alexametrics
23.7 C
Jayapura
Tuesday, 24 May 2022

BPJS Kesehatan Gelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan

MANOKWARI — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, Disnaker Papua Barat serta Dinas PMPTSP, menggelar rapat forum kordinasi pengawasan dan kepatuhan wilayah Papua Barat, Rabu (24/6).

Digelar di Aula Kejati Papua Barat, rapat koordinasi ini turut diikuti Deputi Direksi BPJS wilayah Papua dan Papua Barat, serta Kajari se-Papua Barat melalui video conference.
Kajati Papua Barat Yusuf mengatakan, di tengah pandemi covid-19, kordinasi terkait pengawasan dan kepatuhan harus terus dilakukan.

“Kita tidak boleh terhenti karena adanya pandemi covid-19 ini. Kegiatan harus jalan. Kemudian kita bisa lihat hambatan yang ada terhadap kepatuhan, sekaligus mengevaluasi strategi apa kedepan untuk menguatkan regulasi. Sehingga, selain perusahaan itu patuh, hasil kegiatan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” tuturnya.
Yusuf menerangkan, forum kordinasi pengawasan dan kepatuhan ini, tidak hanya berfokus pada nominal uang yang dihasilkan. Lebih dari itu menurutnya, efektifitas kegiatan kerjasama merupakan tujuan utama.

“Untuk nominal itu bukan fokusnya. Yang terpenting efektifitas kegiatan ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Papua dan Papua Barat Agung Putu Darma berujar, kebijakan iuran BPJS sudah diatur lewat Perpres 64 Tahun 2020.
“Dalam aturan tersebut sangat jelas, di mana negara selalu hadir memastikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Dia kemudian berharap, adanya dukungan yang diberikan stakeholder terkait, guna mensukseskan pengawasan serta kepatuhan badan usaha.

Baca Juga :  Disnakertrans PB Akui Program Kartu Prakerja Sulit Diakses

“Jadi kita sangat mengharapkan dukungan baik dari Kejati contohnya adanya pendapat hukum terkait penyelenggaraan program jaminan kesehatan kepada Pemda. Dari Disnaker juga salah satunya terkait penyediaan data badan usaha. Serta pada DPMPTSP contohnya terkait mendukung pelaksanaan rekon data badan usaha secara berkala,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Meryta Oktaviane Rondonuwu menegaskan, pihaknya tetap melaksanakan pengawasan terhadap badan usaha atau pemberi kerja, terkait kewajiban Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi pekerja.

“Untuk memastikan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja mendaftarkan dirinya, seluruh pekerjanya, anggota keluarganya dalam Program JKN-KIS. Melaporkan data dirinya, pekerjanya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar serta memungut, membayar dan menyetor iuran,” imbuhnya.

Ia berujar, pihaknya memaksimalkan fasilitas telemarketing serta digital marketing dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan badan usaha.

“Pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja atau badan usaha tetap dilaksanakan. Namun, sejak adanya imbauan physical distancing dari pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19, mulai dilakukan dengan telepon dan digital marketing baik email, sosial media, jejaring sosial. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak fisik langsung sebagai upaya menjaga kesehatan dan keselamatan Duta BPJS Kesehatan yang melaksanakan tugas pemeriksaan dan juga kepada PIC badan usaha,” tukasnya.(adk)

MANOKWARI — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, Disnaker Papua Barat serta Dinas PMPTSP, menggelar rapat forum kordinasi pengawasan dan kepatuhan wilayah Papua Barat, Rabu (24/6).

Digelar di Aula Kejati Papua Barat, rapat koordinasi ini turut diikuti Deputi Direksi BPJS wilayah Papua dan Papua Barat, serta Kajari se-Papua Barat melalui video conference.
Kajati Papua Barat Yusuf mengatakan, di tengah pandemi covid-19, kordinasi terkait pengawasan dan kepatuhan harus terus dilakukan.

“Kita tidak boleh terhenti karena adanya pandemi covid-19 ini. Kegiatan harus jalan. Kemudian kita bisa lihat hambatan yang ada terhadap kepatuhan, sekaligus mengevaluasi strategi apa kedepan untuk menguatkan regulasi. Sehingga, selain perusahaan itu patuh, hasil kegiatan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” tuturnya.
Yusuf menerangkan, forum kordinasi pengawasan dan kepatuhan ini, tidak hanya berfokus pada nominal uang yang dihasilkan. Lebih dari itu menurutnya, efektifitas kegiatan kerjasama merupakan tujuan utama.

“Untuk nominal itu bukan fokusnya. Yang terpenting efektifitas kegiatan ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Papua dan Papua Barat Agung Putu Darma berujar, kebijakan iuran BPJS sudah diatur lewat Perpres 64 Tahun 2020.
“Dalam aturan tersebut sangat jelas, di mana negara selalu hadir memastikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Dia kemudian berharap, adanya dukungan yang diberikan stakeholder terkait, guna mensukseskan pengawasan serta kepatuhan badan usaha.

Baca Juga :  MENOHOK!Beri Penghargaan kepada Istri Sendiri,Ketua KPK Firli Bahuri Dilaporkan

“Jadi kita sangat mengharapkan dukungan baik dari Kejati contohnya adanya pendapat hukum terkait penyelenggaraan program jaminan kesehatan kepada Pemda. Dari Disnaker juga salah satunya terkait penyediaan data badan usaha. Serta pada DPMPTSP contohnya terkait mendukung pelaksanaan rekon data badan usaha secara berkala,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Meryta Oktaviane Rondonuwu menegaskan, pihaknya tetap melaksanakan pengawasan terhadap badan usaha atau pemberi kerja, terkait kewajiban Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi pekerja.

“Untuk memastikan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja mendaftarkan dirinya, seluruh pekerjanya, anggota keluarganya dalam Program JKN-KIS. Melaporkan data dirinya, pekerjanya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar serta memungut, membayar dan menyetor iuran,” imbuhnya.

Ia berujar, pihaknya memaksimalkan fasilitas telemarketing serta digital marketing dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan badan usaha.

“Pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja atau badan usaha tetap dilaksanakan. Namun, sejak adanya imbauan physical distancing dari pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19, mulai dilakukan dengan telepon dan digital marketing baik email, sosial media, jejaring sosial. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak fisik langsung sebagai upaya menjaga kesehatan dan keselamatan Duta BPJS Kesehatan yang melaksanakan tugas pemeriksaan dan juga kepada PIC badan usaha,” tukasnya.(adk)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lain

/