alexametrics
29.7 C
Jayapura
Monday, 16 May 2022

Biro Hukum Setda PB Sukses Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi

MANOKWARI — Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat (PB) sukses menggelar kegiatan ‘Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat’. Kegiatan ini dibuka Gubernur Dominggus Mandacan yang diwakili Wagub Mohamad Lakotani di Hotel Valdos Manokwari, Senin (21/12/20).

Selain itu, kegiatan yang dimoderatori Karo Hukum Setda PB Robert KR Hammar dan melibatkan para aparatur sipil Negara (ASN), akademisi dan mahasiswa tersebut menghadirkan narasumber dari Pemprov PB yakni Wagub Lakotani, Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Polda Papua Barat.

Wagub Lakotani mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi cita-cita dan harapan bagi kita semua. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Pasalnya, berakibat secara signifikan terhadap segala aspek kehidupan, khusunya aspek sosial dab ekonomi.

“Korupsi juga berimplikasi terhadapaspek sosial bahwa perilaku korupsi telah merasuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat membiarkan korupsi terjadi dan bahkan ikut dalam lingkaran korupsi,” kata Wagub Lakotani saat membuka ‘Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat’.

Bahkan kata Wagub Lakaotani, korupsi bukan lagi hal yang asing dalam kehidupan masyarakat.

“Pasalnya, korupsi menyebar melalui jaringan yang tidak Nampak sehingga sulit dijangkau oleh hukum. Jaringan ini melemahkan penegakan hukum dan otoritas pemerintahan, mengurangi akuntabilitas pemerintah dan mengikis efektivitas institusi pemerintahan dalam pelayanan publik,” tegas Wagub Lakotani.

Baca Juga :  86.413 Pelanggan PLN di Tanah Papua Kembali Dapat Stimulus Listrik

“Keterlibatan aparatur pemerintah dalam kejahatan korupsi memiliki korelasi yang erat dengan pelanggaran hukum dari institusi yang seharusnya memberi perlindungan terhadap warga Negara. Hal tersebut kemudian menyebabkan dampak sosial terbesar dari korupsi, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” sambung Wagub Lakotani.

Selain itu, Wagub Lakotani mengakui, ada Undang-Undang yang mengaur tentang, nepotisme dan pemberantasannya belum sepenuhnya dipahami oleh PNS/ASN maupun masyarakat luas.

“Secara umum PNS memahami korupsi sebatas pada yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan Negara. Padahal sesy=uai regulasi tersebut, jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokan meliputi masalah kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bentuk kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi,” imbuhnya.

“Untuk itu, Saya berharap dalam kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi acuan, untuk mendorong rasa semangat dalam diri kita agar dapat melawan. Korupsi buka masalah dari aparatur terkait saja, melainkan masalah bangsa yang merupakan tanggungjawab kita semua,” tandas Wagub Lakotani.(xlo)

MANOKWARI — Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat (PB) sukses menggelar kegiatan ‘Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat’. Kegiatan ini dibuka Gubernur Dominggus Mandacan yang diwakili Wagub Mohamad Lakotani di Hotel Valdos Manokwari, Senin (21/12/20).

Selain itu, kegiatan yang dimoderatori Karo Hukum Setda PB Robert KR Hammar dan melibatkan para aparatur sipil Negara (ASN), akademisi dan mahasiswa tersebut menghadirkan narasumber dari Pemprov PB yakni Wagub Lakotani, Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Polda Papua Barat.

Wagub Lakotani mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi cita-cita dan harapan bagi kita semua. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Pasalnya, berakibat secara signifikan terhadap segala aspek kehidupan, khusunya aspek sosial dab ekonomi.

“Korupsi juga berimplikasi terhadapaspek sosial bahwa perilaku korupsi telah merasuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat membiarkan korupsi terjadi dan bahkan ikut dalam lingkaran korupsi,” kata Wagub Lakotani saat membuka ‘Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat’.

Bahkan kata Wagub Lakaotani, korupsi bukan lagi hal yang asing dalam kehidupan masyarakat.

“Pasalnya, korupsi menyebar melalui jaringan yang tidak Nampak sehingga sulit dijangkau oleh hukum. Jaringan ini melemahkan penegakan hukum dan otoritas pemerintahan, mengurangi akuntabilitas pemerintah dan mengikis efektivitas institusi pemerintahan dalam pelayanan publik,” tegas Wagub Lakotani.

Baca Juga :  86.413 Pelanggan PLN di Tanah Papua Kembali Dapat Stimulus Listrik

“Keterlibatan aparatur pemerintah dalam kejahatan korupsi memiliki korelasi yang erat dengan pelanggaran hukum dari institusi yang seharusnya memberi perlindungan terhadap warga Negara. Hal tersebut kemudian menyebabkan dampak sosial terbesar dari korupsi, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” sambung Wagub Lakotani.

Selain itu, Wagub Lakotani mengakui, ada Undang-Undang yang mengaur tentang, nepotisme dan pemberantasannya belum sepenuhnya dipahami oleh PNS/ASN maupun masyarakat luas.

“Secara umum PNS memahami korupsi sebatas pada yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan Negara. Padahal sesy=uai regulasi tersebut, jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokan meliputi masalah kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bentuk kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi,” imbuhnya.

“Untuk itu, Saya berharap dalam kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi acuan, untuk mendorong rasa semangat dalam diri kita agar dapat melawan. Korupsi buka masalah dari aparatur terkait saja, melainkan masalah bangsa yang merupakan tanggungjawab kita semua,” tandas Wagub Lakotani.(xlo)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/