alexametrics
24.7 C
Jayapura
Tuesday, 28 June 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

UU Cipta Kerja

Menko Airlangga: Dunia Usaha Optimistis Sikapi Penyempurnaan UU Cipta Kerja

Reformasi struktural yang tengah dilakukan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cukup banyak mendapatkan atensi dari publik, termasuk dengan adanya gugatan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menko Airlangga: Pemerintah Terus Lakukan Operasionalisasi UU Cipta Kerja 

Pemerintah terus melakukan operasionalisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah, yang mencakup antara lain, Operasional Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan, Pelaksanaan kegiatan Perizinan Berusaha dan OSS, serta Ketenagakerjaan.

Omongan Orang Gerindra Ngeri: Mas Jokowi Harus Ambil Langkah Politik Bubarkan

Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Presiden Joko Widodo menempuh jalur politik untuk membubarkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menkum HAM Yasonna: UU Cipta Kerja Tetap Berlaku dan Pemerintah Siap Perbaiki

UU Cipta Kerja atau UU No 11 tahun 2020, telah selesai dalam sidang uji formil yang digelar Mahkamah Konstitusi di Jakarta, pada Kamis (25/11/2021).

Menkum HAM Yasonna: UU Cipta Kerja Tetap Berlaku dan Pemerintah Siap Perbaiki

UU Cipta Kerja atau UU No 11 tahun 2020, telah selesai dalam sidang uji formil yang digelar Mahkamah Konstitusi di Jakarta, pada Kamis (25/11/2021). Dalam putusannya MK memerintahkan kepada pembuat UU, pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki UU Omnibus Law ini dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

Ditolak MK, PKS Akui UU Cipta Kerja Memang Bermasalah dan Tidak Berpihak

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Patuhi Putusan MK, Airlangga: Pemerintah Akan Lakukan Perbaikan UU Cipta Kerja

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 guna memastikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Judicial Review UU Omnibus Law, PMKRI Terus Dapat Dukungan

MANOKWARI — Pasca Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santo Thomas Aquinas, Benediktus Papa menegaskan, pihaknya segera mengajukan judicial review Undang-Undang (UU) Omnibus Law, berbagai dukungan terus mengalir. Kali ini dari Yohanes D Resi, salah satu mahasiswa Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Pattimura, Ambon.

Latest news

- Advertisement -spot_img
/