alexametrics
26.7 C
Jayapura
Friday, 20 May 2022

Kejati-BPJS Kesehatan Godok Strategi Kepatuhan Badan Usaha

 

MANOKWARI — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Manokwari menggodok strategi guna mengoptimalkan kepatuhan badan usaha di tengah pandemi covid-19.
Kajati Papua Barat, Yusuf mengatakan,kepatuhan pembayaran iuran dan pendaftaran peserta badan masih perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, pihaknya bersama BPJS Kesehatan akan melakukan pemeriksaan kepatuhan dan ketaatan badan usaha dengan tetap mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19.
“Kita akan buat strategi bagaimana kepatuhan tersebut bisa dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19. Harus punya kearifan lokal dan strategi penegakan hukum dan strategi kegiatan-kegiatan non litigasi. Komitmen ini dalam rangka mendukung lancarnya Program JKN-KIS wilayah Papua Barat,” tuturnya.
Menurutnya, Kejati dan Kejari siap melaksanakan pengawasan dan kepatuhan peserta, khususnya segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) badan usaha yang menunggak iuran dan badan usaha belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan.
“Dukungan dari Kejati dan Kejari meliputi pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum yang terkait pelaksanaan Program JKN-KIS, penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Meryta Oktaviane Rondonuwu menerangkan, Peraturan Presiden (Perpres) 64 Tahun 2020, telah memenuhi aspirasi masyarakat.
“Perlu diketahui juga bahwa Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 ini telah memenuhi aspirasi masyarakat, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,” ungkapnya.
Lanjutnya, besaran iuran per 1 Juli 2020 bagi peserta JKN-KIS segmen PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000,- untuk kelas I, Rp 100.000,- untuk kelas II, dan Rp 42.000,- untuk kelas III per jiwa per bulan.
“Sebagai wujud perhatian dan kepedulian masyarakat dan kepedulian terhadap kondisi finansial masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU and BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp25.500 sementara sisanya sebesar Rp 16.500 diberikan bantuan iuran oleh pemerintah. Kemudian, pada tahun 2020 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.500 per jiwa per bulan, dan sebesar Rp 7.000 sisanya dibantu oleh pemerintah,” terangnya.(adk)

Baca Juga :  Hammar: Civitas Akademika Wajib Bermoral

 

MANOKWARI — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Manokwari menggodok strategi guna mengoptimalkan kepatuhan badan usaha di tengah pandemi covid-19.
Kajati Papua Barat, Yusuf mengatakan,kepatuhan pembayaran iuran dan pendaftaran peserta badan masih perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, pihaknya bersama BPJS Kesehatan akan melakukan pemeriksaan kepatuhan dan ketaatan badan usaha dengan tetap mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19.
“Kita akan buat strategi bagaimana kepatuhan tersebut bisa dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19. Harus punya kearifan lokal dan strategi penegakan hukum dan strategi kegiatan-kegiatan non litigasi. Komitmen ini dalam rangka mendukung lancarnya Program JKN-KIS wilayah Papua Barat,” tuturnya.
Menurutnya, Kejati dan Kejari siap melaksanakan pengawasan dan kepatuhan peserta, khususnya segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) badan usaha yang menunggak iuran dan badan usaha belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan.
“Dukungan dari Kejati dan Kejari meliputi pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum yang terkait pelaksanaan Program JKN-KIS, penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Meryta Oktaviane Rondonuwu menerangkan, Peraturan Presiden (Perpres) 64 Tahun 2020, telah memenuhi aspirasi masyarakat.
“Perlu diketahui juga bahwa Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 ini telah memenuhi aspirasi masyarakat, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,” ungkapnya.
Lanjutnya, besaran iuran per 1 Juli 2020 bagi peserta JKN-KIS segmen PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000,- untuk kelas I, Rp 100.000,- untuk kelas II, dan Rp 42.000,- untuk kelas III per jiwa per bulan.
“Sebagai wujud perhatian dan kepedulian masyarakat dan kepedulian terhadap kondisi finansial masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU and BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp25.500 sementara sisanya sebesar Rp 16.500 diberikan bantuan iuran oleh pemerintah. Kemudian, pada tahun 2020 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.500 per jiwa per bulan, dan sebesar Rp 7.000 sisanya dibantu oleh pemerintah,” terangnya.(adk)

Baca Juga :  Berkaca dari Eropa, Jokowi Minta Patuhi Kebijakan PPKM Level 3 di Libur

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/