembali isi revisi UU tersebut, dan libatkan pemerintah daerah,” katanya.

Lanjut Orgenes, kewenangan yang telah diperjuangkan untuk masuk pada revisi UU Otsus, harus masuk guna menjawab persoalan yang terjadi di daerah atau tanah Papua.

“Kenapa ada suara-suara yang mengatakan Otsus gagal, karena kewenangan yang diusulkan tidak terakomodir di dalam UU Otsus,” tandasnya. (fre/xlo)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/